Ketua Forum Aliansi LSM Meranti Ngamuk di Kantor DPRD

Tuntut Pemkab. Meranti Harus Transparan

Senin 08 Juni 2020, 06:21 WIB

Ketua Forum Aliansi LSM Meranti (FALMA), Ramlan Abdullah dan wartawan yang akan mengikuti rapat pembahasan pengunaan anggaran penangulanggan Covid-19, di gedung DPRD Meranti

SELATPANJANG. RIAUMADANI. COM - Suasana di gedung DPRD kabupaten Kepulauan Meranti pada Senin (08/06/2020) tiba-tiba saja heboh.

Ketua Forum Aliansi LSM Meranti (FALMA), Ramlan Abdullah dan wartawan yang akan mengikuti rapat pembahasan pengunaan anggaran penangulanggan Covid-19, marah-marah hingga terjadi kericuhan.

Ketua Forum Aliansi LSM Meranti (FALMA), Ramlan Abdullah meminta Ketua DPRD beserta Pemda. Kabupaten Kepulauan Meranti dalam rapat pembahasan pengunaan anggaran penangulanggan Covid-19, agar secara terbuka dan transparan

Menurutnya, anggaran senilai Rp 36.5 Miliar yang diawalnya disepakati meningkat menjadi Rp 77.5 Miliar itu sebaiknya pengunaan dananya dipublikasikan agar tidak menimbulkan dugaan adanya penyimpangan dan untuk segera dijelaskan dalam rapat bersama DPRD dan masyarakat agar semua tau

“Untuk mengantisipasi tindak pidana korupsi dana bencana Nasional ini, sebaiknya Bupati sebagai ketua Tim Gugus Tugas Covid-19 harus mempublikasikan agar publik tau apa saja yang sudah dibelanjakan, sehingga tidak menimbulkan dugaan adanya pengelembungan anggaran, kita sebagai perwakilan Rakyat ingin tau dan mendengarkan berapa anggaran yang telah digunakan oleh Pemerintah Kabupaten Meranti, dalam menangani wabah virus Corona atau Covid19 ini" kata Ramlan.

"Anehnya lagi mengapa rapat pembahasan anggaran penanganan covid ini dilakukan secara tertutup pada hal anggaran itu dari uang rakyat dan untuk rakyat, sudah sepantasnya rakyat mendengar secara langsung berapa anggaran yang telah digunakan. Sedangkan dalam surat undangan sudah dijelaskan rapat terbuka, ini tentang pembahasan uang rakyat bukan uang pribadi pemerintah," jelas Ramlan lagi.

"Dan kami meminta pemerintah kabupaten Kepulauan Meranti memberikan bantuan kepada masyarakat yang layak dikonsumsi jangan terulang lagi kejadian yang kemarin (bantuan sembako terdapat Ikan Sarden berulat belatung. red) dan apakah ketua Dprd tahu bahwa bantuan tersebut barang dari luar negeri yang tidak layak dikonsumsi, dan seharusnya bantuan sembako tersebut harus produk lokal," cetus Ramlan.

“Dan Saya mengajak pihak Kepolisan, Kejaksaan, teman-teman Media dan LSM, serta masyarakat harus bersatu mengawasi penyaluran dana Covid 19 ini,” pungkasnya.

(IJL)