Tokoh Masyarakat Beserta Ketua RT Desa Ketapang Permai Kecewa dan Anggap Kadesnya Tidak Profesional

Acuhkan Permendes PDTT No. 16 Tahun 2019

Minggu 07 Juni 2020, 15:23 WIB

Kantor Desa Ketapang Permai Kecamatan Pulau Merbau Kabupaten Kepulauan Meranti

SELATPANJANG. RIAUMADANI. COM - Beberapa tokoh masyarakat beserta Perangkat Desa Ketapang Permai Kecamatan Pulau Merbau Kabupaten Kepulauan Meranti merasa kecewa dan menganggap Kepala Desa Syafrizal tidak profeisional dalam berkerja sebagai pemimpin desanya, pasalnya usulan masyarakat serta penyampaian ketua-ketua RT setempat meminta untuk segera memperbaiki Turap dipelabuhan Nelayan serta memperbaiki jalan desa yang banyak mengalami kerusakan untuk segera diperbaiki tidak di indahkan.

Dalam musyawarah Desa pada tanggal 16 Januari 2020 lalu, tokoh masyarakat dan perangkat desa, ketua RT setempat hanya menerima kebijakan yang disampaikan Kepala Desa Syafrizal walaupun tidak sesuai dengan ketentuan dan harapan mereka, sehingga rencana pembangunan yang akan dibangun di Desa Ketapang Permai hanya inisiatif Kades Syafrizal sendiri

Hal itu disampaikan Muis selaku Ketua RT 01 ke awak Media pada jumat (05/06/2020)

"terkait dengan perkerjaan pembangunan yang dilakukan oleh Kepala Desa Ketapang Permai tidak pernah diadakan musyawarah bahkan sama sekali tidak ada koordinasi kepada kami pihak RT setempat,"ujarnya

" kami merasa kesal dengan tingkah laku Kepala Desa Ketapang Permai yang telah membuat kebijakan dengan sendirinya tampa musyawarah dengan tokoh masyarakat serta RT setempat dalam mengerjakan pembangunan Pembuatan Sumor bor di Mushola itu," tambahnya.

Menurut Muis, dengan adanya musyawarah pembangunan di Desa tersebut bisa diambil keputusan bersama dan transparan, masyarakatpun bisa mengawasinya

" dengan senang hati meskipun yang kita usulkan tidak menjadi prioritas pembangunan tapi dengan hasil keputusan bersama dihadapan masyarakat melalui musyawarah itu berarti telah sesuai aturan yang berlaku dan perkerjaan yang dilakukan oleh kepala desa transparan meskipun yang mengatur kebijakan anggaran itu dari pemerintah desa itu sendiri," ujarnya.

Dan hal tersebut telah diatur dengan Permendes PDTT No. 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa

Muis menambahkan," kades Syafrizal tidak mengadakan

musyawarah dengan tokoh masyarakat serta pihak RT setempat dalam mengerjakan pembangunan sumur bor, bahkan kita sudah koordinasi dengan wakil BPD tentang perkerjaan sumur bor tersebut ," jelasnya.

Terkait dengan masalah itu, media ini mencoba mengkonfirmasikan Ketua BPD Supriyadi tetapi dia enggan untuk menjawab.

"kami dari pihak desa sudah mengadakan musyawarah mau lebih jelas datang saja kekantor," ujarnya singkat

Dan untuk memperjelas persoalan tersebut awak media menghubungi Syafrizal Kepala Desa Ketapang Permai melalui Whatsapp nya

Syafrizal mengatakan," yang jelas kita telah mengadakan musyawarah sesuai dengan ketentuan permendesa itu, kalau dia ingin mencari kesalahan saja dan ingin melaporkan masalah ini biar Pak RT yang menjadi sebagai Kepala Desa, biar dia tahu berat nya menjadi Kepala Desa," katanya.

Tambah Kades lagi," tidak mungkin kita tidak melakukan musyawarah berarti kita melakukan pelanggaran dan saya tidak mau berhadapan dengan hukum," tutupnya. (IJL)