Kakorlantas: Warga yang Berpergian ke Luar Daerah Harus Penuhi Syarat

Minggu 10 Mei 2020, 06:41 WIB

JAKARTA. RIAUMADANI. COM – Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2020 tentang Kriteria Pembatasan Perjalanan Orang Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) yang mengatur kebijakan mengenai larangan aktivitas mudik dikeluarkan.

Dengan adanya itu, warga bisa keluar daerah jika memenuhi syarat SE 4 Gugus Tugas. Terkait hal ini, kepolisian sendiri mengaku akan mengawasi ketat warga yang hendak keluar daerah. Kepala Korps Lalu Lintas (Kakorlantas) Polri Inspektur Jenderal Polisi Istiono bahkan turun langsung ke Terminal Pulogebang, Jakarta Timur, Sabtu 9 Mei 2020 guna memantau penerapannya.

"Dengan dikeluarkannya SE nomor 4, tentunya apa yang telah ditetapkan kita laksanakan dengan sepenuhnya dan serius. Hari ini kita meninjau disini, tadi saya lihat runtut mekanismenya bagaimana orang yang diizinkan dari terminal dengan persyaratan yang telah ditetapkan oleh petugas," ujar dia di Terminal Pulogebang, Jakarta Timur, Sabtu 9 Mei 2020.

Kata Istiono, jika seseorang tersebut tidak memenuhi kriteria seperti yang disebut dalam SE 4 Gugus Tugas, maka mereka tidak diperkenankan keluar daerah. Mereka hanya bisa keluar daerah dengan bus yang telah disiapkan Kementerian Perhubungan, bukan dengan kendaraan pribadi atau kendaraan umum lain yang tidak disipakan oleh Kemenhub. Pada dasarnya, dia menyebut mudik tetap dilarang. Operasi Ketupat 2020 masih terus dilakukan.

"Jadi bus yang jalan, bus yang ditunjuk oleh Kemenhub. Untuk pengawasan, kita mudah. Kalau sudah ada stikernya, boleh jalan berapa pun penumpangnya tetap harus jalan. Di dalamnya kita cek isinya, berapa manifestnya ada disana. Kita sinkron syarat administrasi di terminal, pengawasan di lapangan hingga tujuan," ujar dia.

Sementara itu, Dirktur Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub, Budi Setiyadi menambahkan awak yang mereka pilih dipastikan bebas dari virus corona. Protokol kesehatan dilakukan dengan sangat ketat sekali. Mulai dari awak hingga kendaraan yang dipakai pun disemprot disinfektan. Kemudian juga pemeriksaan terhadap dokumen yang dibawa warga akan diperiksa dengan dua tahapan guna mengantisipasi kepalsuan dokumen.

"Saya mungkin yang pertama secara tegas tiga kali, mudik dilarang. Kedua, dari SE yang Pak Kakor sampaikan, saya buat SE Dirjen Hubdar, tugas kami menyiapkan sarana. Dari sekian operator, kita hanya memilih beberapa kendaraan saja. Seelain mobil awaknya kita pastikan," ujar Budi. VIVAnews