Bupati Meranti Gelar Rakor Penanganan Dampak Wabah corona Bagi Ekonomi Masyarakat

Akibat Wabah Virus Corona (Covid-19)

Selasa 07 April 2020, 08:22 WIB

Bupati Kepulauan Meranti H.Irwan Msi mengelar Rakor Dalam penanggulangan Dampak Sosial Ekonomi Masyarakat Akibat Covid-19 di Kepulauan Meranti,

SELATPANJANG. RIAUMADANI. COM - Bupati Kepulauan Meranti H.Irwan Msi mengelar Rakor Dalam penanggulangan Dampak Sosial Ekonomi Masyarakat Akibat Covid-19 di Kepulauan Meranti, hal ini telah ditekankan Bupati jangan sampai ada masyarakat Meranti yang tidak miliki bahan pangan untuk dikonsumsinya,

Dalam Rakor tersebut dipimpin langsung oleh Bupati didampingi Sekretaris Daerah Kep. Meranti Bambang Supriyanto SE MM dan dihadiri oleh Kepala OPD, Kepala Bagian Sekda, serta Para Camat Se-Kabupaten Meranti bertempat di Gedung Biru Kantor Bupati pada Selasa (07/04/2020).

Terkait dalam rapat itu penekanannya dihadapan Kepala OPD yang hadir, Bupati Meranti Drs. H. Irwan M.Si menekankan, Pemerintah Daerah sangat berkomitmen menangani masyarakat yang kehilangan pekerjaan akibat Covid-19 seperti para pedagang kecil, petani, buruh serta para TKI karena Pemda tidak ingin ada masyarakat Meranti yang kelaparan karena kehabisan bahan pokok.

"Kita ingin bagaimana masyarakat yang kehilangan pekerjaan, para buruh, pedagang kecil, dan petani kecil dapat tertangani dengan baik, jangan sampai ada masyarakat kita yang tidak memiliki bahan pangan untuk dikonsumsi," ujar Bupati.

Agar semua berjalan sesuai harapan dikatakan Bupati Irwan, Pemkab tengah menyusun sebuah skenario untuk melihat seberapa besar dampak sosial ekonomi yang ditimbulkan oleh Covid-19 terhadap masyarakat serta bagaimana upaya penanganannya, Salah satu cara yang akan dilakukan adalah dengan mengalokasikan anggaran untuk jaring pengaman sosial bagi masyarakat yang terdampak ekonomi agar tidak ada masyarakat yang kelaparan di Meranti.

Selain itu juga seperti dijelaskan Sekretaris Daerah Kepulauan Meranti, Drs. Bambang Supriyanto, telah memposting anggaran sebesar 36 Miliar. Dana ini berasal dari pergeseran anggaran kegiatan Fisik dan Non Fisik plus Bantuan Sosial sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan RI, No. Kemenkeu No. 6 Tahun 2020 Tentang Penyaluran DAK Fisik Bidang Kesehatan dan Dana BOK Kesehatan untuk pencegahan atau penanganan Covid-19 dan petunjuk dari Menteri Dalam Negeri.

"Saat ini kita telah memposting alokasi anggaran untuk penanganan Covid-19 sebesar 36 Miliar, dana ini akan digunakan untuk penanganan kesehatan, pengendalan pengamanan serta antisipasi dampak sosial ekonomi," jelas Bambang.

Dalam pemberian bantuan jaring pengaman sosial bagi masyarakat dampak dari Covid-19 ini, Pemkab. Meranti akan mengacu pada data yang terdapat dalam pusat data terpadu (PDT) Kementrian Sosial RI.

Menurutnya data Dinas Sosial Meranti jumlah penerima PKH dan BPNT di Meranti sesuai dengan PDT Kementrian Sosial berjumlah 120 ribu jiwa, sebanyak 102 ribu jiwa sudah terbantu sementara 18 ribu jiwa belum terbantu karena keterbatasan anggaran, Dari PKH sendiri masyarakat miskin sudah dapat 250-300 ribu/bulan, BPNT sebesar 200 ribu artinya setiap masyarakat miskin sudah mendapat 500 ribu/bulan, juga akan ditambah lagi bantuan beras Bulog 400Gr/KK.

Selain itu Pemda Meranti juga akan mengupayakan bantuan bagi para TKI yang terpaksa kembali ke Meranti dan kehilangan pekerjaan melalui Kartu Pra Kerja yakni sesuai kebijakan Presiden RI bagi masyarakat pemegang kartu akan mendapat bantuan sebesar 600 ribu/bulan. Khusus untuk TKI dari data terakhir Dinas Perhubungan Meranti per 7 April 2020 jumlah TKI yang masuk ke Meranti berjumlah 5966 orang. Bupati Irwan telah mengintruksikan kepada Camat dan Kades melibatkan RT/RW untuk mendata semua TKI yang berada diwillayahnya masing-masing untuk diusulkan mendapatkan kartu Pra Kerja. Bupati berharap pada Dinas terkait serta Camat dapat memberikan data yang valid terkait jumlah masyarakat yang perlu diurus karena dampak Covid-19. (rls/IJL)