APBD Riau 2015
Pemprov Riau Dinilai Lembek Jalankan APBD 2015
Sabtu 31 Januari 2015, 02:43 WIB
Poto RM
PEKANBARU. Riaumadani. com -Setelah sekian lama terombang-ambing, Pemprov Riau akhirnya mulai mendapatkan solusi agar bisa menjalankan APBD Riau tahun 2015. Dalam hal ini, Pelaksana Tugas Gubernur Riau akan mengeluarkan Surat Keputusan yang isinya menunjuk Pelaksana Tugas di beberapa satuan kerja yang sudah tercantum dalam Struktur Organisasi Tata Kerja Pemprov Riau yang baru.
"Sekarang masih dirapatkan di Kemendagri [Kementerian Dalam Negeri, red]. Sesuai dengan harapan kita.
Tidak semua di-Plt-kan, hanya sebagian, " terang Plt Gubri Arsyadjuliandi Rachman, Jumat [30/1/2015] kepada wartawan .
Ketika disinggung SKPD mana saja yang di Plt kan, mantan anggota DPR RI ini, tidak menyebutkannya secara rinci. Namun Plt Gubri mengatakan penunjukan Plt satker itu disesuaikan dengan Struktur Organisasi dan Tata Kerja [SOTK] baru yang telah di-Perdakan.
"Tidak semua di-Plt-kan, kita lihat saja nanti," singkatnya.
Nomenklatur Berubah
Sementara itu, Asisten III Setdaprov Riau, Hardy Djamaluddin, menerangkan, pimpinan satker yang akan di-Plt-kan tersebut hanya untuk satker yang nomenklaturnya berubah di SOTK baru. Sedangkan SKPD lain yang tidak berubah, secara otomatis tetap berjalan seperti biasa. Dalam penetapan Plt kepala satker tersebut, Plt Gubri hanya mengeluarkan Surat Keputusan [SK] dan tidak ada perlu dilakukan pelantikan.
"Yang SOTK baru saja yang di-Plt-kan. Kalau yang tidak, secara otomatis tetap berjalan. Tidak ada masalah. Tender pun bisa berjalan, tapi baru sebatas administrasinya saja. Nanti setelah pejabatnya defenitif, baru bisa dituntaskan, "terangnya.
Di lain pihak, Kepala Biro Hukum Setdaprov Riau, Sudarman, mengatakan sejauh ini belum ada menerima SK pengangkatan Plt untuk SKPD. Biasanya sebelum dikeluarkannya SK terlebih dahulu disinkronkan dulu di Biro Hukum.
"Belum ada sinkronisasinya, masih menunggu. Secara hukum APBD kita tidak ada masalah, tinggal menjalankan saja sesuai arahan," terang Sudarman.
Sementara itu, seiring dengan berjalannya APBD Riau 2015, panitia seleksi [Pansel] penerimaan pejabat di lingkungan Pemprov Riau, terus berjalan. Pansel tersebut dibentuk sesuai dengan Undang-undang tentang Aparatur Sipil Negara [ASN].
"Pembentukan pansel terus berjalan paralel. Panitia masih dalam proses," tutup Andi Rachman.
Dinilai Lembek
Sementara itu, stagnannya penggunaan APBD Riau tahun 2015 dinilai karena Pemprov Riau terkesan lembek dalam menerapkan kebijakan. Akibatnya, dana pembangunan itu belum bisa digunakan, meski sudah disahkan pada Agustus 2014 lalu.
"Sampai saat ini APBD belum ada pergerakan. Plt gubernurnya lembek," ungkap anggota Badan Anggaran [Banggar] DPRD Riau, M Adil.
Politisi Hanura ini menilai, belum direalisasikannya dana APBD jelas akan berdampak terhadap masyarakat Riau secara luas. Begitu terhadap peningkatan perekonomian di Riau. "Bila APBD tidak berjalan, otomatis putaran uang di Riau juga akan tersendat, dan hal itu berdampak langsung kepada masyarakat," beber Adil.
Menurutnya, pemerintah jangan hanya menunggu.[Pemprov Riau, red] harus jemput bola, ini kan menyangkut hajat orang banyak, masyarakat Riau. Sebab terlambat satu menit saja, sudah banyak kerugian Riau," tambahnya.
Adil menilai, belum dapat dijalankannya APBD tersebut dikarenakan ketakutan dan kecemasan Plt Gubri dalam mengambil kebijakan. Padahal, jika yang bersangkutan sudah paham dan mengerti dengan aturan mainnya, tidak perlu ada ketakutan untuk mengambil kebijakan.
"Jika, permasalahannya pada SOTK, seharusnya itu dapat diselesaikan sejak dulu," ujar politisi asal Meranti ini.**
"Sekarang masih dirapatkan di Kemendagri [Kementerian Dalam Negeri, red]. Sesuai dengan harapan kita.
Tidak semua di-Plt-kan, hanya sebagian, " terang Plt Gubri Arsyadjuliandi Rachman, Jumat [30/1/2015] kepada wartawan .
Ketika disinggung SKPD mana saja yang di Plt kan, mantan anggota DPR RI ini, tidak menyebutkannya secara rinci. Namun Plt Gubri mengatakan penunjukan Plt satker itu disesuaikan dengan Struktur Organisasi dan Tata Kerja [SOTK] baru yang telah di-Perdakan.
"Tidak semua di-Plt-kan, kita lihat saja nanti," singkatnya.
Nomenklatur Berubah
Sementara itu, Asisten III Setdaprov Riau, Hardy Djamaluddin, menerangkan, pimpinan satker yang akan di-Plt-kan tersebut hanya untuk satker yang nomenklaturnya berubah di SOTK baru. Sedangkan SKPD lain yang tidak berubah, secara otomatis tetap berjalan seperti biasa. Dalam penetapan Plt kepala satker tersebut, Plt Gubri hanya mengeluarkan Surat Keputusan [SK] dan tidak ada perlu dilakukan pelantikan.
"Yang SOTK baru saja yang di-Plt-kan. Kalau yang tidak, secara otomatis tetap berjalan. Tidak ada masalah. Tender pun bisa berjalan, tapi baru sebatas administrasinya saja. Nanti setelah pejabatnya defenitif, baru bisa dituntaskan, "terangnya.
Di lain pihak, Kepala Biro Hukum Setdaprov Riau, Sudarman, mengatakan sejauh ini belum ada menerima SK pengangkatan Plt untuk SKPD. Biasanya sebelum dikeluarkannya SK terlebih dahulu disinkronkan dulu di Biro Hukum.
"Belum ada sinkronisasinya, masih menunggu. Secara hukum APBD kita tidak ada masalah, tinggal menjalankan saja sesuai arahan," terang Sudarman.
Sementara itu, seiring dengan berjalannya APBD Riau 2015, panitia seleksi [Pansel] penerimaan pejabat di lingkungan Pemprov Riau, terus berjalan. Pansel tersebut dibentuk sesuai dengan Undang-undang tentang Aparatur Sipil Negara [ASN].
"Pembentukan pansel terus berjalan paralel. Panitia masih dalam proses," tutup Andi Rachman.
Dinilai Lembek
Sementara itu, stagnannya penggunaan APBD Riau tahun 2015 dinilai karena Pemprov Riau terkesan lembek dalam menerapkan kebijakan. Akibatnya, dana pembangunan itu belum bisa digunakan, meski sudah disahkan pada Agustus 2014 lalu.
"Sampai saat ini APBD belum ada pergerakan. Plt gubernurnya lembek," ungkap anggota Badan Anggaran [Banggar] DPRD Riau, M Adil.
Politisi Hanura ini menilai, belum direalisasikannya dana APBD jelas akan berdampak terhadap masyarakat Riau secara luas. Begitu terhadap peningkatan perekonomian di Riau. "Bila APBD tidak berjalan, otomatis putaran uang di Riau juga akan tersendat, dan hal itu berdampak langsung kepada masyarakat," beber Adil.
Menurutnya, pemerintah jangan hanya menunggu.[Pemprov Riau, red] harus jemput bola, ini kan menyangkut hajat orang banyak, masyarakat Riau. Sebab terlambat satu menit saja, sudah banyak kerugian Riau," tambahnya.
Adil menilai, belum dapat dijalankannya APBD tersebut dikarenakan ketakutan dan kecemasan Plt Gubri dalam mengambil kebijakan. Padahal, jika yang bersangkutan sudah paham dan mengerti dengan aturan mainnya, tidak perlu ada ketakutan untuk mengambil kebijakan.
"Jika, permasalahannya pada SOTK, seharusnya itu dapat diselesaikan sejak dulu," ujar politisi asal Meranti ini.**
Editor | : | TIS.RM |
Kategori | : | Pekanbaru |
Untuk saran dan pemberian informasi kepada katariau.com, silakan kontak ke email: redaksi riaumadain.com
Komentar Anda
Berita Terkait
Berita Pilihan
Internasional
Jumat 26 Januari 2024, 22:52 WIB
Daftar Negara Lolos 16 Besar Piala Asia 2023, Ada Indonesia
Jumat 22 Desember 2023
Serangan Israel ke Gaza Palestina Telah Menelan Korban 20,000 Jiwa
Minggu 03 Desember 2023
Jerman Rebut Juara Piala Dunia U17 2023, Kalahkan Perancis Lewat Adu Punalti,
Sabtu 02 Desember 2023
Beberapa Menit Gencatan Senjata Usai, Militer Zionis Israel Bombardir Rumah Sakit Nasser
Politik
Rabu 17 April 2024, 07:50 WIB
MK Tegaskan Putusan Sidang Sengketa Pilpres 2024 Diumumkan 22 April
Jumat 12 April 2024
Bupati Kasmarni Langsung Gelar Open House di Wisma Daerah Sri Mahkota Bengkalis
Senin 08 April 2024
Koperasi Bunsur Pesisir Cemerlang Salurkan Pinjaman ke Dua Kepada 476 Pemilik SHM Lahan TORA
Kamis 28 Maret 2024
Sekda Meranti Ajak Seluruh Pihak Serius dan Jaga Konsentrsi Laksanakan Percepatan Penurunan Stunting
Nasional
Sabtu 20 April 2024, 09:46 WIB
Tindak Lanjuti Pelanggaran Internal, KPK Tahan 15 Tersangka Pemerasan di Rutan
Sabtu 20 April 2024
Tindak Lanjuti Pelanggaran Internal, KPK Tahan 15 Tersangka Pemerasan di Rutan
Sabtu 20 April 2024
KPK Catat 14.072 PN/WL Belum Lapor LHKPN Hingga Batas Akhir Maret 2024
Selasa 09 April 2024
Hasil Sidang Isbat: Pemerintah Tetapkan Idul Fitri 2024 Rabu 10 April
Terpopuler
01
Minggu 07 Agustus 2016, 07:47 WIB
Ribuan Personel Keamanan Diterjunkan Kawal Kirab Api PON 2016 Selama 11 Har 02
Rabu 17 September 2014, 02:20 WIB
Pemkab Pelalawan Kembangkan Pembibitan Ikan Secara Modern 03
Sabtu 25 April 2015, 04:51 WIB
10 Pejabat Kedubes Asing Dipanggil ke Nusakambangan 04
Selasa 09 Februari 2016, 01:21 WIB
LSM Laporkan Satker SNVT.Dedi dan PPK, Rukun dan Irzami Ke KPK 05
Rabu 25 Juni 2014, 05:20 WIB
Capres-Cawapres Prabowo-Hatta Klarifikasi Harta ke KPK
Pekanbaru
Jumat 03 Mei 2024, 10:00 WIB
STIH Persada Bunda Taja Seminar Nasional Hukum Pembaharuan Hukum Pidana “Tantangan dan Peluang”
Jumat 03 Mei 2024
STIH Persada Bunda Taja Seminar Nasional Hukum Pembaharuan Hukum Pidana “Tantangan dan Peluang”
Selasa 30 April 2024
Sekjen FKPMR H. Endang Sukarelawan Ambil Formulir Bacalon Walikota ke DPC PKB Kota Pekanbaru
Jumat 26 April 2024
Parisman Ikhwan Alias Bang Iwan Patah Ambil Formulir Balon Walikota Pekanbaru di DPC PKB