Pemkab Meranti Gelar Rapat Koordinasi OPD Dengan Staf Teknis Menteri Sosial RI

Bahas Tentang Kondisi Sosial Terkini

Senin 09 Maret 2020, 15:28 WIB

Pemkab Meranti Rapat Koordinasi OPD Dengan Staf Teknis Menteri Sosial RI, Bahas Tentang Kondisi Sosial Terkini

SELATPANJANG. RIAUMADANI. COM - Asisten I Sekdakab. Meranti Syamsuddin SH MH, memimpin rapat koordinasi antara OPD dengan Staf Teknis Menteri Sosial RI, Restu Hapsari, kegiatan Rakor yang mebahas tentang kodisi sosial terkini Kabupaten Kepulauan Meranti dan usulan program pusat untuk diperjuangkan ditingkat Pusat itu, digelar di Gedung Biru Kantor Bupati, Senin (9/3/2020).

Turut hadir dalam pertemuan itu, Wakil Ketua DPRD Meranti H. Khalid Ali, Kadis Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Anak Meranti Agusyanto S.Sos M.Si, Kepala OPD dan Perwakilan OPD, serta para Camat daerah Lokpri.

Seperti dijelaskan Staf Teknis Menteri Sosial RI Restu Hapsari, kedatangan dirinya ke Meranti adalah dalam rangka mereview dampak dan keberhasilan pelaksanaan program Kementrian Sosial RI, diantaranya bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai.

Selain itu, kedatangan Restu Hapsari juga untuk menampung masukan dan usulan program dari seluruh OPD di Meranti yang berkaitan dengan penanganan masalah sosial untuk diperjuangkan ditingkat pusat. Dan usulan program lainnya yang kemungkinan dapat disinergikan dengan Kementrian terkait lainnya.

"Kunjungan kami ini memang sengaja memilih daerah yang secara geografis minim infrastruktur dengan angka kemiskinan yang cukup tinggi agar dapat diberikan perhatian serius sapah satunya Kabupaten Meranti yang angka kemiskinannya tertinggi di Riau," jelas Restu.

Diakui Restu, selama 3 hari berada di Meranti dirinya sudah mengunjungi beberapa Desa di Kecamatan Merbau dan bertemu dengan Pendamping PKH serta berdialog dengan keluarga penerima manfaat.

Untuk program nasional keluarga harapan dikatakan Restu, masih akan dijalankan hingga 5 tahun kedepan, karena dinilai berhasil menekan angka kemiskinan secara signifikan.

Dan sekarang juga telah berjalan program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) untuk keluarga penerima manfaat (KPM), dimana KPM dapat memanfaatkan bantuan dana yang diberi untuk mebeli kebutuhan pokoknya di E-Warung seperti Sembako, Beras, Telur, Daging, Ikan segar, Kacang kacangan, hingga buah-buahan agar anggota KPM khususnya balita mendapat asupan gizi yang cukup dalam upaya mencegah terjadinya Stunting.

Setelah memaparkan maksut dan tujuannya, dalam Rakor tersebut Restu Hapsari, meminta saran dan masukan dari seluruh OPD yang hadir terkait berbagai masalah sosial pemberdayaan masyarakat yang dihadapi di Meranti. Ia mengaku akan membawa masalah itu ke Kementrian untuk dicarikan solusi termasuk bantuan dalam bentuk kegiatan.

Dicontohkan Restu, saat ini Kementrian Sosial RI siap memberikan bantuan modal usaha maksimal 20 Juta yang diperuntukan kepada Kelompok Usaha Bersama (KUB).

"Tujuannya untuk membina masyarakat agar dapat menjadi interpreniur baru didaerah, tapi syaratnya harus melalui KUB," jelas Restu.

Selain bantuan untuk KUB Kementrian Sosial juga dapat membantu dana untuk Usaha Ekonomi Produtif (UEP), yang bantuan dananya bisa lebih besar dibandingkan KUB.

Menyikapi hal itu, Asisten I Sekdakab. Meranti, Syamsuddin SH MH, mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada Staf Teknis Menteri Sosial RI Restu Hapsari. Sebagai Kabupaten baru dan termasuk dalam kawasan Tertinggal, Terdepan, Terluar (3T) namun sangat minim bantuan pusat. Minimnya bantuan pusat ini dikarenakan meski dikategorikan masuk dalam kawasan 3 T. Namun tidak masuk dalam SK Presiden.

Untuk itu Syamsuddin berharap kepada Kementrian Sosial agar dapat memfasilitasi agar kedepan Meranti masuk dalam kawasan 3 T yang di SK kan oleh Presiden.

Lebuh jauh dijelaskan Asisten I Sekdakab. Meranti, sebagai daerah Kepulauan dengan tekstur tanah Gambut, Kepulauan Meranti juga termasuk daerah yang berpotensi terjadi bencana kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan seperti yang tiap tahun dirasakan oleh masyarakat Meranti.

Selain masalah sosial yang disampaikan oleh Asisten I Sekda, satu-persatu perwakilan OPD juga menyampaikan usulan dan masukan, seperti disampaikan Kepala Dinas Sosial Meranti Agusyanto yang berharap kepada Kementrian Sosial dapat mempermudah daerah dalam melakukan Update data masyarakat miskin, dijelaskan Agusyanto saat ini terdapat 52 KK yang berasal dari Komunitas Adat terpencil, meski tergolong miskin namun mereka belum tersentuh bantuan dari Kementrian karena belum terdata.

Mereka berada di sekitar Desa Kepau Baru Kecamatan Tebung Tinggi Timur dan Desa Bungur Kec. Rangsang Pesisir yang pernah menjadi daerah pemberdayaan masyarakat adat terpencil.

"Kami berharap kedepan 52 KK yang berasal dari masyarakat adat terencil ini dapat bantuan pemberdayaan KAT di 12 Provinsi di Indonesia," harapnya.

Selain itu Dinas Sosial juga mengusulkan pembangunan panti rehabilitasi untuk para pecandu Narkoba dan panti orang gila karena hingga saat ini fasilitas itu belum dimiliki Meranti padahal sudah terdapat banyak kasus.

Menyikapi usulan itu Restu Hapsari, menjelaskan untuk masalah Update data masyarakat miskin harus dilakukan sesuai prosedur dan peraturan yang berlalu.

"bisa dilakukan melalui Musyawarah Desa/Kelurahan dengan agenda pemutahiran data yang dihadiri oleh RT/RW, Pendamping PKH, Lurah dan Camat, serta pihak Dinas Sosial untuk diteruskan ke Provinsi dan Kementrian," ujarnya.

Dan untuk pemutahiran data tersebut dapat dilakukan 3 bulan sekali dan waktu update ini jauh lebih cepat dibandingkan tahun tahun sebelumnya untuk menjawab protes dari Kabupaten Kota yang mengalami masalah serupa.

Dari RSUD Meranti, dikatakan Direktur dr. Ria, pihaknya mengusulkan bantuan untuk penanganan isu yang lahi marak saat ini yakni inveksi virus corona, mulai dari fasilitas peralatan hingga yang paling sederhana alat pelindung diri masker yang kini mulai langka dipasaran.

Usulan program juga datang dari Kepala Dinas Perpustakaan Meranti Husni Gamal yang berharap bantuan kendaraan operasional pustaka keliling agar dapat menjangkau Desa-Desa yang memiliki medan cukup berat. Dinas PU Meranti juga mengusulkan fasilitas PAMSIMAS yang saat ini memang sangat dubutuhkan masyarakat yang berada di Desa-Desa.

Setelah mendengarkan berbagai keluhan dari OPD terkait masalah sosial yang dihadapi Meranti, Wakil Ketua DPRD Meranti H. Khalid Ali, sangat berharap kepada Staf Tekni Kementrian Sosial RI Restu Hapsari dapat memperjuangkan Meranti ditingkat pusat dengan menjadikan Kabupaten termuda di Riau ini sebagai daerah sasaran pengentasan kemiskinan di Indonesia.

Restu Hapsari mengaku dirinya selalu membuka diri menerima usulan dan masukan dari semua OPD untuk dibicarakan dalam rapat internal Kementrian Sosial maupun saat Rakor dengan Kementrian terkait. Untuk itu ia meminta OPD untuk membuat usulan dalam bentuk proposal yang lengkap dan jelas untuk diberikan padanya.

"Silahkan bapak ibu membuat usulan proposal bantuan dan berikan kepada saya yang berada di lantai 2 Kantor Kementrian Sosial," pungkasnya. (hms).