Pelayanan Pengelola Pelabuhan Tanjung Pal Buton Tidak Mengindahkan Keselamatan Penumpang

Ketua DPRD Meranti Geram

Jumat 06 Maret 2020, 09:12 WIB

SELATPANJANG. RIAUMADANI. COM - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kabupaten Kepulauan Meranti telah menyurati Gubernur Riau dan telah memanggil pihak penyelenggara jasa angkutan laut dalam hal ini pihak pengelola pelabuhan Tanjung Pal Buton untuk hearing bersama dalam rangka memberikan pelayanan dan tarif angkutan serta kenyamanan bagi masyarakat yang menggunakan jasa angkutan laut yang melewati pelabuhan Tanjung Pal Buton kabupaten Siak, Riau.

Akan tetapi hal tersebut terkesan sia-sia dikarenakan pihak pengelola pelabuhan Tanjung Pal buton tidak mengindahkan hal tersebut.

Hal ini diketahui dengan kondisi pelabuhan yang berlubang dan patah dianggap tidak layak serta membahayakan bagi penumpang

Sementara itu Ketua DPRD Kepulauan Meranti Ardiansyah sangat geram melihat kondisi Pelabuhan yang tidak layak dan sangat membahayakan keselamatan para pengguna jasa angkutan laut tersebut.

"Kondisi pelabuhan dan jembatan ini sudah berbahaya sekali bagi masyarakat sementara aktifitas dipelabuhan tersebut sangat tinggi sementara kondisinya tidak layak, " ujarnya

Sementara pengelola tetap memungut kepada setiap penumpang yang melewati pelabuhan ini sebesar Rp5.000 dan untuk barang Rp10.000 perkardus sementara pelayanannya sangat tidak memuaskan.

"Tolonglah pihak pelabuhan rakyat tanjung Pal buton ini pakai hati sedikit, masyarakat sudah membayar, tolong perbaiki lantai pelabuhannya yang patah sebelum ada korban dari masyarakat , karena biaya yang dipungut tidak sebanding dengan fasilitas yang diterima, seharusnya keselamatan penumpang yang diutamakan", ungkap Ardianyah dengan kesal.

Untuk diketahui sebelumnya Komisi II DPRD Kepulauan Meranti Sudah melakukan hearing bersama dinas perhubungan, dan pengelola pelabuhan Tanjung Pal dan juga pihak jasa pelayaran yaitu Spedboat Nagaline, Selasa (25/2/20)

Didalam hearing tersebut pihak Nagaline sudah memberikan opsi lain kepada pengelola pelabuhan Tanjung Pal seperti membayar 3 juta perbulan dan menambah gerobak, tetapi ditolak pengelola dan masyarakat disana. (rls/IJL)