Kereta Api Lintas Sumatera
Kereta Api Lintas Sumatera Sepanjang 1.400 Km Dikebut 5 Tahun
Minggu 25 Januari 2015, 00:35 WIB
Menhub RI Ignasius Jonan dengan 5 gubernur di sumatera
mengadakan pertemuan di Padang guna membahas rencana jalur kereta api.
Nyambung dari Sumut sampai ke Lampung
PADANG. Riaumadani. com - Pembangunan jalur kereta api lintas Sumatera dikebut dalam lima tahun ini. Pembangunan jalur angkutan massal itu akan menghubungkan Sumatera Utara sampai Lampung. Panjang jalur kereta api yang bakal diaktifkan sepanjang 1.400 kilometer. Hanya dua provinsi di Pulau Sumatera yang tidak dilewati kereta api trans Sumatera tersebut, yakni Provinsi Bangka Belitung dan Kepulauan Riau.
"Barusan Menhub RI Ignasius Jonan dengan 5 gubernur di sumatera mengadakan pertemuan di Padang guna membahas rencana jalur kereta api. Nyambung dari Sumut sampai ke Lampung," ujar Kepala Biro Humas Pemprov Riau kepada wartawan kemarin di ruang kerjanya. Menhub menyebutkan, saat ini ada jalur yang terputus di Sumut yakni di Rantauprapat sampai Kertapati. Dalam waktu dekat ini, jalur itu akan disatukan kembali.
Jonan mengaku tak ada permintaan khusus dari kepala daerah untuk menyambungkan rute kereta api tersebut. Bahkan dalam pertemuan dengan lima gubernur, tidak ada pembahasan tentang kendala yang dihadapi dalam mengaktifkan trase atau rute kereta api itu.
"Dalam pembahasan tadi belum ada pembicaraan mengenai kendala mengaktifkan jalur kereta api. Belum dimulai kok bicara kendala. Mulai dulu, baru nanti tahu ada kendala atau tidak, "ucapnya.
Soal kerap bermasalahnya pembebasan lahan untuk mengaktifkan jalur kereta api, Jonan berharap hal itu tidak terjadi. Persoalan pengadaan lahan tidak menjadi batu sandungan dalam mewujudkan jalur kereta api lintas Sumatera.
Jonan mengatakan, pengaktifan jalur kereta api lintas Sumatera ditargetkan selesai dalam waktu lima tahun ini.
Ditanya total alokasi dana untuk pengaktifan jalur kereta api tersebut, Jonan mengaku tak tahu pasti dengan alasan diajukan tiap tahun. "Berapa alokasinya saya belum tahu, kan diajukan tiap tahun. Memang mau nambah biayanya, "ucapnya.
Pengaktifan jalur kereta api ini, menurut mantan Direktur Utama PT KAI ini sangat banyak manfaatnya. Terutama untuk mengurai kepadatan lalu lintas di lintas Sumatera.
Soal bangunan yang berada di jalur kereta api, Kemenhub memastikan tidak ada ganti rugi. Apalagi keberadaan bangunan itu melanggar hukum. Sementara untuk masyarakat yang sewa lahan milik PT KAI, bakal mendapatkan ganti rugi. Namun, Kemenhub masih enggan merinci berapa nilanya. "Bangunan di tanah liar, biasanya kalau kita gunakan lagi, bisa diambil lagi. Karena tanahnya punya negara, paling biaya untuk pindah [yang ditanggung], ujar Dirjen Perkeretaapian Kemenhub Hermanto Dwiatmoko.
Karena itu pihaknya meyakini tidak ada kendala yang berarti dalam hal pembebasan lahan nantinya. Meski begitu, pihaknya meminta pemda serius mempercepat pembebasan lahan di masing-masing provinsi yang dilalui jalur utama.
Untuk mengaktifkan kembali rel kereta pai yang telah ada dan pembangunan fisik serta pembebasan lahan untuk jalur yang baru di di Indonesia, diperkirakan akan menelan total anggaran Rp150 triliun. Tahun ini dianggarkan Rp4,6 triliun.
Selain untuk rel kereta api lintas Sumatera, dalam anggaran Rp150 triliun itu juga termasuk untuk pembangunan rel kereta api di wilayah Kalimantan, Sulawesi serta Papua.
Khusus untuk lintas Sumatera nantinya untuk tahap awal akan menghubungkan Sumut, Sumbar dan Sumsel. Tiga daerah itu mulai dari Rantau Prapat, Sumut, kemudian ke Dumai, Pekanbaru, Jambi sampai ke Kertapati Palembang yang umumnya melintasi daerah Sumatera Bagian Timur.
Sedangkan untuk bagian barat, ada dua simpul nantinya, yakni mulai dari Padang ke Indarung-Solok hingga ke Muaro Sijunjung dan bertemu dengan jalur utama yang mana jalurnya sudah ada. Kemudian mengaktifkan jalur dari Padang-Padangpanjang-Bukittinggi hingga ke Payakumbuh.
Kemudian dari Payakumbuh dan juga dari Muaro Sijunjung sampai ke perbatasan Riau untuk masuk jalur utama akan dibangun baru. Itu pun jika daerahnya sudah selesai pembebasan lahannya lebih dulu.
Hanya saja di jalur tersebut diperlukan pembangunan dan perbaikan jembatan untuk memperlancar akses. "Rantau prapat sampai Riau yang belum selesai pembebasan lahannya itu ada sekitar 200 km. Itu design-nya sudah ada tapi pembebasan lahannya belum. Sedangkan Sumbar saya lupa berapa panjangnya yang akan dibangun," ungkapnya.
Sesuai rencana, pekan ini akan dilakukan MoU untuk memulai pengerjaannya sehingga ditargetkan dalam rentang waktu tiga tahun ke depan, jalur tersebut sudah beroperasi dan bisa menghubungkan masing-masing pelabuhan kota di lima daerah tersebut.
Gubernur Sumbar Irwan Prayitno optimistis pembebasan lahan untuk pengaktifan jalur kereta api di Sumbar tak jadi persoalan karena tinggal mengambil alih saja. "Sebab, jalurnya telah ada. Hanya saja, di jalur itu ada yang disewa masyarakat. Ya, tinggal mengambilnya saja dari masyarakat yang menyewa," ucapnya.
Diakui Irwan, ada jalur yang dibuat untuk menghubungkan Sumbar, Riau dan Jambi. Untuk membuat jalur kereta api itu, akan dilakukan pemotongan bukit dari Padang ke Solok lanjut ke Kiliranjao sampai ke Riau. "Seluruh anggarannya baik untuk pembebasan lahan dan pembangunannya berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara [APBN]. Jadi nggak berat bagi daerah. Kami hanya diminta membantu memfasilitasi pengadaan tanah saja," ungkapnya.
Politisi PKS itu menyebutkan, pembebasan atau pengadaan lahan untuk pengaktifan jalur kereta api lintas Sumatera di Sumbar tak sesulit pembebasan lahan untuk pengaktifan jalur kereta api dari Duku ke Bandara Internasional Minangkabau [BIM]. Tanah yang berada di BIM mahal karena dekat bandara. Sementara untuk pembangunan jalur baru hanya membuat jalan di tengah hutan, menembus bukit dan gunung serta perkebunan masyarakat yang memiliki hak guna usaha. Sebagai penggantinya, warga yang lahannya terkena jalur kereta api tersebut, satu anggota keluarganya dapat menjadi pegawai perusahaan kereta api. "Itu bukan keputusan saya, tapi keputusan menhub dalam pertemuan tadi," tukasnya.
Kepala Dishub Inforkom Sumbar Amran mengatakan ruas jalur kereta api di Sumbar sepanjang 280 km. Di Sumbar saat ini, daerah yang memiliki jalur kereta api adalah Padang- Sawahlunto, Padang- Pariaman, Padang- Payakumbuh. Untuk jalur baru di lintas timur, tepatnya dari Muaro- Telukkuantan - Jambi dengan panjang 42 km. Untuk simpulnya ada di daerah bernama Lokas.
"Jalur lainnya juga akan dihidupkan dari Payakumbuh ke Riau," tandasnya.
Soal panjang jalurnya, Amran mengaku tak ingat. Namun, sejak pemerintahan Belanda jalur tersebut sudah tidak difungsikan. "Jalurnya telah ada, cuma tak difungsikan saja. Saya tak ingat berapa panjang jalurnya dan dimana lokasi persisnya. Saya belum meninjau jalur itu, "ucap Amran.
Jalur kereta api yang diaktifkan tersebut tak hanya untuk angkutan barang, namun juga angkutan penumpang. "Kegunaannya untuk kedua-keduanya. Dengan adanya jalur kereta ini akan mengurangi kepadatan lalu lintas di lintas Sumatera," ucapnya.
Dalam pertemuan menhub tersebut hadir Gubernur Sumbar, Riau, Jambi, Sumsel dan Sumut.**
"Barusan Menhub RI Ignasius Jonan dengan 5 gubernur di sumatera mengadakan pertemuan di Padang guna membahas rencana jalur kereta api. Nyambung dari Sumut sampai ke Lampung," ujar Kepala Biro Humas Pemprov Riau kepada wartawan kemarin di ruang kerjanya. Menhub menyebutkan, saat ini ada jalur yang terputus di Sumut yakni di Rantauprapat sampai Kertapati. Dalam waktu dekat ini, jalur itu akan disatukan kembali.
Jonan mengaku tak ada permintaan khusus dari kepala daerah untuk menyambungkan rute kereta api tersebut. Bahkan dalam pertemuan dengan lima gubernur, tidak ada pembahasan tentang kendala yang dihadapi dalam mengaktifkan trase atau rute kereta api itu.
"Dalam pembahasan tadi belum ada pembicaraan mengenai kendala mengaktifkan jalur kereta api. Belum dimulai kok bicara kendala. Mulai dulu, baru nanti tahu ada kendala atau tidak, "ucapnya.
Soal kerap bermasalahnya pembebasan lahan untuk mengaktifkan jalur kereta api, Jonan berharap hal itu tidak terjadi. Persoalan pengadaan lahan tidak menjadi batu sandungan dalam mewujudkan jalur kereta api lintas Sumatera.
Jonan mengatakan, pengaktifan jalur kereta api lintas Sumatera ditargetkan selesai dalam waktu lima tahun ini.
Ditanya total alokasi dana untuk pengaktifan jalur kereta api tersebut, Jonan mengaku tak tahu pasti dengan alasan diajukan tiap tahun. "Berapa alokasinya saya belum tahu, kan diajukan tiap tahun. Memang mau nambah biayanya, "ucapnya.
Pengaktifan jalur kereta api ini, menurut mantan Direktur Utama PT KAI ini sangat banyak manfaatnya. Terutama untuk mengurai kepadatan lalu lintas di lintas Sumatera.
Soal bangunan yang berada di jalur kereta api, Kemenhub memastikan tidak ada ganti rugi. Apalagi keberadaan bangunan itu melanggar hukum. Sementara untuk masyarakat yang sewa lahan milik PT KAI, bakal mendapatkan ganti rugi. Namun, Kemenhub masih enggan merinci berapa nilanya. "Bangunan di tanah liar, biasanya kalau kita gunakan lagi, bisa diambil lagi. Karena tanahnya punya negara, paling biaya untuk pindah [yang ditanggung], ujar Dirjen Perkeretaapian Kemenhub Hermanto Dwiatmoko.
Karena itu pihaknya meyakini tidak ada kendala yang berarti dalam hal pembebasan lahan nantinya. Meski begitu, pihaknya meminta pemda serius mempercepat pembebasan lahan di masing-masing provinsi yang dilalui jalur utama.
Untuk mengaktifkan kembali rel kereta pai yang telah ada dan pembangunan fisik serta pembebasan lahan untuk jalur yang baru di di Indonesia, diperkirakan akan menelan total anggaran Rp150 triliun. Tahun ini dianggarkan Rp4,6 triliun.
Selain untuk rel kereta api lintas Sumatera, dalam anggaran Rp150 triliun itu juga termasuk untuk pembangunan rel kereta api di wilayah Kalimantan, Sulawesi serta Papua.
Khusus untuk lintas Sumatera nantinya untuk tahap awal akan menghubungkan Sumut, Sumbar dan Sumsel. Tiga daerah itu mulai dari Rantau Prapat, Sumut, kemudian ke Dumai, Pekanbaru, Jambi sampai ke Kertapati Palembang yang umumnya melintasi daerah Sumatera Bagian Timur.
Sedangkan untuk bagian barat, ada dua simpul nantinya, yakni mulai dari Padang ke Indarung-Solok hingga ke Muaro Sijunjung dan bertemu dengan jalur utama yang mana jalurnya sudah ada. Kemudian mengaktifkan jalur dari Padang-Padangpanjang-Bukittinggi hingga ke Payakumbuh.
Kemudian dari Payakumbuh dan juga dari Muaro Sijunjung sampai ke perbatasan Riau untuk masuk jalur utama akan dibangun baru. Itu pun jika daerahnya sudah selesai pembebasan lahannya lebih dulu.
Hanya saja di jalur tersebut diperlukan pembangunan dan perbaikan jembatan untuk memperlancar akses. "Rantau prapat sampai Riau yang belum selesai pembebasan lahannya itu ada sekitar 200 km. Itu design-nya sudah ada tapi pembebasan lahannya belum. Sedangkan Sumbar saya lupa berapa panjangnya yang akan dibangun," ungkapnya.
Sesuai rencana, pekan ini akan dilakukan MoU untuk memulai pengerjaannya sehingga ditargetkan dalam rentang waktu tiga tahun ke depan, jalur tersebut sudah beroperasi dan bisa menghubungkan masing-masing pelabuhan kota di lima daerah tersebut.
Gubernur Sumbar Irwan Prayitno optimistis pembebasan lahan untuk pengaktifan jalur kereta api di Sumbar tak jadi persoalan karena tinggal mengambil alih saja. "Sebab, jalurnya telah ada. Hanya saja, di jalur itu ada yang disewa masyarakat. Ya, tinggal mengambilnya saja dari masyarakat yang menyewa," ucapnya.
Diakui Irwan, ada jalur yang dibuat untuk menghubungkan Sumbar, Riau dan Jambi. Untuk membuat jalur kereta api itu, akan dilakukan pemotongan bukit dari Padang ke Solok lanjut ke Kiliranjao sampai ke Riau. "Seluruh anggarannya baik untuk pembebasan lahan dan pembangunannya berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara [APBN]. Jadi nggak berat bagi daerah. Kami hanya diminta membantu memfasilitasi pengadaan tanah saja," ungkapnya.
Politisi PKS itu menyebutkan, pembebasan atau pengadaan lahan untuk pengaktifan jalur kereta api lintas Sumatera di Sumbar tak sesulit pembebasan lahan untuk pengaktifan jalur kereta api dari Duku ke Bandara Internasional Minangkabau [BIM]. Tanah yang berada di BIM mahal karena dekat bandara. Sementara untuk pembangunan jalur baru hanya membuat jalan di tengah hutan, menembus bukit dan gunung serta perkebunan masyarakat yang memiliki hak guna usaha. Sebagai penggantinya, warga yang lahannya terkena jalur kereta api tersebut, satu anggota keluarganya dapat menjadi pegawai perusahaan kereta api. "Itu bukan keputusan saya, tapi keputusan menhub dalam pertemuan tadi," tukasnya.
Kepala Dishub Inforkom Sumbar Amran mengatakan ruas jalur kereta api di Sumbar sepanjang 280 km. Di Sumbar saat ini, daerah yang memiliki jalur kereta api adalah Padang- Sawahlunto, Padang- Pariaman, Padang- Payakumbuh. Untuk jalur baru di lintas timur, tepatnya dari Muaro- Telukkuantan - Jambi dengan panjang 42 km. Untuk simpulnya ada di daerah bernama Lokas.
"Jalur lainnya juga akan dihidupkan dari Payakumbuh ke Riau," tandasnya.
Soal panjang jalurnya, Amran mengaku tak ingat. Namun, sejak pemerintahan Belanda jalur tersebut sudah tidak difungsikan. "Jalurnya telah ada, cuma tak difungsikan saja. Saya tak ingat berapa panjang jalurnya dan dimana lokasi persisnya. Saya belum meninjau jalur itu, "ucap Amran.
Jalur kereta api yang diaktifkan tersebut tak hanya untuk angkutan barang, namun juga angkutan penumpang. "Kegunaannya untuk kedua-keduanya. Dengan adanya jalur kereta ini akan mengurangi kepadatan lalu lintas di lintas Sumatera," ucapnya.
Dalam pertemuan menhub tersebut hadir Gubernur Sumbar, Riau, Jambi, Sumsel dan Sumut.**
Editor | : | TIS-humas |
Kategori | : | Pekanbaru |
Untuk saran dan pemberian informasi kepada katariau.com, silakan kontak ke email: redaksi riaumadain.com
Komentar Anda
Berita Terkait
Berita Pilihan
Internasional
Jumat 26 Januari 2024, 22:52 WIB
Daftar Negara Lolos 16 Besar Piala Asia 2023, Ada Indonesia
Jumat 22 Desember 2023
Serangan Israel ke Gaza Palestina Telah Menelan Korban 20,000 Jiwa
Minggu 03 Desember 2023
Jerman Rebut Juara Piala Dunia U17 2023, Kalahkan Perancis Lewat Adu Punalti,
Sabtu 02 Desember 2023
Beberapa Menit Gencatan Senjata Usai, Militer Zionis Israel Bombardir Rumah Sakit Nasser
Politik
Rabu 17 April 2024, 07:50 WIB
MK Tegaskan Putusan Sidang Sengketa Pilpres 2024 Diumumkan 22 April
Jumat 12 April 2024
Bupati Kasmarni Langsung Gelar Open House di Wisma Daerah Sri Mahkota Bengkalis
Senin 08 April 2024
Koperasi Bunsur Pesisir Cemerlang Salurkan Pinjaman ke Dua Kepada 476 Pemilik SHM Lahan TORA
Kamis 28 Maret 2024
Sekda Meranti Ajak Seluruh Pihak Serius dan Jaga Konsentrsi Laksanakan Percepatan Penurunan Stunting
Nasional
Senin 06 Mei 2024, 10:34 WIB
Miris! Mahkamah Agung Diduga Terindikasi Kuat sebagai Pasar Gelap Jual-beli Perkara
Senin 06 Mei 2024
Miris! Mahkamah Agung Diduga Terindikasi Kuat sebagai Pasar Gelap Jual-beli Perkara
Sabtu 20 April 2024
Tindak Lanjuti Pelanggaran Internal, KPK Tahan 15 Tersangka Pemerasan di Rutan
Sabtu 20 April 2024
KPK Catat 14.072 PN/WL Belum Lapor LHKPN Hingga Batas Akhir Maret 2024
Terpopuler
01
Minggu 07 Agustus 2016, 07:47 WIB
Ribuan Personel Keamanan Diterjunkan Kawal Kirab Api PON 2016 Selama 11 Har 02
Rabu 17 September 2014, 02:20 WIB
Pemkab Pelalawan Kembangkan Pembibitan Ikan Secara Modern 03
Sabtu 25 April 2015, 04:51 WIB
10 Pejabat Kedubes Asing Dipanggil ke Nusakambangan 04
Selasa 09 Februari 2016, 01:21 WIB
LSM Laporkan Satker SNVT.Dedi dan PPK, Rukun dan Irzami Ke KPK 05
Rabu 25 Juni 2014, 05:20 WIB
Capres-Cawapres Prabowo-Hatta Klarifikasi Harta ke KPK
Pekanbaru
Jumat 03 Mei 2024, 10:00 WIB
STIH Persada Bunda Taja Seminar Nasional Hukum Pembaharuan Hukum Pidana “Tantangan dan Peluang”
Jumat 03 Mei 2024
STIH Persada Bunda Taja Seminar Nasional Hukum Pembaharuan Hukum Pidana “Tantangan dan Peluang”
Selasa 30 April 2024
Sekjen FKPMR H. Endang Sukarelawan Ambil Formulir Bacalon Walikota ke DPC PKB Kota Pekanbaru
Jumat 26 April 2024
Parisman Ikhwan Alias Bang Iwan Patah Ambil Formulir Balon Walikota Pekanbaru di DPC PKB