Ketua KNPI Pulau Merbau Desak Pemkab Meranti Siapkan Pembangunan Jembatan Selat Rengit

Minggu 12 Januari 2020, 07:35 WIB

Pembangunan Jembatan Selat Rengit bagi Masyarakat Kecamatan Pulau Merbau desa Semukut dan Kecamatan Tebing Tinggi Barat desa Alai sangat didambakan karena merupakan satu-satunya jalur penghubung

SELATPANJANG. RIAUMADANI. COM - Jembatan penyeberangan antar pulau merupakan salah satu prasarana transportasi dan merupakan salah satu unsur yang sangat penting dalam pengembangan perekonomian masyarakat Desa di Kepulauan Meranti yang kini terjadi hambatan

Seperti yang diharapkan oleh masyarakat Kecamatan Pulau Merbau dan Kecamatan Tebing Tinggi Barat Kabupaten Kepulauan Meranti

Pembangunan Jembatan Selat Rengit bagi Masyarakat Kecamatan Pulau Merbau desa Semukut dan Kecamatan Tebing Tinggi Barat desa Alai sangat didambakan karena merupakan satu-satunya jalur penghubung yang dilalui oleh beribu orang setiap harinya baik menuju kota Selatpanjang maupun sebaliknya, karena 10 tahun terakhir ini masyarakat hanya bisa mengandalkan alat transportasi laut yakni menggunakan kempang penyeberangan sehingga bisa untuk dilewati namun parahnya kempang berjalan diatas jalan yang mengakibatkan tegelam nya jalan tersebut.

Pemerintahan Kabupaten Meranti telah Membangun suatu jambatan penyeberangan di Kecamatan Pulau Merbau dan Kecamatan Tebing Tinggi Barat bertempat di Selat Rengit yang kini tidak jauh dari penyeberangan kempang, namun hingga saat ini Jembatan tersebut tidak selesai dikerjakan alias terbengkalai

Hal ini disampaikan Ketua KNPI Pulau merbau Hairun Nizat mengatakan, sungguh menyanyangkan hal ini tidak ada kejelasan dari pihak Pemerintah Daerah mengenai kelanjutan pembangunan jembatan.

"Jika Alasan APBD tidak cukup untuk mengakomodir pembangunan tersebut maka solusi apa yang seharusnya dilakukan. Harapanya pihak pemerintah harus berkoordinasi dan minta kejelasan ke pemerintah provinsi maupun ke pusat untuk mencari bantuan atau solusi agar jembatan ini bisa dibangun lagi," katanya.

Namun Sampai saat ini penderitaan masyarakat Kepulauan Meranti terus terjadi, yang kini akan dirasakan oleh semua elemen masyarakat baik di kecamatan lain nya mengingat bahwa untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat yang terhambat maka akses untuk mencapai suatu tujuan itu terbatas karena pembangunan jambatan gagal dibangun oleh pemerintah.

Lanjut Hairun Nizat lagi," Bersinergilah kita, mumpung ada anak tempatan yang menjabat di DPRD Provinsi dan DPR RI itu momen yang tepat agar kita dapat mengadu kepada mereka," ujarnya.

Ditambahkan dia lagi," Adapun biaya yang dikucurkan untuk menyebrangi sungai berkisar antara Rp5000-Rp10.000 sekali menyeberang. (Harga Normal) jika digenangi oleh air pesang besar maka masyarakat akan mengeluarkan biaya tambahan yakni sebesar Rp7.000-Rp10.000 untuk melintasi jalan yang putus oleh air pasang," tuturnya. (IJL)