HUTANG BPJS
Din Sebut BPJS Kesehatan Utang ke Muhammadiyah Rp1,2 Triliun Eks Ketua
Umum Pengurus Pusat Muhammadiyah, Din Syamsuddin. (CNN Indonesia).
Din Syamsudin Sebut BPJS Kesehatan Utang ke RS Muhammadiyah Rp1,2 Triliun
Senin 30 Desember 2019, 02:23 WIB
Din Sebut BPJS Kesehatan Utang ke Muhammadiyah Rp1,2 Triliun Eks Ketua
Umum Pengurus Pusat Muhammadiyah, Din Syamsuddin. (CNN Indonesia).
JAKARTA. RIAUMADANI. COM - Eks Ketua Umum Pengurus Pusat Muhammadiyah, Din Syamsuddin menyebut bahwa BPJS Kesehatan memiliki utang kepada Muhammadiyah sebesar Rp1,2 triliun. Utang itu berupakan tunggakan tanggungan BPJS Kesehatan di seluruh rumah sakit milik Muhammadiyah.
Hal itu dikatakan Din saat memberi sambutan dalam Milad ke-61 Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS) dan Launching Count Down Menuju Muktamar, Solo, Jawa Tengah, Sabtu (28/12), sebagaimana ditayangkan oleh TvMu Channel di Youtube, Minggu (29/12). TvMu melalui akun twitternya juga memposting video sambutan Din tersebut.
"Saya mendapat banyak penyampaian, apakah betul Muhammadiyah berpiutang pada pemerintah, khususnya BPJS. Setelah saya tanya beberapa Ketua PWM, angkanya bukan yang beredar di DPR hanya Rp350 miliar. Secara keseluruhan Rp1,2 triliun. Itu hak Muhammadiyah," kata Din sebagaimana dikutip dari TvMu Channel.
Walau demikian Din mengatakan bahwa Muhammadiyah tidak pernah ngotot menagih utang tersebut kepada pemerintah maupun BPJS Kesehatan. Walaupun di sisi lain Muhammadiyah tetap membutuhkan uang tersebut.
"Saya amati sebagai ketua ranting Muhammadiyah, pimpinan Pusat Muhammadiyah, pimpinan Wilayah Muhammadiyah dimana banyak rumah sakit tidak terlalu menggebu-gebu menagih kepada pemerintah. Walaupun saya tahu Muhammadiyah perlu uang itu," kata Din.
Din menambahkan, Muhammadiyah memiliki prinsip memberi dan melayani, bukan meminta. Muhammadiyah juga memang sudah seharusnya memberi sumbangsih kepada Indonesia.
"Itulah Muhammadiyah, Muhammadiyah memberi dan melayani, bukan meminta," ujar eks Dewan Pertimbangan Presiden Joko Widodo tersebut.
Sementara itu, sampai saat ini pihak BPJS Kesehatan belum memberi keterangannya. Kepala Humas BPJS Kesehatan, M Iqbal Anas Ma ruf saat dikontak CNNIndonesia.com tak mengangkat teleponnya, pun pesan singkat yang dikirim belum direspons.
Di sisi lain, eks Ketua Umum Pemuda PP Muhammadiyah, Dahnil Anzar Simanjutak juga mencuitkan pernyataan Din dengan meretwit postingan TvMu.
"Watak Muhammadiyah memberi dan melayani Bukan meminta. lebih 1,4 T hutang BPJS ke RS-RS Muhammadiyah diseluruh Indonesia, Pimpinan Muhammadiyah tdk pernah menggebu2 menagih ke Pemerintah apa yg hrs dibayarkan krn memang Haknya, tapi tetap kalem terus memberi dan melayani," kata Dahnil dalam akun twitternya. (**)
Hal itu dikatakan Din saat memberi sambutan dalam Milad ke-61 Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS) dan Launching Count Down Menuju Muktamar, Solo, Jawa Tengah, Sabtu (28/12), sebagaimana ditayangkan oleh TvMu Channel di Youtube, Minggu (29/12). TvMu melalui akun twitternya juga memposting video sambutan Din tersebut.
"Saya mendapat banyak penyampaian, apakah betul Muhammadiyah berpiutang pada pemerintah, khususnya BPJS. Setelah saya tanya beberapa Ketua PWM, angkanya bukan yang beredar di DPR hanya Rp350 miliar. Secara keseluruhan Rp1,2 triliun. Itu hak Muhammadiyah," kata Din sebagaimana dikutip dari TvMu Channel.
Walau demikian Din mengatakan bahwa Muhammadiyah tidak pernah ngotot menagih utang tersebut kepada pemerintah maupun BPJS Kesehatan. Walaupun di sisi lain Muhammadiyah tetap membutuhkan uang tersebut.
"Saya amati sebagai ketua ranting Muhammadiyah, pimpinan Pusat Muhammadiyah, pimpinan Wilayah Muhammadiyah dimana banyak rumah sakit tidak terlalu menggebu-gebu menagih kepada pemerintah. Walaupun saya tahu Muhammadiyah perlu uang itu," kata Din.
Din menambahkan, Muhammadiyah memiliki prinsip memberi dan melayani, bukan meminta. Muhammadiyah juga memang sudah seharusnya memberi sumbangsih kepada Indonesia.
"Itulah Muhammadiyah, Muhammadiyah memberi dan melayani, bukan meminta," ujar eks Dewan Pertimbangan Presiden Joko Widodo tersebut.
Sementara itu, sampai saat ini pihak BPJS Kesehatan belum memberi keterangannya. Kepala Humas BPJS Kesehatan, M Iqbal Anas Ma ruf saat dikontak CNNIndonesia.com tak mengangkat teleponnya, pun pesan singkat yang dikirim belum direspons.
Di sisi lain, eks Ketua Umum Pemuda PP Muhammadiyah, Dahnil Anzar Simanjutak juga mencuitkan pernyataan Din dengan meretwit postingan TvMu.
"Watak Muhammadiyah memberi dan melayani Bukan meminta. lebih 1,4 T hutang BPJS ke RS-RS Muhammadiyah diseluruh Indonesia, Pimpinan Muhammadiyah tdk pernah menggebu2 menagih ke Pemerintah apa yg hrs dibayarkan krn memang Haknya, tapi tetap kalem terus memberi dan melayani," kata Dahnil dalam akun twitternya. (**)
| Editor | : | Tis |
| Kategori | : | Nasional |
Untuk saran dan pemberian informasi kepada katariau.com, silakan kontak ke email: redaksi riaumadain.com
Komentar Anda
Berita Terkait
Berita Pilihan
Internasional

Minggu 07 September 2025, 20:18 WIB
Timnas Indonesia U-23 Wajib Kalahkan Korea Selatan Untuk lolos ke Putaran Final Piala Asia U-23 2025
Rabu 09 Juli 2025
PKB Gelar Puncak Harlah 23 Juli, Undang Prabowo hingga Ketum Partai
Rabu 11 Juni 2025
Arab Saudi Tegur Indonesia soal Data Kesehatan Jemaah, Kuota Haji 2026 Terancam Dipotong
Kamis 08 Mei 2025
"Jelang Kedatangan Jemaah, Petugas Siapkan Layanan di Makkah"
Politik

Rabu 29 Oktober 2025, 14:26 WIB
Bertemu Menteri Imigrasi, Ketua IWO Riau Tegaskan Komitmen Jadi Mitra Strategis Imigrasi dan Lapas
Jumat 17 Oktober 2025
Rohul Catat Pertumbuhan Ekonomi Tertinggi di Riau, Bukti Kepemimpinan Visioner Bupati Anton dan Wabup Syafaruddin Poti
Minggu 05 Oktober 2025
Tim Gabungan Avsec dan Lanud RSN Gagalkan Penyelundupan Narkotika Jenis Sabu Seberat Hampir 1Kg
Rabu 27 Agustus 2025
Kejari Rohul Tahan LA Kepsek dan R Bendahara SMAN 1 Ujung Batu
Nasional

Senin 03 November 2025, 22:19 WIB
Pemprov Riau Tegaskan Gubernur Abdul Wahid Tak Terjaring OTT KPK
Senin 03 November 2025
Pemprov Riau Tegaskan Gubernur Abdul Wahid Tak Terjaring OTT KPK
Senin 03 November 2025
PT. Tunggal Perkasa Plantations Giat Sosial, Fogging Permukiman Warga Cegah DBD
Jumat 24 Oktober 2025
Pemerintah Indonesia Resmi Bolehkan Umroh Mandiri Tanpa Biro Travel
Terpopuler
01
Minggu 07 Agustus 2016, 07:47 WIB
Ribuan Personel Keamanan Diterjunkan Kawal Kirab Api PON 2016 Selama 11 Har 02
Rabu 17 September 2014, 02:20 WIB
Pemkab Pelalawan Kembangkan Pembibitan Ikan Secara Modern 03
Sabtu 25 April 2015, 04:51 WIB
10 Pejabat Kedubes Asing Dipanggil ke Nusakambangan 04
Selasa 09 Februari 2016, 01:21 WIB
LSM Laporkan Satker SNVT.Dedi dan PPK, Rukun dan Irzami Ke KPK 05
Rabu 25 Juni 2014, 05:20 WIB
Capres-Cawapres Prabowo-Hatta Klarifikasi Harta ke KPK 

Pekanbaru

Senin 20 Oktober 2025, 07:04 WIB
Dani Nursalam Pimpin LKP DPW PKB Riau, Abdul Wahid: Kader Harus Jadi Penjaga Ideologi dan Aspirasi Masyarakat
Senin 20 Oktober 2025
Dani Nursalam Pimpin LKP DPW PKB Riau, Abdul Wahid: Kader Harus Jadi Penjaga Ideologi dan Aspirasi Masyarakat
Selasa 07 Oktober 2025
Dugaan Adanya SPPD fiktif di DPRD Kota Pekanbaru, Sekwan Hambali Diperiksa Kejari
Rabu 01 Oktober 2025
Dua Pelaku Pengoplos Gas LPG Bersubsidi Dibekuk Tim Ditreskrimsus Polda Riau