PEKANBARU. RIAUMADANI. COM - Seluruh pegawai di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau diminta untuk tidak menambah libur
" />
Sabtu, 4 Oktober 2025

Breaking News

  • Wabup Bagus Santoso dampingi Kapolda Riau, Buka Muswil Ke-VI Hima Persis.   ●   
  • Pemkab Bengkalis Sambut Tim BPK RI Dalam Pemeriksaan Kepatuhan Belanja   ●   
  • Pembukaan Bulan PRB 2025 di Mojokerto, Bupati Rohul : Bulan PRB Momentum Perkuat Sinergi Mitigasi Bencana   ●   
  • Ini Tanggapan Pemerintah Kabupaten Bengkalis Terkait Pj. Kepala Desa   ●   
  • Ledakan Guncang Kilang Pertamina Dumai, Warga Panik   ●   
Pemprov. Riau Akan Beri Sanksi Bagi Pegawai Yang Menambah Liburan
Rabu 25 Desember 2019, 15:23 WIB
Sekdaprov. Yan Prana Jaya 
PEKANBARU. RIAUMADANI. COM - Seluruh pegawai di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau diminta untuk tidak menambah libur perayaan Hari Natal 2019. Pasalnya, sanksi tegas bakal diberikan kepada aparatur sipil negara (ASN) dan tenaga harian lepas (THL) yang kedapatan bolos kerja.

Pada peringatan Hari Natal kali ini, telah ditetapkan libur bersama selama dua hari terhitung mulai 24-25 Desember. Lalu, Kamis (26/12), seluruh pegawai kembali masuk kerja untuk menjalankan aktivitas seperti biasanya.

Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Riau, Yan Prana Jaya mengatakan, pihaknya menginstruksikan seluruh pegawai untuk kembali masuk kerja pascalibur perayaan Natal. Hal ini, tujuan untuk tetap memberikan pelayanan kepada masyarakat.

“Pegawai, kita ingatkan untuk tidak menambah libur,” ungkap Yan Prana Jaya, Selasa (24/12) kemarin.

Disampaikan Yan Prana, pihaknya juga akan melakukan pengecekan terhadap asben pegawai guna memastikan tingkat kehadiran. Kemudian, sebut mantan Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD) Kabupaten Siak, pihaknya juga akan menggelar apel upacara di halaman Kantor Gubernur Riau.

“Pascalibur, kita akan gelar apel. Kita akan absen, dan ini sudah saya sampaikan ke Badan Kepegawaian Daerah,” imbuhnya.

Bagi pegawai yang kedapatan bolos kerja, ditegaskan Sekdaprov Riau, pihaknya akan memberikan sanski tegas. Pemberian sanksi itu kata dia, berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 53 Tahun 2010 tentang disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS).

“Sanksi tergantung kepatuhannya. Kalau pegawai sering bolos-bolos, tentu pegawai seperti itu menjadi tanda tanya kita,” tutupnya.(RP)




Editor : Tis
Kategori : Pekanbaru
Untuk saran dan pemberian informasi kepada katariau.com, silakan kontak ke email: redaksi riaumadain.com
Komentar Anda
Berita Terkait
 
 
Copyrights © 2022 All Rights Reserved by Riaumadani.com
Scroll to top