PELALAWAN. RIAUMADANI. COM - Dewan Pimpinan Cabang Perkumpulan Lembaga Swadaya Masyarakat (Pemerhati Kinerja Aparatur Negara) DPC LSM PERKARA Kabupaten Pelalawan yang di Nakhoda Daulad HM Nababan, S.Si, mengaku telah mengantongi sejumlah data proyek pembangunan yang bermasalah di Kabupaten Pelalawan.

Sejumlah data pekerjaan proyek pembangunan yang bersumber dari Dana APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, DD dan DAK Pusat sudah kita kantongi. Dalam waktu dekat akan melaporkan sejumlah temuan itu kepada penegak Hukum di daerah. Bahkan bila memungkinkan, juga akan dilaporkan ke pusat jelas Daulad kepada media ini di kantornya jalan Rawa Badak kerinci Timur (23/11/2019).

Lebih lanjut Daulad mengatakan ada banyak proyek pekerjaan pemerintah daerah Pelalawan diduga tidak mencapai target alias "asal jadi,". Lebih ironisnya pelaksanaan dilapangan disinyalir  tidak mengacu kepada RAB, itu akibat minimnya pengawasan dari Satker atau OPD, jelasnya.

Menurut Daulad bisa juga dari Satker OPD masing masing Dinas, sebab hal ini kita temukan ada ratusan lebih proyek dalam satu Dinas  di awasi empat konsultan. Kalau dilihat dari kejadian ini kita bingung ratusan proyek hanya empat konsultan pengawas ini namanya over kapasitas jelas Daulad sambil melemparkan senyum.

Daulad berharap kepada Bapak Bupati agar serius mengatasi persoalan ini, atau mungkin Bapak Bupati Pelalawan tidak tau? Tidak mungkin, sementara kita dengar disetiap kesempatan selalu mengumandangka, "hati-hati memanfatkan dana rakyat, jangan coba coba bermain diluar aturan, kata beliau," ucap Daulad menirukan pernyataan Bupati.

Bupati Pelalawan HM Harris  sangat antusias memajukan Daerah yg dipimpinnya. Sampai Bupati memimpin dua periode dan berakhir tahun 2020 nanti. Dengan membawa slogan menuju "Pelalawan Emas", mulai dari hilir sampai ke hulu masyarakat harus merasakan pembangunan di kabupaten "Tuah Negeri Seiya Sekata" jelas Daulad sebagai Ketua DPC LSM PERKARA Kabupaten pelalawan menirukan seruan Bupati Harris. (Sona)