Jumat, 19 Juni 2026

Breaking News

  • Kabupaten Bengkalis Torehkan Prestasi 13 Kali Berturut-turut Raih Opini WTP   ●   
  • Satrio Mahasiswa IAIN Datuk Laksemana Bengkalis Raih Juara II Debat Tingkat Nasional, Keluarga Besar PKN Beri Apresiasi   ●   
  • Tabligh Akbar 1 Muharram, Bupati Bengkalis Ajak Masyarakat Bersama Membangun Daerah   ●   
  • Dukung Program Gizi Nasional, Bupati Bengkalis Terima Audiensi Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi   ●   
  • Mendagri Minta Pemda Sukseskan Sensus Ekonomi 2026   ●   
  1. Home
  2. Berita
  3. Nasional
Interpensi Partai Politik
Jokowi Makin Tak Berdaya dengan Kepentingan Politik
Senin 12 Januari 2015, 01:45 WIB
Jokowi masih Tunduk di bawah Kepentingan Partai politik


JAKARTA . Riaumadani.com - Koordinator Komite Pemilih Indonesia [Tepi] Jeirry Sumampow menilai pemerintahan Joko widodo (Jokowi) semakin menunjukkan keberpihakannya pada elite politik di sekitarnya. Hal ini terlihat dari pemilihan sejumlah pejabat publik yang berasal dari parpol pendukung, bukan profesional sebagaimana janjinya.

"Jokowi makin tidak berdaya dengan kepentingan politik di sekelilingnya dan gejala-gejala ini makin kuat," ujar Jeirry dalam diskusi yang bertajuk "Politik 2015: Berpihak Kepada Siapa? " di Dre's Kopitiam Sabang, Jakarta, Minggu [11/1/2015].

Jeirry mengatakan, kalau Jokowi seringkali membuat kebijakan yang tidak sesuai dengan janji-janjinya, publik akan semakin mempertanyakan kemana pemerintahan Jokowi-JK akan berpihak. Sementara, rakyat semakin ditinggalkan seiring dengan kebijakan-kebijakan yang telah dibuatnya.

"Kami mengingatkan pemerintahan Jokowi untuk memihak kepada rakyat. Khususnya pemilihan pejabat-pejabat negara bagi pemerintahan Jokowi lima tahun ke depan," jelasnya.

Oleh karena itu, sambungnya, rakyat sedang menunggu implementasi kinerja dari Kabinet Kerja. Serta, bukan hanya sekadar reformasi birokrasi tapi revolusi birokrasi, dimana birokrasi harus ditata kembali.

Sebab, hal seperti ini yang dibutuhkan rakyat dari Jokowi jelang 100 hari pemerintahannya, dengan memunculkan agenda penting dalam konteks pemerintahan.

"Jadi, tidak terkesan satu kementerian jalan sendiri-sendiri. Dalam 100 hari atau tiga bulan rakyat memerlukan itu," tegasnya.

Jeirry menambahkan, kalau tidak ada ketegasan gagasan dan platform dalam program pemerintahan ke depan, maka pemerintah pun akan lebih leluasa dan arogan dalam melakukan agendanya. Bahkan berlawanan dengan kepentingan masyarakat.

"Pemerintahan itu bekerja untuk rakyat bukan bekerja dengan dirinya sendiri," tutup Jeirry..**


Editor : Okezone
Kategori : Nasional
Untuk saran dan pemberian informasi kepada Riaumadani.com, silakan kontak ke email: redaksi Riaumadani.com
Komentar Anda
Berita Terkait
 
 
Berita Pilihan
Copyrights © 2022 All Rights Reserved by Riaumadani.com
Scroll to top