Gubri H. syamsuar Teken MoU dengan Institut Otonomi Daerah

Advetorial Pemprov. Riau

Selasa 29 Oktober 2019, 23:38 WIB

Gubernur Riau (Gubri) H. Syamsuar dan Presiden Institut Otonomi Daerah Djohermansyah Djohan yang disaksikan oleh Kepala OPD yang ada di Pemprov Riau, berlangsung di Ruang Rapat Kenanga Kantor Gubernur Riau, Senin (28/10).

PEKANBARU. RIAUMADANI. COM - Untuk mendukung kemajuan otonomi daerah yang ada di Provinsi Riau, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau melakukan penandatangan perjanjian kerjasama (MoU) dengan Institut Otonomi Daerah.

Perjanjian kerjasama ini ditandatangani langsung oleh Gubernur Riau (Gubri) Syamsuar dan Presiden Institut Otonomi Daerah Djohermansyah Djohan yang disaksikan oleh Kepala OPD yang ada di Pemprov Riau, berlangsung di Ruang Rapat Kenanga Kantor Gubernur Riau, Senin (28/10/2019).

Gubri menyampaikan, adanya kerjasama ini merupakan salah langkah awal untuk menunjang kemajuan otonomi daerah Riau. Jelasnya, kehadiran Presiden Institut Otonomi Daerah ini sebagai salah satu yang bermakna bagi Pemprov Riau.

"Ini sangat luar biasa, adanya MoU ini bisa menjadi penguatan otonomi daerah yang ada di Riau," ucap Syamsuar.

Syamsuar menambahkan, pihaknya akan terus berupaya untuk mewujudkan otonomi daerah yang mampu mensejahterakan rakyat serta menciptakan kemandirian ekonomi di masyarakat.

Ket. Poto: Perjanjian kerjasama ini ditandatangani langsung oleh Gubernur Riau (Gubri) Syamsuar dan Presiden Institut Otonomi Daerah Djohermansyah Djohan Senin (28/10/2019).

"Tanggung jawab kesejahteraan rakyat ada di pundak para pemimpin. Semoga adanya bimbingan dari Institut Otonomi Daerah bisa terwujudnya daerah Riau yang mandiri dan rakyatnya yang makmur," katanya.

Pemprov Riau Terus Berupaya Kembalikan Citra Positif Pemerintahan

Selalu dicap sebagai daerah yang rentan koruptor, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau terus berbenah dan berupaya untuk mengembalikan citra positif pemerintahan yang bersih dari korupsi di Riau.

Syamsuar menjelas, meskipun bukan perkara mudah, namun ia akan terus bersinergi dengan forkopimda Riau untuk membuang image negatif masyarakat terhadap Pemprov Riau.

"Memang tidak mudah, tapi kalau kita mau kenapa tidak. Jumpa kawan-kawan dari Jakarta, pejabat, pengusaha, yang di bahasanya pasti masalah korupsi," katanya.

Selain itu, Ia juga menekankan bahwa Riau tidak terlepas dari pantauan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Untuk itu, Syamsuar juga mengingatkan kepada rekannya untuk menghindari suap menyuap demi kepentingan apapun jenisnya.

"Di Riau ini, tidak berbuatpun tetap aja kena karena itu tadi citra di masyarakat sudah buruk ke pemerintah," ungkapnya.

Syamsuar menyebutkan, sistem pemerintahannya akan mengikuti sistem dan prosedur yang telah ditetapkan KPK, serta akan berupaya untuk menunjukkan pemerintahan yang bersih dari korupsi.

Tambahnya, cara lain yang akan dijalankan Syamsuar adalah memperbaiki yang sudah ada dengan cara mengubah kebiasaan-kebiasan yang lalai dan lambat di pemerintah menjadi cepat dan simpel.

"Semua kebiasaan lama akan kita ubah, kita perbaiki semua menjadi lebih baik lagi. Semoga image buruk itu berganti dengan image positif," tutupnya.

Sementara itu Presiden Institut Otonomi Daerah, Djohermansyah Djohan mengatakan bahwa ia akan terus mendukung Riau dalam pelaksanaan otonomi daerah. Sehingga kedepannya Riau akan lebih baik lagi.

Ia mengungkapkan bahwa Provinsi Riau yang terkenal dengan daerah penghasil minyak di Indonesia ini sudah sepatutnya memiliki otonomi daerah yang mampu menghidupkan masyarakatnya sendiri.

"Kita ingin terus mendukung Riau agar lebih baik kedepannya," pungkas Djohermansyah. (*Advetorial)