Bupati Kampar H. Catur Sugeng Susanto, SH Tandatangani MoU Program JKN-KIS Tahun 2020
Selasa 22 Oktober 2019, 05:43 WIB
Bupati Kampar H. Catur Sugeng Susanto, SH mengikuti Rapat
Koordinasi (Rakor) Tentang Review Iuran Badget Sharing Antara Provinsi
Riau Dengan Kabupaten/Kota Se-provinsi Riau Bagi Penduduk Yang
Didaftarkan Kedalam Program JKN-KIS (
PEKANBARU. RIAUMADANI. COM - Bupati Kampar H. Catur Sugeng Susanto, SH mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Tentang Review Iuran Badget Sharing Antara Provinsi Riau Dengan Kabupaten/Kota Se-provinsi Riau Bagi Penduduk Yang Didaftarkan Kedalam Program JKN-KIS (Jaminan Kesehatan Nasional – Kartu Indonesia Sehat) Tahun 2020 di Hotel Premier Pekanbaru-Riau.
Rakor yang dibuka Gubernur Riau Syamsuar yang diwakili Wakil Gubernur Riau Brigjen TNI (Purn) H. Edi Natar Nasution, S.SIp juga dihadiri Seluruh Kepala Daerah se-provinsi, dalam Rakor tersebut dibahas tentang Pemerintah menetapkan anggaran Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) menjadi Rp 48,8 triliun, naik hampir dua kalilipat dibanding tahun sebelumnya Rp 26,7 triliun pada tahun 2020. (21/10)
Usai MoU Bupati Kampar menyampaikan dukungan terhadap perbaikan bagi kesehatan masyarakat, terutama bagi masyarakat yang susah, oleh sebab itu ia meminta kepada Dinas sosial dan dinas kesehatan untuk terus memantau terhadap kondisi masyarakat yang didata, artinya data yang diajukan akurat dan benar-benar diperuntukkan bagi masyarakat yang membutuhkan, atas keseriusan ini Pemkab Kampar telah menganggarkan sebesar lebih kurang Rp. 7 Milyar lebih yang bersumber dari APBN dan APBD Kampar †Kata Catur Sugeng Susanto.
Bupati Kampar H. Catur Sugeng Susanto yang juga didampingi beberapa Kepala Organisasi Perangkat Daerah diantaranya Plt. Dinas Kesehatan Dedi Sambudi, Kepala Dinas Sosial Amin Filda dan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Kampar Edwar, Bupati Kampar bersama dengan Bupati/walikota se-Provinsi Riau melakukan Penandatanganan Nota Kepahaman dengan BPJS.
Sementara itu Kepala Dinas Sosial Kabupaten Kampar M. Amin Filda menyatakan bahwa untuk sementara Pemkab Kampar menganggarkan lebih kurang Rp. 7 Milyar lebih yang berasal dari Anggaran APBN dan APBD Kampar dengan uraian untuk program JKN KIS sebanyak 260.568 jiwa dengan iuran sebesar Rp 23.000 perjiwa atau sebesar Rp. 5,9 milyar.
Sedangkan untuk Jamkesda integrasi sebanyak 35.000 jiwa dengan iuran sebesar Rp. 23.000 atau sebesar Rp. 806 juta
Sementara untuk Non integrasi sebanyak 35.893 jiwa dengan besaran iuran Rp. 23.000 atau sebesar Rp. 825 juta†Kata Amin Filda.
Sebelumnya Gubernur Riau melalui wakil gubernur Riau Edy Natar mengatakan “Untuk mendukung keberlanjutan serta bertambahnya anggaran program JKN, diperlukan perbaikan sistem dan manajemen JKN,†ujar Wagub
Ditambahkan Wakil Gubernur Riau Perbaikan sistem dan manajemen diantaranya adalah sistem kepesertaan dan manajemen iuran yang menyangkut database peserta dan optimalisasi kepesertaan badan usaha. Selanjutnya terkait pula dengan perbaikan sistem pelayanan yaitu pencegahan fraud, perbaikan sistem rujukan, dan pengendalian dan efisiensi layanan.
Selain itu H. Edi Natar Nasution itu mengatakan Program JKN ini juga akan memperkuat peranan Pemda diantaranya adalah Mendukung peningkatan kepesertaan JKN yaitu PPU BU dan PPBU. Kemudian pembiayaan JKN (pajak, rokok, integrasi Jamkesda ke BPJS kesehatan) dan penguatan promotive, preventif dan supply side.
Penyesuaian iuran peserta JKN yaitu peningkatan anggaran PBI JKN oleh pemerintah yang ditujukan untuk menjamin kesinambungan layanan kesehatan yang berkualitas.
“Tarif iuran segmen non PBI disesuaikan dengan mempertimbangkan tingkat kolektabilitas,â€ungkap Edi Natar Nasution
Ditambahkan Edi Natar Jumlah 6237 jiwa, tahun 2018 dapat memperioritaskan JKN-KIS serta melakukan evaluasi cakupan perluasan jangkauan pemerataan JKN ini, dan Dirinya menghimbau untuk seluruh Kepala Daerah agar serius Mendukung Program ini. (Diakominfo Kampar)
Rakor yang dibuka Gubernur Riau Syamsuar yang diwakili Wakil Gubernur Riau Brigjen TNI (Purn) H. Edi Natar Nasution, S.SIp juga dihadiri Seluruh Kepala Daerah se-provinsi, dalam Rakor tersebut dibahas tentang Pemerintah menetapkan anggaran Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) menjadi Rp 48,8 triliun, naik hampir dua kalilipat dibanding tahun sebelumnya Rp 26,7 triliun pada tahun 2020. (21/10)
Usai MoU Bupati Kampar menyampaikan dukungan terhadap perbaikan bagi kesehatan masyarakat, terutama bagi masyarakat yang susah, oleh sebab itu ia meminta kepada Dinas sosial dan dinas kesehatan untuk terus memantau terhadap kondisi masyarakat yang didata, artinya data yang diajukan akurat dan benar-benar diperuntukkan bagi masyarakat yang membutuhkan, atas keseriusan ini Pemkab Kampar telah menganggarkan sebesar lebih kurang Rp. 7 Milyar lebih yang bersumber dari APBN dan APBD Kampar †Kata Catur Sugeng Susanto.
Bupati Kampar H. Catur Sugeng Susanto yang juga didampingi beberapa Kepala Organisasi Perangkat Daerah diantaranya Plt. Dinas Kesehatan Dedi Sambudi, Kepala Dinas Sosial Amin Filda dan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Kampar Edwar, Bupati Kampar bersama dengan Bupati/walikota se-Provinsi Riau melakukan Penandatanganan Nota Kepahaman dengan BPJS.
Sementara itu Kepala Dinas Sosial Kabupaten Kampar M. Amin Filda menyatakan bahwa untuk sementara Pemkab Kampar menganggarkan lebih kurang Rp. 7 Milyar lebih yang berasal dari Anggaran APBN dan APBD Kampar dengan uraian untuk program JKN KIS sebanyak 260.568 jiwa dengan iuran sebesar Rp 23.000 perjiwa atau sebesar Rp. 5,9 milyar.
Sedangkan untuk Jamkesda integrasi sebanyak 35.000 jiwa dengan iuran sebesar Rp. 23.000 atau sebesar Rp. 806 juta
Sementara untuk Non integrasi sebanyak 35.893 jiwa dengan besaran iuran Rp. 23.000 atau sebesar Rp. 825 juta†Kata Amin Filda.
Sebelumnya Gubernur Riau melalui wakil gubernur Riau Edy Natar mengatakan “Untuk mendukung keberlanjutan serta bertambahnya anggaran program JKN, diperlukan perbaikan sistem dan manajemen JKN,†ujar Wagub
Ditambahkan Wakil Gubernur Riau Perbaikan sistem dan manajemen diantaranya adalah sistem kepesertaan dan manajemen iuran yang menyangkut database peserta dan optimalisasi kepesertaan badan usaha. Selanjutnya terkait pula dengan perbaikan sistem pelayanan yaitu pencegahan fraud, perbaikan sistem rujukan, dan pengendalian dan efisiensi layanan.
Selain itu H. Edi Natar Nasution itu mengatakan Program JKN ini juga akan memperkuat peranan Pemda diantaranya adalah Mendukung peningkatan kepesertaan JKN yaitu PPU BU dan PPBU. Kemudian pembiayaan JKN (pajak, rokok, integrasi Jamkesda ke BPJS kesehatan) dan penguatan promotive, preventif dan supply side.
Penyesuaian iuran peserta JKN yaitu peningkatan anggaran PBI JKN oleh pemerintah yang ditujukan untuk menjamin kesinambungan layanan kesehatan yang berkualitas.
“Tarif iuran segmen non PBI disesuaikan dengan mempertimbangkan tingkat kolektabilitas,â€ungkap Edi Natar Nasution
Ditambahkan Edi Natar Jumlah 6237 jiwa, tahun 2018 dapat memperioritaskan JKN-KIS serta melakukan evaluasi cakupan perluasan jangkauan pemerataan JKN ini, dan Dirinya menghimbau untuk seluruh Kepala Daerah agar serius Mendukung Program ini. (Diakominfo Kampar)
| Editor | : | Tis |
| Kategori | : | Kampar |
Untuk saran dan pemberian informasi kepada Riaumadani.com, silakan kontak ke email: redaksi Riaumadani.com
Komentar Anda
Berita Terkait
Berita Pilihan
Internasional

Minggu 07 September 2025, 20:18 WIB
Timnas Indonesia U-23 Wajib Kalahkan Korea Selatan Untuk lolos ke Putaran Final Piala Asia U-23 2025
Rabu 09 Juli 2025
PKB Gelar Puncak Harlah 23 Juli, Undang Prabowo hingga Ketum Partai
Rabu 11 Juni 2025
Arab Saudi Tegur Indonesia soal Data Kesehatan Jemaah, Kuota Haji 2026 Terancam Dipotong
Kamis 08 Mei 2025
"Jelang Kedatangan Jemaah, Petugas Siapkan Layanan di Makkah"
Politik

Selasa 13 Januari 2026, 07:13 WIB
Penduduk Riau Berjumlah 6,81 Juta Jiwa, Kota Pekanbaru Wilayah Terpadat
Selasa 13 Januari 2026
Bupati Kasmarni: OPD Harus Transparan Dalam Menggnakan Anggaran dan Komitmen Dalam Pelayanan Publik
Selasa 06 Januari 2026
Bupati Siak Ajak ASN Tingkatkan Kinerja dan Pelayanan Publik Tahun 2026
Senin 05 Januari 2026
SF Hariyanto: Kami Minta PT. SPR Adakan RUPS LB Copot Direkturnya 
Nasional

Senin 12 Januari 2026, 14:27 WIB
Tari Zapin khas Desa Meskom Pecahkan Rekor MURI Tari Zapin Massal Berkebaya Laboh Kekek
Senin 12 Januari 2026
Tari Zapin khas Desa Meskom Pecahkan Rekor MURI Tari Zapin Massal Berkebaya Laboh Kekek
Sabtu 10 Januari 2026
KPK Penetapan Mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas Sebagai Tersangka Didasari Kecukupan Alat Bukti
Selasa 16 Desember 2025
Mafirion, "Apresiasi PN Tembilahan Kabulkan Tahanan Kota Datuk Bahar Kamil"
Terpopuler
01
Minggu 07 Agustus 2016, 07:47 WIB
Ribuan Personel Keamanan Diterjunkan Kawal Kirab Api PON 2016 Selama 11 Har 02
Rabu 17 September 2014, 02:20 WIB
Pemkab Pelalawan Kembangkan Pembibitan Ikan Secara Modern 03
Sabtu 25 April 2015, 04:51 WIB
10 Pejabat Kedubes Asing Dipanggil ke Nusakambangan 04
Selasa 09 Februari 2016, 01:21 WIB
LSM Laporkan Satker SNVT.Dedi dan PPK, Rukun dan Irzami Ke KPK 05
Rabu 25 Juni 2014, 05:20 WIB
Capres-Cawapres Prabowo-Hatta Klarifikasi Harta ke KPK 

Pekanbaru

Sabtu 24 Januari 2026, 07:04 WIB
Pemprov Riau Resmi Copot Ida Yulita dari Jabatan Direktur PT SPR Tunjuk Yan Darmadi Sebagai Pelaksana Tugas
Sabtu 24 Januari 2026
Pemprov Riau Resmi Copot Ida Yulita dari Jabatan Direktur PT SPR Tunjuk Yan Darmadi Sebagai Pelaksana Tugas
Sabtu 24 Januari 2026
RUPS-LB PT SPR Ricuh, Boby Rahmat Sebut Direktur PT. SPR Ida Yulita Susanti Rampas Dokumen dan Usir Peserta Rapat
Sabtu 24 Januari 2026
RUPS-LB PT SPR Ricuh, Jajaran Direksi Tolak Legalitas Surat Kuasa Pemegang Saham