KOALISI PEMERINTAH
Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani
Ahmad Muzani: Gerindra Gabung ke Koalisi Jokowi atau Tidak Ditentukan Ketum Prabowo Subianto
Rabu 16 Oktober 2019, 02:23 WIB
Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani
JAKARTA. RIAUMADANI. COM - Sekjen Gerindra Ahmad Muzani mengatakan keputusan akhir soal bergabungnya Gerindra kekoalisi Jokowi ada di tangan Ketum Gerindra Prabowo Subianto dan harus ditaati.
"Dalam tradisi Gerindra perbedaan itu biasa sebelum ada keputusan dari dewan pembina, jadi siapa saja boleh berbeda pendapat, kita sangat hargai cara pandang masing-masing, tapi kita ada tradisi begitu ketua dewan pembina, orang yang memiliki mandat partai berdasarkan AD/ART mengambil keputusan maka semua harus dengar dan taat," kata Muzani kepada wartawan di gedung DPP Golkar, Jl Anggrek Neli Murni, Jakarta Barat, Selasa (15/10/2019).
Muzani menjelaskan, Gerindra bakal menggelar rapimnas di kediaman Prabowo di Hambalang, Jawab Barat. Semua petinggi Gerindra hingga organisasi sayap akan hadir untuk mendengarkan suara-suara terkait arah politik Gerindra ke depan.
"Pak Prabowo kumpulkan itu untuk mendengar suara suara kawan-kawan tentang gimana Gerindra ke depan ini," sambungnya.
Muzani mengaku tidak khawatir jika nantinya ada perbedaan pandangan dari kader-kader Gerindra terkait arah politik. Menurutnya kewenangan keputusan tetap berada di tangan Prabowo.
"Iya pokoknya kita bebaskan kepada itu, akhirnya Pak Prabowo akan ambil keputusan karena mandat ada pada beliau, ini penting untuk dikumpulkan dan didengar suaranya," ucap Muzani dikutip detikcom.
Sementara itu, tentang isu 3 menteri yang didapat Gerindra, Muzzani mengaku tidak tahu-menahu, Namun, dia menuturkan, saat pertemuan antara Prabowo dan Jokowi, disampaikan banyak gagasan mulai dari situasi politik, ekonomi, hingga pertahanan.
"Beliau banyak diskusi dengan Pak Presiden terkait beberapa persoalan kebangsaan dan beliau juga sampaikan ke Pak Presiden tentang beberapa hal yang bisa dilakukan oleh presiden sebagai kepala pemerintahan. Pak Prabowo katakan jika atas problem tersebut Gerindra diminta bantuannya, kalau sesuai kemampuan yang kita miliki tentu akan dipertimbangkan, jika tidak tentu Presiden tidak perlu ragu untuk ambil keputusan apapun," terangnya.
"Sebagai parpol, Gerindra akan tetap bekerja untuk kepentingan bangsa dan negara dan untuk keutuhan negara. Jadi Pak Prabowo sudah sampaikan ke Presiden gunakanlah hak prerogatif itu sebaik-baiknya dan Pak Jokowi tidak perlu terbebani oleh urusan apa pun," jelas Muzani.(*)
"Dalam tradisi Gerindra perbedaan itu biasa sebelum ada keputusan dari dewan pembina, jadi siapa saja boleh berbeda pendapat, kita sangat hargai cara pandang masing-masing, tapi kita ada tradisi begitu ketua dewan pembina, orang yang memiliki mandat partai berdasarkan AD/ART mengambil keputusan maka semua harus dengar dan taat," kata Muzani kepada wartawan di gedung DPP Golkar, Jl Anggrek Neli Murni, Jakarta Barat, Selasa (15/10/2019).
Muzani menjelaskan, Gerindra bakal menggelar rapimnas di kediaman Prabowo di Hambalang, Jawab Barat. Semua petinggi Gerindra hingga organisasi sayap akan hadir untuk mendengarkan suara-suara terkait arah politik Gerindra ke depan.
"Pak Prabowo kumpulkan itu untuk mendengar suara suara kawan-kawan tentang gimana Gerindra ke depan ini," sambungnya.
Muzani mengaku tidak khawatir jika nantinya ada perbedaan pandangan dari kader-kader Gerindra terkait arah politik. Menurutnya kewenangan keputusan tetap berada di tangan Prabowo.
"Iya pokoknya kita bebaskan kepada itu, akhirnya Pak Prabowo akan ambil keputusan karena mandat ada pada beliau, ini penting untuk dikumpulkan dan didengar suaranya," ucap Muzani dikutip detikcom.
Sementara itu, tentang isu 3 menteri yang didapat Gerindra, Muzzani mengaku tidak tahu-menahu, Namun, dia menuturkan, saat pertemuan antara Prabowo dan Jokowi, disampaikan banyak gagasan mulai dari situasi politik, ekonomi, hingga pertahanan.
"Beliau banyak diskusi dengan Pak Presiden terkait beberapa persoalan kebangsaan dan beliau juga sampaikan ke Pak Presiden tentang beberapa hal yang bisa dilakukan oleh presiden sebagai kepala pemerintahan. Pak Prabowo katakan jika atas problem tersebut Gerindra diminta bantuannya, kalau sesuai kemampuan yang kita miliki tentu akan dipertimbangkan, jika tidak tentu Presiden tidak perlu ragu untuk ambil keputusan apapun," terangnya.
"Sebagai parpol, Gerindra akan tetap bekerja untuk kepentingan bangsa dan negara dan untuk keutuhan negara. Jadi Pak Prabowo sudah sampaikan ke Presiden gunakanlah hak prerogatif itu sebaik-baiknya dan Pak Jokowi tidak perlu terbebani oleh urusan apa pun," jelas Muzani.(*)
| Editor | : | Tis |
| Kategori | : | Politik |
Untuk saran dan pemberian informasi kepada Riaumadani.com, silakan kontak ke email: redaksi Riaumadani.com
Komentar Anda
Berita Terkait
Berita Pilihan
Internasional

Minggu 07 September 2025, 20:18 WIB
Timnas Indonesia U-23 Wajib Kalahkan Korea Selatan Untuk lolos ke Putaran Final Piala Asia U-23 2025
Rabu 09 Juli 2025
PKB Gelar Puncak Harlah 23 Juli, Undang Prabowo hingga Ketum Partai
Rabu 11 Juni 2025
Arab Saudi Tegur Indonesia soal Data Kesehatan Jemaah, Kuota Haji 2026 Terancam Dipotong
Kamis 08 Mei 2025
"Jelang Kedatangan Jemaah, Petugas Siapkan Layanan di Makkah"
Politik

Selasa 13 Januari 2026, 07:13 WIB
Penduduk Riau Berjumlah 6,81 Juta Jiwa, Kota Pekanbaru Wilayah Terpadat
Selasa 13 Januari 2026
Bupati Kasmarni: OPD Harus Transparan Dalam Menggnakan Anggaran dan Komitmen Dalam Pelayanan Publik
Selasa 06 Januari 2026
Bupati Siak Ajak ASN Tingkatkan Kinerja dan Pelayanan Publik Tahun 2026
Senin 05 Januari 2026
SF Hariyanto: Kami Minta PT. SPR Adakan RUPS LB Copot Direkturnya 
Nasional

Senin 12 Januari 2026, 14:27 WIB
Tari Zapin khas Desa Meskom Pecahkan Rekor MURI Tari Zapin Massal Berkebaya Laboh Kekek
Senin 12 Januari 2026
Tari Zapin khas Desa Meskom Pecahkan Rekor MURI Tari Zapin Massal Berkebaya Laboh Kekek
Sabtu 10 Januari 2026
KPK Penetapan Mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas Sebagai Tersangka Didasari Kecukupan Alat Bukti
Selasa 16 Desember 2025
Mafirion, "Apresiasi PN Tembilahan Kabulkan Tahanan Kota Datuk Bahar Kamil"
Terpopuler
01
Minggu 07 Agustus 2016, 07:47 WIB
Ribuan Personel Keamanan Diterjunkan Kawal Kirab Api PON 2016 Selama 11 Har 02
Rabu 17 September 2014, 02:20 WIB
Pemkab Pelalawan Kembangkan Pembibitan Ikan Secara Modern 03
Sabtu 25 April 2015, 04:51 WIB
10 Pejabat Kedubes Asing Dipanggil ke Nusakambangan 04
Selasa 09 Februari 2016, 01:21 WIB
LSM Laporkan Satker SNVT.Dedi dan PPK, Rukun dan Irzami Ke KPK 05
Rabu 25 Juni 2014, 05:20 WIB
Capres-Cawapres Prabowo-Hatta Klarifikasi Harta ke KPK 

Pekanbaru

Sabtu 24 Januari 2026, 07:04 WIB
Pemprov Riau Resmi Copot Ida Yulita dari Jabatan Direktur PT SPR Tunjuk Yan Darmadi Sebagai Pelaksana Tugas
Sabtu 24 Januari 2026
Pemprov Riau Resmi Copot Ida Yulita dari Jabatan Direktur PT SPR Tunjuk Yan Darmadi Sebagai Pelaksana Tugas
Sabtu 24 Januari 2026
RUPS-LB PT SPR Ricuh, Boby Rahmat Sebut Direktur PT. SPR Ida Yulita Susanti Rampas Dokumen dan Usir Peserta Rapat
Sabtu 24 Januari 2026
RUPS-LB PT SPR Ricuh, Jajaran Direksi Tolak Legalitas Surat Kuasa Pemegang Saham