KOALISI PEMERINTAH
Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani
Ahmad Muzani: Gerindra Gabung ke Koalisi Jokowi atau Tidak Ditentukan Ketum Prabowo Subianto
Rabu 16 Oktober 2019, 02:23 WIB
Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani
JAKARTA. RIAUMADANI. COM - Sekjen Gerindra Ahmad Muzani mengatakan keputusan akhir soal bergabungnya Gerindra kekoalisi Jokowi ada di tangan Ketum Gerindra Prabowo Subianto dan harus ditaati.
"Dalam tradisi Gerindra perbedaan itu biasa sebelum ada keputusan dari dewan pembina, jadi siapa saja boleh berbeda pendapat, kita sangat hargai cara pandang masing-masing, tapi kita ada tradisi begitu ketua dewan pembina, orang yang memiliki mandat partai berdasarkan AD/ART mengambil keputusan maka semua harus dengar dan taat," kata Muzani kepada wartawan di gedung DPP Golkar, Jl Anggrek Neli Murni, Jakarta Barat, Selasa (15/10/2019).
Muzani menjelaskan, Gerindra bakal menggelar rapimnas di kediaman Prabowo di Hambalang, Jawab Barat. Semua petinggi Gerindra hingga organisasi sayap akan hadir untuk mendengarkan suara-suara terkait arah politik Gerindra ke depan.
"Pak Prabowo kumpulkan itu untuk mendengar suara suara kawan-kawan tentang gimana Gerindra ke depan ini," sambungnya.
Muzani mengaku tidak khawatir jika nantinya ada perbedaan pandangan dari kader-kader Gerindra terkait arah politik. Menurutnya kewenangan keputusan tetap berada di tangan Prabowo.
"Iya pokoknya kita bebaskan kepada itu, akhirnya Pak Prabowo akan ambil keputusan karena mandat ada pada beliau, ini penting untuk dikumpulkan dan didengar suaranya," ucap Muzani dikutip detikcom.
Sementara itu, tentang isu 3 menteri yang didapat Gerindra, Muzzani mengaku tidak tahu-menahu, Namun, dia menuturkan, saat pertemuan antara Prabowo dan Jokowi, disampaikan banyak gagasan mulai dari situasi politik, ekonomi, hingga pertahanan.
"Beliau banyak diskusi dengan Pak Presiden terkait beberapa persoalan kebangsaan dan beliau juga sampaikan ke Pak Presiden tentang beberapa hal yang bisa dilakukan oleh presiden sebagai kepala pemerintahan. Pak Prabowo katakan jika atas problem tersebut Gerindra diminta bantuannya, kalau sesuai kemampuan yang kita miliki tentu akan dipertimbangkan, jika tidak tentu Presiden tidak perlu ragu untuk ambil keputusan apapun," terangnya.
"Sebagai parpol, Gerindra akan tetap bekerja untuk kepentingan bangsa dan negara dan untuk keutuhan negara. Jadi Pak Prabowo sudah sampaikan ke Presiden gunakanlah hak prerogatif itu sebaik-baiknya dan Pak Jokowi tidak perlu terbebani oleh urusan apa pun," jelas Muzani.(*)
"Dalam tradisi Gerindra perbedaan itu biasa sebelum ada keputusan dari dewan pembina, jadi siapa saja boleh berbeda pendapat, kita sangat hargai cara pandang masing-masing, tapi kita ada tradisi begitu ketua dewan pembina, orang yang memiliki mandat partai berdasarkan AD/ART mengambil keputusan maka semua harus dengar dan taat," kata Muzani kepada wartawan di gedung DPP Golkar, Jl Anggrek Neli Murni, Jakarta Barat, Selasa (15/10/2019).
Muzani menjelaskan, Gerindra bakal menggelar rapimnas di kediaman Prabowo di Hambalang, Jawab Barat. Semua petinggi Gerindra hingga organisasi sayap akan hadir untuk mendengarkan suara-suara terkait arah politik Gerindra ke depan.
"Pak Prabowo kumpulkan itu untuk mendengar suara suara kawan-kawan tentang gimana Gerindra ke depan ini," sambungnya.
Muzani mengaku tidak khawatir jika nantinya ada perbedaan pandangan dari kader-kader Gerindra terkait arah politik. Menurutnya kewenangan keputusan tetap berada di tangan Prabowo.
"Iya pokoknya kita bebaskan kepada itu, akhirnya Pak Prabowo akan ambil keputusan karena mandat ada pada beliau, ini penting untuk dikumpulkan dan didengar suaranya," ucap Muzani dikutip detikcom.
Sementara itu, tentang isu 3 menteri yang didapat Gerindra, Muzzani mengaku tidak tahu-menahu, Namun, dia menuturkan, saat pertemuan antara Prabowo dan Jokowi, disampaikan banyak gagasan mulai dari situasi politik, ekonomi, hingga pertahanan.
"Beliau banyak diskusi dengan Pak Presiden terkait beberapa persoalan kebangsaan dan beliau juga sampaikan ke Pak Presiden tentang beberapa hal yang bisa dilakukan oleh presiden sebagai kepala pemerintahan. Pak Prabowo katakan jika atas problem tersebut Gerindra diminta bantuannya, kalau sesuai kemampuan yang kita miliki tentu akan dipertimbangkan, jika tidak tentu Presiden tidak perlu ragu untuk ambil keputusan apapun," terangnya.
"Sebagai parpol, Gerindra akan tetap bekerja untuk kepentingan bangsa dan negara dan untuk keutuhan negara. Jadi Pak Prabowo sudah sampaikan ke Presiden gunakanlah hak prerogatif itu sebaik-baiknya dan Pak Jokowi tidak perlu terbebani oleh urusan apa pun," jelas Muzani.(*)
| Editor | : | Tis |
| Kategori | : | Politik |
Untuk saran dan pemberian informasi kepada katariau.com, silakan kontak ke email: redaksi riaumadain.com
Komentar Anda
Berita Terkait
Berita Pilihan
Internasional

Minggu 07 September 2025, 20:18 WIB
Timnas Indonesia U-23 Wajib Kalahkan Korea Selatan Untuk lolos ke Putaran Final Piala Asia U-23 2025
Rabu 09 Juli 2025
PKB Gelar Puncak Harlah 23 Juli, Undang Prabowo hingga Ketum Partai
Rabu 11 Juni 2025
Arab Saudi Tegur Indonesia soal Data Kesehatan Jemaah, Kuota Haji 2026 Terancam Dipotong
Kamis 08 Mei 2025
"Jelang Kedatangan Jemaah, Petugas Siapkan Layanan di Makkah"
Politik

Rabu 29 Oktober 2025, 14:26 WIB
Bertemu Menteri Imigrasi, Ketua IWO Riau Tegaskan Komitmen Jadi Mitra Strategis Imigrasi dan Lapas
Jumat 17 Oktober 2025
Rohul Catat Pertumbuhan Ekonomi Tertinggi di Riau, Bukti Kepemimpinan Visioner Bupati Anton dan Wabup Syafaruddin Poti
Minggu 05 Oktober 2025
Tim Gabungan Avsec dan Lanud RSN Gagalkan Penyelundupan Narkotika Jenis Sabu Seberat Hampir 1Kg
Rabu 27 Agustus 2025
Kejari Rohul Tahan LA Kepsek dan R Bendahara SMAN 1 Ujung Batu
Nasional

Senin 03 November 2025, 22:19 WIB
Pemprov Riau Tegaskan Gubernur Abdul Wahid Tak Terjaring OTT KPK
Senin 03 November 2025
Pemprov Riau Tegaskan Gubernur Abdul Wahid Tak Terjaring OTT KPK
Senin 03 November 2025
PT. Tunggal Perkasa Plantations Giat Sosial, Fogging Permukiman Warga Cegah DBD
Jumat 24 Oktober 2025
Pemerintah Indonesia Resmi Bolehkan Umroh Mandiri Tanpa Biro Travel
Terpopuler
01
Minggu 07 Agustus 2016, 07:47 WIB
Ribuan Personel Keamanan Diterjunkan Kawal Kirab Api PON 2016 Selama 11 Har 02
Rabu 17 September 2014, 02:20 WIB
Pemkab Pelalawan Kembangkan Pembibitan Ikan Secara Modern 03
Sabtu 25 April 2015, 04:51 WIB
10 Pejabat Kedubes Asing Dipanggil ke Nusakambangan 04
Selasa 09 Februari 2016, 01:21 WIB
LSM Laporkan Satker SNVT.Dedi dan PPK, Rukun dan Irzami Ke KPK 05
Rabu 25 Juni 2014, 05:20 WIB
Capres-Cawapres Prabowo-Hatta Klarifikasi Harta ke KPK 

Pekanbaru

Senin 20 Oktober 2025, 07:04 WIB
Dani Nursalam Pimpin LKP DPW PKB Riau, Abdul Wahid: Kader Harus Jadi Penjaga Ideologi dan Aspirasi Masyarakat
Senin 20 Oktober 2025
Dani Nursalam Pimpin LKP DPW PKB Riau, Abdul Wahid: Kader Harus Jadi Penjaga Ideologi dan Aspirasi Masyarakat
Selasa 07 Oktober 2025
Dugaan Adanya SPPD fiktif di DPRD Kota Pekanbaru, Sekwan Hambali Diperiksa Kejari
Rabu 01 Oktober 2025
Dua Pelaku Pengoplos Gas LPG Bersubsidi Dibekuk Tim Ditreskrimsus Polda Riau