Kebun Sawit Aset Pemko
Walikota Pekanbari Firdaus.ST.MT
Sawit Aset Pemko di Panen Ninja, Wako Pekanbaru Meradang
Kamis 08 Januari 2015, 14:37 WIB
Walikota Pekanbari Firdaus.ST.MT
PEKANBARU. Riaumadani. com - Walikota Pekanbaru Firdaus MT mengatakan akan memanggil Kepala Dinas Pertanian, kota Pekanbaru, Edwar S Umar, untuk meminta kejelasan terkait kondisi ribuan pohon sawit yang tumbuh di atas lahan Kawasan Perkantoran Tenayan, yang belakangan diisukan di biarkan di panen liar oleh oknum tidak jelas.
Dia bahkan mengaku kaget mengapa dinas teknis dalam hal ini Distan dibantu Camat menghentikan pengelolaan potensi yang ada.
"Siapa yang suruh berhenti, pemko memberikan kewenangan untuk mengelola potensi yang ada, bukan untuk komersial," katanya.
Menurut dia, pihaknya belum mendapatkan laporan tersebut dan berjanji akan melakukan pengecekan langsung ke dinas terkait.
"Jadi tidak benar di hentikan. Kalau dia menghentikan saya akan tegur," katanya.
Diakui Wako, hanya dinas pertanianlah yang cocok mengelola potensi yang ada sebagai pendapatan lain-lain. Berbicara adanya isu bahwa pendapatan lain-lain yang dihasilkan oleh buah sawit tersebut menjadi temuan, dia menjelaskan akan melakukan kroscek langsung ke BPK. Jika menyalahi mana yang benar agar tidak menyalahi.
"Kalau BPK mengatakan menyalahi, maka kita akan tanya ke BPK apa yang salah dan mana yang benar," papar dia.
Wako juga mengakui selain itu kini sudah banyak juga yang menyerobot untuk memanen sawit tersebut, dari pribadi maupun unsur yang mengaku berhak memanen sawit.
"Pemko sudah mengamankan lahan itu melalui camat dan polisi, karena itu aset negara," katanya.
Sebelumnya diberitakan, lahan perkantoran baru Pekanbaru seluar 112 hektare di beli dengan berisikan pohon sawit. Setelah sekian tahun pohon sawit ini menghasilkan uang bahkan mencapai Rp100 juta per dua pekan. Namun setelah dilakukan pemanenan 4 bulan lalu, uang hasil panen yang dimasukkan sebagai pendapatan lain-lain ke Pemko menjadi temuan BPK.
Dia bahkan mengaku kaget mengapa dinas teknis dalam hal ini Distan dibantu Camat menghentikan pengelolaan potensi yang ada.
"Siapa yang suruh berhenti, pemko memberikan kewenangan untuk mengelola potensi yang ada, bukan untuk komersial," katanya.
Menurut dia, pihaknya belum mendapatkan laporan tersebut dan berjanji akan melakukan pengecekan langsung ke dinas terkait.
"Jadi tidak benar di hentikan. Kalau dia menghentikan saya akan tegur," katanya.
Diakui Wako, hanya dinas pertanianlah yang cocok mengelola potensi yang ada sebagai pendapatan lain-lain. Berbicara adanya isu bahwa pendapatan lain-lain yang dihasilkan oleh buah sawit tersebut menjadi temuan, dia menjelaskan akan melakukan kroscek langsung ke BPK. Jika menyalahi mana yang benar agar tidak menyalahi.
"Kalau BPK mengatakan menyalahi, maka kita akan tanya ke BPK apa yang salah dan mana yang benar," papar dia.
Wako juga mengakui selain itu kini sudah banyak juga yang menyerobot untuk memanen sawit tersebut, dari pribadi maupun unsur yang mengaku berhak memanen sawit.
"Pemko sudah mengamankan lahan itu melalui camat dan polisi, karena itu aset negara," katanya.
Sebelumnya diberitakan, lahan perkantoran baru Pekanbaru seluar 112 hektare di beli dengan berisikan pohon sawit. Setelah sekian tahun pohon sawit ini menghasilkan uang bahkan mencapai Rp100 juta per dua pekan. Namun setelah dilakukan pemanenan 4 bulan lalu, uang hasil panen yang dimasukkan sebagai pendapatan lain-lain ke Pemko menjadi temuan BPK.
| Editor | : | TIS.RA |
| Kategori | : | Pekanbaru |
Untuk saran dan pemberian informasi kepada Riaumadani.com, silakan kontak ke email: redaksi Riaumadani.com
Komentar Anda
Berita Terkait
Berita Pilihan
Internasional

Minggu 07 September 2025, 20:18 WIB
Timnas Indonesia U-23 Wajib Kalahkan Korea Selatan Untuk lolos ke Putaran Final Piala Asia U-23 2025
Rabu 09 Juli 2025
PKB Gelar Puncak Harlah 23 Juli, Undang Prabowo hingga Ketum Partai
Rabu 11 Juni 2025
Arab Saudi Tegur Indonesia soal Data Kesehatan Jemaah, Kuota Haji 2026 Terancam Dipotong
Kamis 08 Mei 2025
"Jelang Kedatangan Jemaah, Petugas Siapkan Layanan di Makkah"
Politik

Selasa 13 Januari 2026, 07:13 WIB
Penduduk Riau Berjumlah 6,81 Juta Jiwa, Kota Pekanbaru Wilayah Terpadat
Selasa 13 Januari 2026
Bupati Kasmarni: OPD Harus Transparan Dalam Menggnakan Anggaran dan Komitmen Dalam Pelayanan Publik
Selasa 06 Januari 2026
Bupati Siak Ajak ASN Tingkatkan Kinerja dan Pelayanan Publik Tahun 2026
Senin 05 Januari 2026
SF Hariyanto: Kami Minta PT. SPR Adakan RUPS LB Copot Direkturnya 
Nasional

Senin 12 Januari 2026, 14:27 WIB
Tari Zapin khas Desa Meskom Pecahkan Rekor MURI Tari Zapin Massal Berkebaya Laboh Kekek
Senin 12 Januari 2026
Tari Zapin khas Desa Meskom Pecahkan Rekor MURI Tari Zapin Massal Berkebaya Laboh Kekek
Sabtu 10 Januari 2026
KPK Penetapan Mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas Sebagai Tersangka Didasari Kecukupan Alat Bukti
Selasa 16 Desember 2025
Mafirion, "Apresiasi PN Tembilahan Kabulkan Tahanan Kota Datuk Bahar Kamil"
Terpopuler
01
Minggu 07 Agustus 2016, 07:47 WIB
Ribuan Personel Keamanan Diterjunkan Kawal Kirab Api PON 2016 Selama 11 Har 02
Rabu 17 September 2014, 02:20 WIB
Pemkab Pelalawan Kembangkan Pembibitan Ikan Secara Modern 03
Sabtu 25 April 2015, 04:51 WIB
10 Pejabat Kedubes Asing Dipanggil ke Nusakambangan 04
Selasa 09 Februari 2016, 01:21 WIB
LSM Laporkan Satker SNVT.Dedi dan PPK, Rukun dan Irzami Ke KPK 05
Rabu 25 Juni 2014, 05:20 WIB
Capres-Cawapres Prabowo-Hatta Klarifikasi Harta ke KPK 

Pekanbaru

Sabtu 24 Januari 2026, 07:04 WIB
Pemprov Riau Resmi Copot Ida Yulita dari Jabatan Direktur PT SPR Tunjuk Yan Darmadi Sebagai Pelaksana Tugas
Sabtu 24 Januari 2026
Pemprov Riau Resmi Copot Ida Yulita dari Jabatan Direktur PT SPR Tunjuk Yan Darmadi Sebagai Pelaksana Tugas
Sabtu 24 Januari 2026
RUPS-LB PT SPR Ricuh, Boby Rahmat Sebut Direktur PT. SPR Ida Yulita Susanti Rampas Dokumen dan Usir Peserta Rapat
Sabtu 24 Januari 2026
RUPS-LB PT SPR Ricuh, Jajaran Direksi Tolak Legalitas Surat Kuasa Pemegang Saham