PEKANBARU. RIAUMADANI. COM - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau masih melakukan kajian mendalam untuk rencana peminjaman uang ke Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk pengembangan infrastruktur yang menjadi komitmen serius. Hal ini dilakukan agar langkah yang dilakukan tetap mengacu pada aturan dan mekanisme yang berlaku.

Salah satu pertimbangan melakukan kajian adalah untuk memastikan peminjaman untuk pengembangan infrastruktur itu tepat sasaran. Baik melalui BUMN, BUMD, perbankan atau instansi lainnya.
 
Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Riau, Syahrial Abdi menerangkan, pihaknya tentu tidak ingin gegabah dalam melangkah. Diharapkan nanti, basil kajian yang dilakukan tersebut lah, yang akan menjadi pertimbangan Pemerintah provinsi Riau dalam hal pinjaman yang sudah sempat menjadi perbincangan tersebut.

Sementara untuk proses pembahasan tersebut melibatkan instansi teknis yakni Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Riau. Beberapa opsi yang menjadi pertimbangan adalah BUMN PT Saran Multi Infrastruktur (SMI), BUMD PT Bank Riau Kepri (BRK) atau perbankan swasta lainnya yang berkompeten dibidangnya.

Tidak hanya sampai disana, hasil kajian tersebut nantinya juga akan dibahas bersama pihak legislatif. Pertimbangan lain yang juga dibahas adalah beberapa opsi untuk konsepnya, mulai dengan skema syariah atau dengan konsep lainnya.

Selain itu kemampuan daerah untuk melunasi pinjamam tersebut juga tentunya menjadi pertimbangan. Diharapkan dengan kajian dan langkah-langkah pembahasan tersebut, asa untuk mengembangkan infrastruktur secara optimal dapat terealisasi. *Advetorial