SELATPANJANG. RIAUMADANI. COM - Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti, melalui Dinas Badan Kepegawaian Daerah (BKD) memotong gaji para tenaga honerer setiap OPD yang kini mencapai 50% selama 2 bulan berkerja.

Pemotongan ini dilakukan kepada para tenaga honorer yang tidak masuk kerja tepat waktu setelah libur lebaran hari raya Idul fitri 1440H/2019 kemarin, pemotongan ini agar timbul sifat jera  agar untuk kedepannya tidak terulang lagi

Ironisnya, pemotongan gaji tenaga honorer juga dilakukan terkesan sepihak karena Pemkab Kabupaten Meranti tidak pernah melakukan musyawarah dengan para tenaga honor tersebut.

Ketika awak media Riaumadani. com menggali informasi tersebut, kepada para tenaga honorer yang tidak mau disebutkan namanya, mengatakan gaji mereka dipotong hampir 50% selama 2 bulan berkerja.

"Gaji kami sudah kecil di potong lagi, sementara kami harus menafkahi keluarga dengan apa, Saya harap pemerintah lebih bijak dalam memberikan hukuman seharusnya sp 1 karna tdk hadir terlebih dahulu bukan di potong gaji," ungkapnya.

Sementara itu H. Haramani, Spd selaku Kabid Pembinaan BKD melewati telepon seluler nya mengatakan, dengan adanya pemotongan gaji para honorer dua bulan yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan nya.

" Kita sudah mengadakan rapat bersama pak wakil Bupati dan juga sekda sudah diputuskan hal tersebut dan sudah limpahkan ke seluruh OPD yang ada," jelasnya.

Hal yang sama dikatakan H. Alizar Sos MSI. selaku Kepala Bidan (Kaban) Senin (26/08/2019) mengatakan, " emang benar adanya pemotongan gaji tenaga honorer karena itu sudah kesepakatan bersama dan sudah ada surat edaran disetiap OPD kepada para tenaga honorer  supaya disiplin dan tidak semena-mena.

"Dengan pemotongan gaji itu sudah ketentuan dari atasan, hal ini sudah diatur didalam peraturan Bupati (Perbup)  dilakukan karena agar timbulnya efek jera bagi para tenaga honorer keputusan ini tidak dimusyawarahkan bersama para tenaga honorer karena sudah ketentuan dari atasan,"ucapnya Alizar SH.

Lanjut dia lagi," Pemotongan itupun tidak dilakukan jika ada surat keterangan kalau sakit, dan tunjukkan surat sakitnya kita perlu kejelasan yang jelas,"tuturnya. (IJL)