Gesa Pemekaran Desa Bumi Asri dan Bina Sempian Bupati Meranti Datangi Kemenko Kemaritiman RI
Selasa 20 Agustus 2019, 13:41 WIB
Pemerintan Kabupaten Kepulauan Meranti terus berupaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat salah satunya dengan melakukan pemekaran desa agar rentang kendali pemerintahan di desa semakin singkat dan cepat. SELATPANJANG. RIAUMADANI. COM - Pemerintan Kabupaten Kepulauan Meranti terus berupaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat salah satunya dengan melakukan pemekaran desa agar rentang kendali pemerintahan di desa semakin singkat dan cepat. Untuk mensukseskan hal itu Bupati Kepulauan Meranti Drs. H. Irwan M.Si bersama Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (PMD) dan Kepala Desa terkait, melakukan kunjungan kerja ke Kantor Kementrian Koordinator Bidang Kemaritiman, Jalan Jl. MH Thamrin No. 8 Jakarta Pusat, Selasa (20/8/2019).
Turut serta bersama rombongan, Kepala Dinas PMD Drs. Ikhwani, Kabag Perbatasan Widodo, Camat Merbau Wan Fahriarmi, Camat Rangsa Pesisir Atan Ibrahim, Kabag Hukum Sekdakab. Meranti Sudandri SH MH, Kabid Pemerintahan Desa Darwis SIp. M.Si, dan Para Kepala Desa terkait.
Seperti disampaikan Kabid Desa PMD Meranti Darwis kepada Kabag Humas dan Protokol Meranti Hery Saputra SH, Kedatangan Bupati Irwan dan rombongan disambut langsung oleh Asisten Deputi Bidang Keamanan dan Ketahanan Maritim Basilio Dias Araujo. Mewakili Menko Kemaritiman dan Para Deputi yang sedang melakukan Kunjungan Kerja ke Kupang dan Bali.
Dalam pertemuan itu Bupati Kepulauan Meranti Drs. H. Irwan M.Si memaparkan kondisi geografis Meranti yang terletak diwilayah Perbatasan dan masuk kawasan Strategis Nasional. Hal itu berhubungan dengan pemekaran desa yang sedang diusulkan oleh Pemkab. Meranti ke Kementrian Dalam Negeri RI.
Dimana sesuai dengan peraturan Pasal 13 UU. No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan Pasal 8 Ayat I Permendagri No. 1 Tahun 2017 Tantang Penataan Desa. Desebutkan daerah yang berada di pulau terluar Indonesia atau berada didaerah perbatasan dan kawasan strategis Nasional Pemerintah Daerah dapat mengusulkan pemekaran Desa tanpa harus memenuhi syarat Jumlah Penduduk, Akses Transportasi Antar Wilayah, Sosial Budaya, SDM dan SDA, Batas Wilayah, Sarana dan Prasarana Pelayanan Publik, serta Dana Operasional Desa. Dapat diabaikan.
Seperti diketahui, untuk Pemekaran 2 Desa yang diusulkan oleh Oemkab. Meranti yakni Desa Bina Seian Kec. Rangsang Pesisir dan Desa Bumi Asri Kecamatan Merbau masih terbentur pada jumlah penduduk minimal 4000 Jiwa atau 800 KK.
Jadi dengan mengedepankan alasan kondisi geografis Meranti yang terletak diwilayah Perbatasan dan masuk kawasan Strategis Nasional. Bupati Irwan berharap Kemenko Maritim dapat memfasilitasi pemekaran Desa Bumi Asri dan Bina Sempian tersebut. Caranya seperti dijelaskan oleh Kabid Desa Dinas PMD Meranti, dengan mengeluarkan rekomendasi sebagai dasar pengajuan pemekaran desa ke Kementrian Dalam Negeri RI.
Setelah mendengarkan penjelasan dari Bupati Meranti Drs. H. Irwan M.Si dan Dinas serta Bagian terkait, diakui Asisten Deputi Bidang Keamanan dan Ketahanan Maritim Basilio Dias Araujo, pihaknya mendukung penuh langkah Pemkab Kep. Meranti dalam rangka meningkatan pelayanan kepada masyarakat di Kawasan Strategi Nasional.
Diakui Basilio Dias Araujo pihaknya akan mengambil langkah konkret untuk memanggil Kementerian terkait, dalam hal ini Kemendagri, Kemendes PDT, Kementerian Kelautan dan BNPP RI untuk Rapat Koordinasi percepatan Pemekaran Desa di Kab. Kep. Meranti.
Rapat Koordinasi pertama akan dilaksanakan di Kemenko Kemaritiman dan Rapat Koordinasi kedua direncanakan akan dilaksanakan langsung di Selatpanjang sekaligus mengecek kondisi dua desa tersebut.
Lebih jauh dikatakan Darwis, Kemenko Kemaritiman juga akan berupaya untuk menginisiasi Pemekaran Desa di Kepulauan Meranti dengan kementrian terkait, salah satunya dengan mengangkat isu Kawasan Strategi Nasional dan masalah Abrasi di Wilayah Perbatasan Negara.
Sekedar informasi, dalam rangka percepatan pemekaran Desa Bina Sempian dan Bumi Asri, Bupati Kepulauan Meranti dan rombongan menurut rencana juga akan meminta rekomendasi dari Badan Nasional Pengelola Perbatasan RI.
"Besok besok Bupati Kepulauan Meranti bersama Tim Terpadu Percepatan Pemekaran Desa akan melanjutkan Koordinasi ke Badan Nasional Pengelola Perbatasan RI yang akan diterima langsung oleh Sekjen BNPP RI Bapak Suhajar Diantoro," jelas Kabid Desa PMD Meranti Darwis.
Dengan melakukan Kunjungan Kerja ini Pemkab. Meranti berharap pemekaran dua desa yang telah direncanakan tersebut dapat terealisasi sesegera mungkin. (hms)
| Editor | : | Tis |
| Kategori | : | Meranti |
Untuk saran dan pemberian informasi kepada Riaumadani.com, silakan kontak ke email: redaksi Riaumadani.com
Komentar Anda
Berita Terkait
Berita Pilihan
Internasional

Minggu 07 September 2025, 20:18 WIB
Timnas Indonesia U-23 Wajib Kalahkan Korea Selatan Untuk lolos ke Putaran Final Piala Asia U-23 2025
Rabu 09 Juli 2025
PKB Gelar Puncak Harlah 23 Juli, Undang Prabowo hingga Ketum Partai
Rabu 11 Juni 2025
Arab Saudi Tegur Indonesia soal Data Kesehatan Jemaah, Kuota Haji 2026 Terancam Dipotong
Kamis 08 Mei 2025
"Jelang Kedatangan Jemaah, Petugas Siapkan Layanan di Makkah"
Politik

Selasa 13 Januari 2026, 07:13 WIB
Penduduk Riau Berjumlah 6,81 Juta Jiwa, Kota Pekanbaru Wilayah Terpadat
Selasa 13 Januari 2026
Bupati Kasmarni: OPD Harus Transparan Dalam Menggnakan Anggaran dan Komitmen Dalam Pelayanan Publik
Selasa 06 Januari 2026
Bupati Siak Ajak ASN Tingkatkan Kinerja dan Pelayanan Publik Tahun 2026
Senin 05 Januari 2026
SF Hariyanto: Kami Minta PT. SPR Adakan RUPS LB Copot Direkturnya 
Nasional

Senin 12 Januari 2026, 14:27 WIB
Tari Zapin khas Desa Meskom Pecahkan Rekor MURI Tari Zapin Massal Berkebaya Laboh Kekek
Senin 12 Januari 2026
Tari Zapin khas Desa Meskom Pecahkan Rekor MURI Tari Zapin Massal Berkebaya Laboh Kekek
Sabtu 10 Januari 2026
KPK Penetapan Mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas Sebagai Tersangka Didasari Kecukupan Alat Bukti
Selasa 16 Desember 2025
Mafirion, "Apresiasi PN Tembilahan Kabulkan Tahanan Kota Datuk Bahar Kamil"
Terpopuler
01
Minggu 07 Agustus 2016, 07:47 WIB
Ribuan Personel Keamanan Diterjunkan Kawal Kirab Api PON 2016 Selama 11 Har 02
Rabu 17 September 2014, 02:20 WIB
Pemkab Pelalawan Kembangkan Pembibitan Ikan Secara Modern 03
Sabtu 25 April 2015, 04:51 WIB
10 Pejabat Kedubes Asing Dipanggil ke Nusakambangan 04
Selasa 09 Februari 2016, 01:21 WIB
LSM Laporkan Satker SNVT.Dedi dan PPK, Rukun dan Irzami Ke KPK 05
Rabu 25 Juni 2014, 05:20 WIB
Capres-Cawapres Prabowo-Hatta Klarifikasi Harta ke KPK 

Pekanbaru

Sabtu 24 Januari 2026, 07:04 WIB
Pemprov Riau Resmi Copot Ida Yulita dari Jabatan Direktur PT SPR Tunjuk Yan Darmadi Sebagai Pelaksana Tugas
Sabtu 24 Januari 2026
Pemprov Riau Resmi Copot Ida Yulita dari Jabatan Direktur PT SPR Tunjuk Yan Darmadi Sebagai Pelaksana Tugas
Sabtu 24 Januari 2026
RUPS-LB PT SPR Ricuh, Boby Rahmat Sebut Direktur PT. SPR Ida Yulita Susanti Rampas Dokumen dan Usir Peserta Rapat
Sabtu 24 Januari 2026
RUPS-LB PT SPR Ricuh, Jajaran Direksi Tolak Legalitas Surat Kuasa Pemegang Saham