Hukum
PT. Musim Mas Diduga Kangkangi Peraturan Menteri
Selasa 06 Agustus 2019, 08:37 WIB
PANGKALAN KERINCI. RIAUMADANI. COM - Penetapan suatu lahan konserfasi oleh perusahaan perkebunan kelapa sawit, wajib melalui musyawarah dengan seluruh tokoh masyarakat, tokoh adat, yang disaksikan oleh aparat pemerintah setempat seperti Camat, Kepolisian, seluruh kepala desa dan lain sebagainya.
Hal itu telah diatur dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Ruang No. 1 tahun 2015 Tentang Program Nasional Agraria (Prona), ucap salah satu tokoh masyarakat Desa Talau, Kecamatan Pangkalan Kuras, Kabupaten Pelalawan, Propinsi Riau Ruslan kepada media ini.
Sepengetahuan Ruslan, lahan konserfasi diseluruh areal HGU perkebunan PT. Musim Mas, tidak pernah dimusyawarahkan. Dan seluruh lahan konserfasi perkebunan itu adalah hutan adat, jelasnya kepada media ini.
Dalam Peraturan Menteri (Permen) itu, dibunyikan agar pemukiman warga dan lahan masyarakat yang telah tergarap HGU perusahaan, harus dilepaskan. Supaya masyarakat pemilik tanah/kebun, dapat ikut serta dalam program nasional Agraria (Prona) tersebut.
Tragisnya, sebagian banyak lahan kebun masyarakat Desa Talau, telah dicaplok HGU PT. Musim Mas. Puluhan masyarakat Talau merasa teraniaya tidak bisa mengurus sertifikat hak milik atas kebun dan tanah miliknya akibat ulah perusahaan. Nampaknya PT. Musim Mas tidak mengimplementasikan Permen tersebut, sehingga masyarakat teraniaya tidak bisa mengurus sertifikat hak milik (SHM), sebut ketua BPD Talau itu.
Tokoh masyarakat Talau Rawin juga menuturkan keluhan senada. Lahan masyarakat Desa Talau diareal darat yang bukan areal gambut dan tidak banjir, telah dicaplok HGU perusahaan perkebunan kelapa sawit PT. Musim Mas.
Pencaplokan lahan masyarakat Desa Talau oleh perusahaan itu terbukti pada patok BPN yang terletak didalam kebun masyarakat. Itu diduga sebagai cara perusahaan agar masyarakat tidak bisa meminta pola KKPA dari perusahaan. Karena salah satu syarat pengelolaan pola KKPA, lahan yang berada di luar HGU. Makanya jika warga Desa Talau telah menyediakan lahan untuk dijadikan kebun desa/pila KKPA, diklaim sepihak oleh PT. Musim Mas bahwa itu HGU dia, imbuh Rawin.
Lanjut Rawin, sebenarnya bukan kebun warga yang menerobos HGU PT. Musim Mas, tapi HGU perusahaan itulah yang menyerobot kebun-kebun masyarakat Desa Talau. Pasalnya, kampung Desa Talau jauh lebih dahulu sudah ada. Sedangkan PT. Musim Mas, merupakan pendatang baru, yang langsung menerobos kebun-kebun warga sampai buat patok dari BPN (Badan Pertanahan Nasional) dipertengahan kebun warga.
Humas PT. Musim Mas Malinton Purba yang dikonfirmasi Selasa (6/8/19) mengatakan, persoalan lahan konserfasi sudah disampaikan melalui sosialisasi-sosialisasi kepada masyarakat.
Anehnya ketika media ini mempertanyakan implementasi amanah Permen Agraria tahun 2015 untuk melepaskan pemukiman dan kebun-kebun masyarakat, jawab Malinton aneh. Masyarakat mana yang mengaku lahannya tidak dilepas, ujarnya balik bertanya.
Kebun-kebun masyarakat yang berada dalam HGU tidak diganggu. Kecuali jika perusahaan mengelola lahan masyarakat yang berada dalam HGU tersebut, wajar di komplain mereka, ujarnya. (Sona)
Editor | : | Tis |
Kategori | : | Pelalawan |
Untuk saran dan pemberian informasi kepada katariau.com, silakan kontak ke email: redaksi riaumadain.com
Komentar Anda
Berita Terkait
Berita Pilihan
Internasional
Jumat 26 Januari 2024, 22:52 WIB
Daftar Negara Lolos 16 Besar Piala Asia 2023, Ada Indonesia
Jumat 22 Desember 2023
Serangan Israel ke Gaza Palestina Telah Menelan Korban 20,000 Jiwa
Minggu 03 Desember 2023
Jerman Rebut Juara Piala Dunia U17 2023, Kalahkan Perancis Lewat Adu Punalti,
Sabtu 02 Desember 2023
Beberapa Menit Gencatan Senjata Usai, Militer Zionis Israel Bombardir Rumah Sakit Nasser
Politik
Rabu 17 April 2024, 07:50 WIB
MK Tegaskan Putusan Sidang Sengketa Pilpres 2024 Diumumkan 22 April
Jumat 12 April 2024
Bupati Kasmarni Langsung Gelar Open House di Wisma Daerah Sri Mahkota Bengkalis
Rabu 10 April 2024
Upika Kecamatan Sungai Apit Gelar Pawai Takbir Keliling Kota Dikuti Ratusan Masyarakat
Senin 08 April 2024
Koperasi Bunsur Pesisir Cemerlang Salurkan Pinjaman ke Dua Kepada 476 Pemilik SHM Lahan TORA
Nasional
Sabtu 20 April 2024, 09:46 WIB
Tindak Lanjuti Pelanggaran Internal, KPK Tahan 15 Tersangka Pemerasan di Rutan
Sabtu 20 April 2024
Tindak Lanjuti Pelanggaran Internal, KPK Tahan 15 Tersangka Pemerasan di Rutan
Sabtu 20 April 2024
KPK Catat 14.072 PN/WL Belum Lapor LHKPN Hingga Batas Akhir Maret 2024
Selasa 09 April 2024
Hasil Sidang Isbat: Pemerintah Tetapkan Idul Fitri 2024 Rabu 10 April
Terpopuler
01
Minggu 07 Agustus 2016, 07:47 WIB
Ribuan Personel Keamanan Diterjunkan Kawal Kirab Api PON 2016 Selama 11 Har 02
Rabu 17 September 2014, 02:20 WIB
Pemkab Pelalawan Kembangkan Pembibitan Ikan Secara Modern 03
Sabtu 25 April 2015, 04:51 WIB
10 Pejabat Kedubes Asing Dipanggil ke Nusakambangan 04
Selasa 09 Februari 2016, 01:21 WIB
LSM Laporkan Satker SNVT.Dedi dan PPK, Rukun dan Irzami Ke KPK 05
Rabu 25 Juni 2014, 05:20 WIB
Capres-Cawapres Prabowo-Hatta Klarifikasi Harta ke KPK
Pekanbaru
Jumat 26 April 2024, 23:27 WIB
Parisman Ikhwan Alias Bang Iwan Patah Ambil Formulir Balon Walikota Pekanbaru di DPC PKB
Jumat 26 April 2024
Parisman Ikhwan Alias Bang Iwan Patah Ambil Formulir Balon Walikota Pekanbaru di DPC PKB
Senin 22 April 2024
Terbuka Untuk Umum, DPC PKB Pekanbaru Buka Pendaftaran Calon Walikota
Jumat 15 Maret 2024
Awal Ramadan Harga Cabai Merah di Pekanbaru Melambung Tinggi Tembus Rp120 Ribu/Kg