Kabupaten Kepulauan Meranti Tutup Izin untuk Perkebunan Sawit

Minggu 04 Agustus 2019, 23:17 WIB

Kunjungan Kepala BNPB RI Letjen Doni Bonardo, Kepala BRG RI Nazir Foead dan Gubernur Riau Syamsuar ke Kepulauan Meranti beberapa waktu lalu.

SELAT PANJANG. RIAUMADANI. COM - Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti menutup izin untuk perkebunan sawit, karena tumbuhan untuk bahan baku minyak itu dinilai tidak cocok jika dikembangkan di daerah yang berpulau tersebut.

Hal itu disampaikan langsung oleh Bupati Kepulauan Meranti, Drs H Irwan di hadapan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) RI, Letjen Doni Bonardo, Kepala Badan Restorasi Gambut (BRG) RI Nazir Foead dan Gubernur Riau Syamsuar dalam melakukan kunjungan ke Kepulauan Meranti beberapa waktu lalu.

"Sudah 10 tahun ini kita menutup untuk perkebunan sawit, karena tidak cocok dan akan mengakibatkan subsiden pada tanah gambut. Jika ini terjadi maka dipastikan akan terjadi penurunan tanah dan daratan akan sama tinggi dengan laut," ujar Irwan.

Bupati menambahkan, pihaknya saat ini sudah konsen pada tanaman endemik Kepulauan Meranti yakni sagu yang dinilai ramah lingkungan dan bernilai tinggi.

Irwan menggambarkan, setiap masyarakat yang memiliki satu hektare lahan mampu meraup penghasilan kotor hingga Rp50 juta setiap tahun dari hasil panen jual sagu.

"Selain membangun sekat kanal, kami juga mempertahankan sagu sebagai tanaman endemik Kepulauan Meranti. Selain itu sagu ini juga bernilai ekonomi tinggi, dimana sagu akan dipersiapkan sebagai pangan masa depan," ujar Irwan.

Komitmen Bupati yang tidak ingin mengembangkan sawit di wilayahnya diamini oleh Gubernur Riau, Syamsuar.

"Saya mendukung komitmen bupati untuk tidak menanam sawit di Meranti. Sawit ini tidak cocok di gambut, yang cocok di tanah gambut ini adalah sagu," kata Syamsuar.

Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) RI, Letjen Doni Bonardo juga berpandangan sama jika sagu sangat bernilai ekonomis, menurutnya jika ini diurus maka tidak ada lagi yang melakukan pembakaran.

"Sagu itu pangan masa depan, saya melihat peluang, dimana Indonesia mengimpor gandum sebanyak 11 juta ton, jika ini diganti dengan sagu, maka masyarakat yang menanam sagu bisa makmur, tapi dengan syarat harus meningkatkan kualitas. Dan jika ini diurus, tidak ada lagi yang akan membakar," ujarnya. hC