Awal Januari, Berkas Dugaan Korupsi Jamal Abdillah di limpahkan ke JPU

Kasus Dugaan Korupsi Bansos 2012

Jumat 02 Januari 2015, 01:23 WIB

Jamal Abdillah

Januari, Berkas Jamal Dilimpahkan

PEKANBARU. Riaumadani. com - Proses penyidikan dalam kasus dugaan korupsi dana Bantuan Sosial pada APBD Kabupaten Bengkalis tahun 2012, terus berjalan. Bila tidak ada aral melintang, pada awal Januari ini penyidik Polda Riau akan menyerahkan berkas tersangka Jamal Abdillah ke pihak Kejaksaan.

Setelah diserahkan, pihak Kejaksaan akan meneliti berkas itu untuk selanjutnya diputuskan apakah sudah sempurna atau masih perlu perbaikan.

Hal itu diungkapkan Direktur Reserse Kriminal Khusus [Dir Reskrimsus] Polda Riau, Kombes Pol Yohanes Widodo, Rabu [31/12/2014]. Dijelaskan Yohanes, pihaknya telah menuntaskan pemeriksaan terhadap tersangka Jamal Abdillah dan saksi-saksi terkait.

"Sebenarnya kita ingin melimpahkan berkas JA ke JPU [jaksa penuntut umum, red] pada akhir Desember 2014. Namun, atas permintaan JPU, disepakati pelimpahannya dilakukan awal Januari 2015," ujar Yohanes.

Sementara terkait berapa kerugian negara yang ditimbulkan akibat dugaan penyelewengan tersebut, Yohanes menegaskan pihaknya telah melakukan koordinasi dengan pihak Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan [BPKP] Perwakilan Provinsi Riau.

"BPKP Riau menyatakan kalau auditnya telah selesai. Hasilnya telah dikirim ke BPKP Pusat. Kalau sudah dikirim ke kita, baru diketahui berapa kerugian negara yang ditimbulkan," tukas Yohanes.

Sebelumnya, Kasubdit III Bidang Tipikor Ditreskrimsus Polda Riau, AKBP Yusup Rahmanto, mengatakan pihaknya akan segera menetapkan tersangka baru dalam kasus dugaan korupsi tersebut. Bila tidak ada melintang, penetapan tersangka baru tersebut akan dilakukan pada Januari ini. "Kasus ini tidak dilakukannya sendiri, melainkan berjamaah," ujar Yusuf ketika itu.

Dikatakannya, penambahan tersangka baru itu dilakukan setelah melihat perkembangan berkas Jamal Abdillah.
Dugaan penyalahgunaan wewenang penganggaran dana Bansos Bengkalis itu mencapai Rp 200 miliar lebih mulai diselidiki Polda Riau atas laporan masyarakat. Hasilnya bantuan itu diberikan kepada sekitar 2.000 Lembaga Swadaya Masyarakat [LSM] di Kabupaten Bengkalis pada 2012 lalu. Namun pemberian bantuan itu diduga tidak tepat sasaran.**