Pemprov. Riau Targetkan Satu Bulan OPD Baru Sudah Disahkan

Selasa 25 Juni 2019, 23:36 WIB

Wakil Gubernur Riau, Edi Natar Nasution, menghadiri Paripurna DPRD Riau Penyampaian jawaban kepala daerah atas pandangan umum fraksi, Senin (24/06/2019)

PEKANBARU. RIAUMADANI. COM - Pemerintah Provinsi Riau telah menyampaikan Jawaban Kepala Daerah atas Pandangan Umum Fraksi terhadap Raperda tentang Perubahan Perda Nomor 4 Tahun 2016 Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Riau. Kemudian pihak DPRD Riau telah pula membentuk Panitia Khusus (Pansus) dalam membahas rencana perubahan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tersebut.

Hal ini dilakukan dalam rapat Paripurna DPRD Riau yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Riau, Sunaryo. Sedangkan dari pihak Pemerintah Provinsi Riau diwakili oleh Wakil Gubernur Riau, Edi Natar Nasution, Senin (24/06/2019). Ditargetkan dalam kurun waktu satu bulan ke depan Perda ini sudah disahkan. Ketua Pansus ditunjuk, Supriyati dan Wakil Ketua Pansus Aherson

"Ada usulan dari Gubernur terhadap perubahan OPD yang ada. Saat ini telah pula masuk tahapan Jawaban pemerintah terhadap pandangan fraksi. Di samping itu kita telah pula bentuk Pansus dalam pembahasan kedepan. Ditargetkan dalam wakru satu bulan Ranpetda ini sudah rampung," sebut Wakil Ketua DPRD Riau Sunaryo disela-sela setelah memimpin rapat paripurna.

Lebih jauh disampaikan, berdasarkan apa yangvdiajukan okeh Pemprov, ada OPD itu yang dipisahkan, digabungkan dan ada yang memang dibuang. Sesuai dengan kebutuhan dan konsisi yang ada untuk saat ini di Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau.

"Jadi inilah yang kita bahas lewat Pansus. Kenapa dikakukan perubahan Ranperda. Atau kenapa ada yabg digabungkan, dipisahkan atau dihapuskan," terangnya.

Sebagaimana yang diberitakan harian ini sebelumnya, dari 25 Dianas dan 7 Badan di OPD sebelumnya ada dua dinas dan satu badan bakal dihapus. Sementara untuk yang lain ada yang tetap dipertahankan, digabungkan dengan dinas atau badan lain dan ada penambahan fungsi urusan.

Dua Dinas yang dihapuskan tersebut adalah Dinas Kependudukan, Pencatatan Sipil, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Dinas ini jadi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Sementara mengenai urusan pengendalian penduduk dan Keluaga Berencana digabungkan ke Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Satu lagi Dinas yang dihapus adalah Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah. Dinas ini menjadi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah. Untuk Badan yang dihapus adalah Badan Penelitian dan Pengembangan. Badan ini jadi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Pebelitian dan Pengembangan. (TIS/MCR)