Mahasiswa Demo Kantor Bupati dan DPRD Bengkalis Pertanyakan Status Hukum Bupati dan Wabup

STATUS BUPATI DAN WABUP TERSANGKA KPK

Senin 24 Juni 2019, 23:17 WIB

Puluhan mahasiswa mengatasnamakan Aliansi Mahasiswa Pemuda dan Rakyat (Ampera) melakukan unjuk rasa di kantor Bupati Bengkalis, Jalan Ahmad Yani dan Gedung DPRD Bengkalis, Senin (24/6/2019).

BENGKALIS -RIAUMADANI. COM - Puluhan mahasiswa mengatasnamakan Aliansi Mahasiswa Pemuda dan Rakyat (Ampera) melakukan unjuk rasa di kantor Bupati Bengkalis, Jalan Ahmad Yani dan Gedung DPRD Bengkalis, Senin (24/6/2019).

Aksi unjuk rasa itu mendapat pengamanan dari kepolisian resort (Polres) Bengkalis dan Satpol PP Kabupaten Bengkalis. Kelompok mahasiswa itu melakukan ORASI sekitar pukul 14.30 WIB dari lapangan tugu menuju ke kantor Bupati Bengkalis dengan berjalan kaki dan sebagian menggunakan mobil pi.af L-300 lengkap bersama atribut dan spanduk bertuliskan “diam tertindas atau bangkit melawan”.

Para pengunjuk rasa ini berteriak keras dengan toa ditangan serta menyinggung kejelasan status hukum terkait bupati dan wakil bupati serta sikap DPRD Kabupaten Bengkalis yang diam tampat berbuat apa yang selama ini mencuat di kalangan berita dan media sosial. Unjuk rasa tidak berlangsung lama di kantor Bupati Bengkalis. Mereka hanya menyampaikan ORASI nya di luar pagar kantor, kurang lebih 45 menit para pengunjuk rasa berada di luar pagar kantor Bupati, setelah itu melanjutkan rutenya ke Gedung DPRD Kabupaten Bengkalis.

Di Gedung DPRD Bengkalis para pengunjuk rasa juga menyatakan tuntutan yang sama. Kondisi aksi berjalan secara damai dan tertib. Sebelumnya, aksi ini sudah tersiar melalui selebaran dan media sosial (Medsos). Kelompok mahasiswa yang mengatasnamakan Aliansi Mahasiswa Pemuda dan Rakyat (Ampera) ini mengajukan surat izin aksi ke Kapolres Bengkalis melalui pemberitahuan.

Dalam surat itu disebutkan, akan 1.000 mahasiswa yang melaksanakan aksi unjuk rasa. Namun, kenyataan dilapangan hari itu hanya terlihat sekitar belasan orang. Surat tersebut berisikan aksi unjuk rasa yang isinya mempertanyakan kejelasan status hukum terkait bupati dan wakil bupati beserta sikap DPRD Bengkalis.

Terlampir juga sejumlah nama Korlap dan nomor ponselnya. Masing-masing Korlap bernama Asmawi, Didik Arianto, Mujib Rizki dan Rezeki Hari Santoso. (4lif)