JAKARTA. RIAUMADANI. com - Pasangan calon (Paslon) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno sudah berhasil ter-registrasi dalam sidang terkait sengketa perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) Pilpres 2019, Selasa (11/6/2019) kemarin.

Dalam petitum Prabowo-Sandi di antaranya meminta MK menyatakan Jokowi-Ma ruf telah melakukan kecurangan secara terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) berupa penggelembungan dan pencurian suara. 

Kemudian, meminta agar seluruh komisioner KPU diberhentikan dan diganti dengan jajaran baru. Petitum baru juga meminta agar Sistem Informasi Penghitungan (situng) KPU diaudit ulang.

Berikut ini, ada delapan poin baru yang terdaftar petitum perbaikan permohonan Prabowo-Sandi sesuai pada nomor urut petitum:

3. Menyatakan perolehan suara yang benar adalah sebagai berikut:

Ir. H. Joko Widodo - Prof. Dr. (H.C) KH. Ma ruf Amin H. Suara: 63.573.169, 48%

Prabowo Subianto - H. Sandiaga Salahuddin Uno, Suara: 68.650.239, 52%

Jumlah: Suara: 132.223.408, 100,00%

8. Menyatakan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 01, H. Ir. Joko Widodo dan Prof. Dr. (H.C) KH. Maruf Amin, MA, terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran dan kecurangan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2019 melalui penggelembungan dan pencurian suara secara Terstruktur, Sistematis dan Masif

9. Pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 02, H. Prabowo dan H. Sandiaga Salahuddin Uno sebagai presiden dan wakil presiden terpilih periode tahun 2019-2024.

10. Memerintahkan kepada termohon untuk seketika mengeluarkan surat keputusan tentang penetapan H. Prabowo Subianto dan H. Sandiaga Salahuddin Uno sebagai presiden dan wakil presiden terpilih periode tahun 2019-2024.

12. Memerintahkan termohon untuk melaksanakan pemungutan suara ulang secara jujur dan adil di sebagian provinsi di Indonesia, yaitu setidaknya di provinsi: Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Banten, DKI Jakarta, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Lampung, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Papua, dan Kalimantan tengah, agar dilaksanakan sesuai amanat yang tersebut di dalam Pasal 22E ayat (1) UUD Negara RI Tahun 1945.

13. Memerintahkan kepada lembaga negara yang berwenang untuk melakukan pemberhentian seluruh komisioner dan melakukan rekrutmen baru untuk mengisi jabatan komisioner KPU.

14. Memerintahkan KPU untuk melakukan penetapan pemilih berdasarkan Daftar Pemilih Tetap yang dapat dipertanggungjawabkan dengan melibatkan pihak yang berkepentingan dan berwenang.

15. Memerintahkan KPU untuk melakukan audit terhadap Sistem Informasi Perhitungan Suara, khususnya namun tidak terbatas pada situng.