Ketua DPRD Meranti Pimpin Rapat Paripurna Penyampaian Tanggapan Fraksi Atas LKPJ Kepala Daerah

Sidang Paripurna DPRD Meranti

Kamis 09 Mei 2019, 09:29 WIB

Ketua DPRD Meranti Pimpin Rapat Paripurna Penyampaian Tanggapan Fraksi Atas LKPJ Kepala Daerah

MERANTI, RIAUMADANI. com - Dewan Perwakiulan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kepulauan Meranti melaksanakan Rapat Paripurna dengan agenda Penyampaian tanggapan Fraksi-fraksi tentang Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah Kepulauan Meranti Tahun 2018,di Balai Sidang DPRD Kepulauan Meranti, Rabu (9/5/2019) malam.

Rapat dipimpin langsung oleh Ketua DPRD H. Fauzy Hasan.SE, Wakil Ketua DPRD H.Taufikurahman dan dihadiri oleh Bupati KepulauanMeranti Drs. H. Irwan M.Si, Forkopimda dan sejumlah pejabat Eselon II dan III dilingkungan Pemkab Meranti.

Setelah mendengarkan pidato Kepala Daerah tentang Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah Kepulauan Meranti Tahun 2018, seluruh Fraksi yang ada di DPRD Kepulauan Meranti mengucapkan apresiasi kepada Bupati Kepulauan Meranti Drs. Irwan M.Si dan Wakil Bupati H. Said Hasyim beserta jajaran atas kinerja pengelolaan keuagan dan pelaporan LKPJ tepat waktu, hal itu disampaikan perwakilan Fraksi dalam rapat Paripurna penyampaian tanggapan Fraksi di Balai Sidang DPRD Kepulauan Meranti, Rabu (9/5/2019) malam.

Selanjutnya masing-maaing perwakilan Fraksi menyampaikan pandangannya sebagai berikut Fraksi PAN oleh Jack Ardiansyah, Gerindra Plus PKS oleh M. Tartib, Demokrat Bulan Bintang Abdul Rasyid, PKB Plus PPP Edy Masyhudi, Fraksi Golkar oleh Fauzy SE, PDI-P Azni Safri, Fraksi Hanura oleh Mikwan.

Seperti diketahui sebelumnya pada Rabu siang, Wakil Bupati Kepulauan Meranti H. Said Hasyim telah menyampaikan pidato LKPJ Kepala Daerah Tahun 2018 dihadapan seluruh Legislator DPRD Kepulauan Meranti. Penyampaian LKPJ ini menurut Dewan dilaksanakan tepat waktu sesuai Amanat UU No. 23 Tahun 2014 yang isinya Kepala Daerah berkewajiban menyampaikan LKPJ pengelolaan keuangan daerah kepada DPRD 3 bulan setelah tahun anggaran berakhir.

"Kami dari Fraksi Demokrat Bulan Bintang mengucapkan apresiasi kepada Bupati Kepulauan Meranti yang telah menyampaikan LKPJ tepat pada waktunya sesuai dengan ketentuan UU yang ditetapkan," ujar juru bicara Fraksi Demokrat Bulan Bintang Abdul Rasyid.

Hal ini untuk melihat sejauh mana Efisiensi, Efektifitas, Produktifitas penyelenggaraan pemerintahan oleh Kepala Daerah dalam mengemban amanat rakyat sesuai Visi dan Misi. Dalam rangka mempercepat laju pembangunan di Kepulauan Meranti seperti yang dicita-citakan yakni menjadikan Meranti sebagai Kawasan Niaga yang Maju dan Unggul dalam Tatanan Masyarakat Madani.

Adapun secara rinci tanggapan Fraksi terhadap Pidato LKPJ Kepala Daerah Kepualaun Meranti Tahun 2018 sebagai berikut:

Abdul Rasyid juru bicara dari Fraksi Demokrat Bulan Bintang menyampaikan apresiasi kepada Bupati Kepulauan Meranti yang telah menyampaikan LKPJ tepat pada waktunya sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

Selanjutnya Abdul Rasyid mengapresiasi 3 OPD atas kinerja realisasi anggaran tahun 2018 yakni Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan dan Dinas PU Tata Ruang yang mencapai 90 persen lebih. Dan berhasil mendongkrak realisasi anggaran Pemkab Meranti secara keseluruhan sebesar 1.065 T Rupiah atau setara 95.9 persen dari Total Anggaran 1.109 T Rupiah lebih.

"Kami melihat capaian diatas 90 persen ini sudah cukup baik," ujar Rasyid.

Meski begitu Fraksi Demokrat Bulan Bintang berharap LKPJ Kepala Daerah dapat disampaikan lebuh detil lagi sehingga publik tahu apa saja yang telah dilakukan oleh Pemkab. Meranti dalam membangun negeri.

Selanjutnya Fraksi Demokrat Bulan Bintang juga menyarankan kepada OPD yang menagani masalah pengelolaan restribusi dan objek pajak lebih jeli menggali PAD baru salah satunya disektor Jasa Pelabuhan.

Juru bicara Fraksi PAN Jack Ardiansyah dalam pidatonya mengapresiasi kerja keras Bupati dan jajaran dalam penyelenggaraan pembangunan, khususnya dalam pengelolaan keuangan dengan berhasil meraih opini WTP tujuh kali berturut-turut dari BPK RI.

Fraksi PAN juga menyarankan Pemkab Meranti dalam penggunaan anggaran lebih memprioritaskan kegiatan yang menyentuh langsung pada kesejahteraan masyarakat dibanding belanja Birokrasi selain itu meminta Kepala Daerah meningkatkan kinerja dan disiplin pegawai khususnya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Fraksi berikutnya Golkar yang disampaikan juru bicara Fauzy SE, senada dengan Fraksi lainnya Fraksi Golkar juga mengapresiasi Pemkab Meranti yang telah berhasil mempertahankan WTP 7 Tahun berturut-turut. Fraksi Golkar juga menyayangkan target PAD yang masih jauh dari harapan yakni sebesar 42 persen dan menyarankan OPD membuat strategi yang jitu dalam rangka meningkatkan penerimaan PAD.

Kemudian menyangkut realiasi yang masih dibawah 100 persen Fraksi Golkar dikatakan Fauzy berharap realiasi APBD dapat ditingkatkan lagi sehingga memberikan multyplier efek pada perputaran roda ekonomi dimasyarakat.

Selanjutnya tanggaan Fraksi PDI-P oleh Azni Safri, selain mengapresiasi keberhasilan Pemkab Meranti mempertahankan WTP, ia juga mengapresiasi peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, dan SDM.

Meski begitu Fraksi PDI-P tetap menyarankan Pemkab. Meranti lebih fokus menggunakan anggaran pada sektor Sarana dan Prasarana Pertanian, Perikanan, Peternakan serta Infrastruktur Dasar. Dan yang tak kalah penting sektor pembinaan nilai-nilai sosial, moral dan spiritual.

Hal senada juga disampaikan oleh Fraksi Hanura melalui juru bicara Mikwan dan Fraksi PPP Plus PKB oleh juru bicara Fraksi Edy Masyudi dan Fraksi Gerindra oleh juru bicara Gerindra Plus PKS M. Tartib yang mengapresiasi keberhasilan Pemkab Meranti mengelola keuangan daerah secara Akuntabel sehingga bisa mempertahankan Opini WTP 7 kali berturut-turut dan peningkatan pelayanan masyarakat disektor Pendidikan dan Kesehatan.

Hanya saja Fraksi PPP Plus PKB mengusulkan kepada OPD yang mengelola masalah PAD dapat mengintensifkan objek pajak dan restribusi dengan cara melakukan pemuktahiran data wajib pajak selain itu mencari objek pajak dan restribusi baru sehingga dapat meningkatkan PAD Meranti dengan begitu Pemerintah Kabupaten Meranti tidak terlalu tergantung pada pendapatan bagi hasil dalam membangun daerah. (ADV/ijl)