Rakornis Pelaksanaan Embarkasi Haji Antara Provinsi Riau Tahun 2019
Rakornis Pelaksanaan Embarkasi Haji Antara Provinsi Riau Tahun 2019 dan Penyerahan Surat Keputusan Menteri Agama RI Tentang
Penetapan Bandara Embarkasi Haji Antara Tahun 1440 H/2019 M, Rabu
(24/04/) bertempat di Balai Pauh Janggi G
Pemprov. Riau Terima PMA 167 Tentang Penetapan Bandara Embarkasi Haji Antara Tahun 1440 H/2019 M
Rabu 24 April 2019, 23:00 WIB
Rakornis Pelaksanaan Embarkasi Haji Antara Provinsi Riau Tahun 2019 dan Penyerahan Surat Keputusan Menteri Agama RI Tentang
Penetapan Bandara Embarkasi Haji Antara Tahun 1440 H/2019 M, Rabu
(24/04/) bertempat di Balai Pauh Janggi G
PEKANBARU. RIAUMADANI. com - Bupati Bengkalis Amril Mukminin di wakili Asisten Perekonomian dan Pembangunan H. Heri Indra Putra menghadiri acara Rapat Koordinasi Teknis (RAKORNIS) Pelaksanaan Embarkasi Haji Antara (EHA) Provinsi Riau Tahun 2019 dan Penyerahan Surat Keputusan Menteri Agama RI Tentang Penetapan Bandara Embarkasi Haji Antara Tahun 1440 H/2019 M, Rabu (24/04/) bertempat di Balai Pauh Janggi Gedung Daerah Jl. Diponegoro No 23 Pekanbaru.
Rakornis tersebut di buka langsung oleh Gubernur Riau H. Syamsuar, dengan didahului Penyerahan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 167 tahun 2019 oleh Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama Republik Indonesia kepada Gubernur Riau.
Gubernur Riau dalam sambutannya mengatakan bahwa Pemprov Riau sangat komit dan menginginkan untuk memiliki embarkasi haji, alasannya, tidak saja karena jumlah jemaah calon haji (JCH) asal Riau yang cukup besar mencapai lebih kurang 5 ribu JCH, Tapi juga dari sisi anggaran dan efisiensi waktu sangat menguntungkan.
“Puluhan miliar setiap tahun bisa di hemat jika JCH asal Riau mengunakan Bandara Sultan Syarif Kasim (SSK) II Pekanbaru sebagai Embarkasi Antara. Pasalnya selama ini JCH asal Riau harus menggunakan Jalur Laut menuju embarkasi haji Batam, terutama JCH asal Riau Pesisir, Bengkalis, Siak, Dumai dan lainnya.†ucap Syamsuar.
Lebih lanjut Mantan Bupati Siak tersebut menyampaikan ucapan terima kasih kepada Presiden Republik Indonesia melalui Kementerian Agama Repubik Indonesia yang telah memberikan kepercayaan kepada Pemerintah Provinsi Riau untuk menjadi embarkasi antara yang telah di ditetapkan melalui SK Embarkasi Antara.
Sementara itu Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama Republik Indonesia H. Nizar Ali dalam sambutannya mengatakan bahwa pihaknya menyampaikan selamat kepada Pemerintah Provinsi Riau yang telah mendapatkan SK penetapan embakarsi antara tahun 2019 dan seterusnya.
"Ini merupakan bentuk kepercayaan luar biasa Pemerintah Pusat melalui Kementerian Agama Republik Indonesia kepada Gubernur atas nama Pemerintah Provinsi Riau dan ini akan memberi manfaat besar dari jemaah haji kedepan," kata Nizar.
Pihaknya juga mendorong Pemerintah Provinsi Riau jika ke depannya ingin menjadikan embarkasi haji antara untuk menjadi embarkasi haji penuh. Namun, ada persayaratan dipenuhi agar bisa menjadi embarkasi haji penuh.
salah satu syarat agar bisa menjadi embarkasi penuh untuk Riau adalah soal tanah. Jika ingin dibiayai DIPA dari Kemenag, Pemerintah harus sediakan dulu tanahnya.
"Jadi Pemerintah sediakan tanah kosong untuk dibangun asrama haji. Standar kita adalah minimal seperti hotel bintang 3 idealnya 10 hektare. Jika ini jadi, tidak ada alasan asrama haji antara menjadi asrama haji penuh," jelas Nizar.
Hal itu perlu dilakukan agar pelayanan terhadap para calon jemaah haji yang akan berangkat ke Tanah Suci menjadi turun karena tidak adanya embarkasi haji penuh.
Tampak hadir pada rakornis pelaksanaan embarkasi haji, Dirjen Kasi dan Umroh Kementrian Agama RI H. Nizar Ali, Kepala Pusat Kesehatan Haji Kasi Kesehatan Eka Yusuf Singka M. Kes, Gubernur Riau Syamsuar, Asisten I Setdaprov Ahmad Syah Harrofie, Kepala Kementrian Agama Provinsi Riau H. Mahyudin Mantan Wakil Gubernur Riau Mambang Mit, Mantan Plt Gubernur Riau Wan Tamrin Hasim, Kepala kementrian agama Se-Provinsi Riau, Kabag Kesra Setda Se-Provinsi Riau, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama dan Stakeholder terkait lainnya.
Dari kabupaten Bengkalis, hadir mendampingi Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan H. Heri Indra Putra , Kepala Kementrian Agama Kabupaten Bengkalis H. Jumari, Kabag Kesra Setda Kabupaten Bengkalis H. Hambali, Kasi Haji dan Umroh Kemenag Kabupaten Bengkalis Fahrurrozi. (***)
Rakornis tersebut di buka langsung oleh Gubernur Riau H. Syamsuar, dengan didahului Penyerahan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 167 tahun 2019 oleh Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama Republik Indonesia kepada Gubernur Riau.
Gubernur Riau dalam sambutannya mengatakan bahwa Pemprov Riau sangat komit dan menginginkan untuk memiliki embarkasi haji, alasannya, tidak saja karena jumlah jemaah calon haji (JCH) asal Riau yang cukup besar mencapai lebih kurang 5 ribu JCH, Tapi juga dari sisi anggaran dan efisiensi waktu sangat menguntungkan.
“Puluhan miliar setiap tahun bisa di hemat jika JCH asal Riau mengunakan Bandara Sultan Syarif Kasim (SSK) II Pekanbaru sebagai Embarkasi Antara. Pasalnya selama ini JCH asal Riau harus menggunakan Jalur Laut menuju embarkasi haji Batam, terutama JCH asal Riau Pesisir, Bengkalis, Siak, Dumai dan lainnya.†ucap Syamsuar.
Lebih lanjut Mantan Bupati Siak tersebut menyampaikan ucapan terima kasih kepada Presiden Republik Indonesia melalui Kementerian Agama Repubik Indonesia yang telah memberikan kepercayaan kepada Pemerintah Provinsi Riau untuk menjadi embarkasi antara yang telah di ditetapkan melalui SK Embarkasi Antara.
Sementara itu Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama Republik Indonesia H. Nizar Ali dalam sambutannya mengatakan bahwa pihaknya menyampaikan selamat kepada Pemerintah Provinsi Riau yang telah mendapatkan SK penetapan embakarsi antara tahun 2019 dan seterusnya.
"Ini merupakan bentuk kepercayaan luar biasa Pemerintah Pusat melalui Kementerian Agama Republik Indonesia kepada Gubernur atas nama Pemerintah Provinsi Riau dan ini akan memberi manfaat besar dari jemaah haji kedepan," kata Nizar.
Pihaknya juga mendorong Pemerintah Provinsi Riau jika ke depannya ingin menjadikan embarkasi haji antara untuk menjadi embarkasi haji penuh. Namun, ada persayaratan dipenuhi agar bisa menjadi embarkasi haji penuh.
salah satu syarat agar bisa menjadi embarkasi penuh untuk Riau adalah soal tanah. Jika ingin dibiayai DIPA dari Kemenag, Pemerintah harus sediakan dulu tanahnya.
"Jadi Pemerintah sediakan tanah kosong untuk dibangun asrama haji. Standar kita adalah minimal seperti hotel bintang 3 idealnya 10 hektare. Jika ini jadi, tidak ada alasan asrama haji antara menjadi asrama haji penuh," jelas Nizar.
Hal itu perlu dilakukan agar pelayanan terhadap para calon jemaah haji yang akan berangkat ke Tanah Suci menjadi turun karena tidak adanya embarkasi haji penuh.
Tampak hadir pada rakornis pelaksanaan embarkasi haji, Dirjen Kasi dan Umroh Kementrian Agama RI H. Nizar Ali, Kepala Pusat Kesehatan Haji Kasi Kesehatan Eka Yusuf Singka M. Kes, Gubernur Riau Syamsuar, Asisten I Setdaprov Ahmad Syah Harrofie, Kepala Kementrian Agama Provinsi Riau H. Mahyudin Mantan Wakil Gubernur Riau Mambang Mit, Mantan Plt Gubernur Riau Wan Tamrin Hasim, Kepala kementrian agama Se-Provinsi Riau, Kabag Kesra Setda Se-Provinsi Riau, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama dan Stakeholder terkait lainnya.
Dari kabupaten Bengkalis, hadir mendampingi Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan H. Heri Indra Putra , Kepala Kementrian Agama Kabupaten Bengkalis H. Jumari, Kabag Kesra Setda Kabupaten Bengkalis H. Hambali, Kasi Haji dan Umroh Kemenag Kabupaten Bengkalis Fahrurrozi. (***)
| Editor | : | Tis |
| Kategori | : | Pekanbaru |
Untuk saran dan pemberian informasi kepada Riaumadani.com, silakan kontak ke email: redaksi Riaumadani.com
Komentar Anda
Berita Terkait
Berita Pilihan
Internasional

Minggu 07 September 2025, 20:18 WIB
Timnas Indonesia U-23 Wajib Kalahkan Korea Selatan Untuk lolos ke Putaran Final Piala Asia U-23 2025
Rabu 09 Juli 2025
PKB Gelar Puncak Harlah 23 Juli, Undang Prabowo hingga Ketum Partai
Rabu 11 Juni 2025
Arab Saudi Tegur Indonesia soal Data Kesehatan Jemaah, Kuota Haji 2026 Terancam Dipotong
Kamis 08 Mei 2025
"Jelang Kedatangan Jemaah, Petugas Siapkan Layanan di Makkah"
Politik

Jumat 30 Januari 2026, 07:03 WIB
Bupati Bengkalis Resmikan Pembangunan Pengembangan RSU Mutiasari di Mandau
Selasa 13 Januari 2026
Penduduk Riau Berjumlah 6,81 Juta Jiwa, Kota Pekanbaru Wilayah Terpadat
Selasa 13 Januari 2026
Bupati Kasmarni: OPD Harus Transparan Dalam Menggnakan Anggaran dan Komitmen Dalam Pelayanan Publik
Selasa 06 Januari 2026
Bupati Siak Ajak ASN Tingkatkan Kinerja dan Pelayanan Publik Tahun 2026
Nasional

Senin 12 Januari 2026, 14:27 WIB
Tari Zapin khas Desa Meskom Pecahkan Rekor MURI Tari Zapin Massal Berkebaya Laboh Kekek
Senin 12 Januari 2026
Tari Zapin khas Desa Meskom Pecahkan Rekor MURI Tari Zapin Massal Berkebaya Laboh Kekek
Sabtu 10 Januari 2026
KPK Penetapan Mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas Sebagai Tersangka Didasari Kecukupan Alat Bukti
Selasa 16 Desember 2025
Mafirion, "Apresiasi PN Tembilahan Kabulkan Tahanan Kota Datuk Bahar Kamil"
Terpopuler
01
Minggu 07 Agustus 2016, 07:47 WIB
Ribuan Personel Keamanan Diterjunkan Kawal Kirab Api PON 2016 Selama 11 Har 02
Rabu 17 September 2014, 02:20 WIB
Pemkab Pelalawan Kembangkan Pembibitan Ikan Secara Modern 03
Sabtu 25 April 2015, 04:51 WIB
10 Pejabat Kedubes Asing Dipanggil ke Nusakambangan 04
Selasa 09 Februari 2016, 01:21 WIB
LSM Laporkan Satker SNVT.Dedi dan PPK, Rukun dan Irzami Ke KPK 05
Rabu 25 Juni 2014, 05:20 WIB
Capres-Cawapres Prabowo-Hatta Klarifikasi Harta ke KPK 

Pekanbaru

Sabtu 24 Januari 2026, 07:04 WIB
Pemprov Riau Resmi Copot Ida Yulita dari Jabatan Direktur PT SPR Tunjuk Yan Darmadi Sebagai Pelaksana Tugas
Sabtu 24 Januari 2026
Pemprov Riau Resmi Copot Ida Yulita dari Jabatan Direktur PT SPR Tunjuk Yan Darmadi Sebagai Pelaksana Tugas
Sabtu 24 Januari 2026
RUPS-LB PT SPR Ricuh, Boby Rahmat Sebut Direktur PT. SPR Ida Yulita Susanti Rampas Dokumen dan Usir Peserta Rapat
Sabtu 24 Januari 2026
RUPS-LB PT SPR Ricuh, Jajaran Direksi Tolak Legalitas Surat Kuasa Pemegang Saham