
Evaluasi Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik
Wakil Presiden Republik Indonesia Jusuf Kalla, lakukan kegiatan Penyerahan Hasil Evaluasi Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik
(SPBE) tahun 2018, di Hotel Bidakara, Jakarta, Kamis (28/3).
Selaraskan Program Pusat dan Daerah, Bupati Bengkalis Hadiri Kegiatan SPBE
Kamis 28 Maret 2019, 06:59 WIB

JAKARTA. RIAUMADANI. com - Bupati Bengkalis Amril Mukminin didampingi Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Bengkalis H. Tengku Zainuddin menghadiri kegiatan Penyerahan Hasil Evaluasi Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) tahun 2018, di Hotel Bidakara, Jakarta, Kamis (28/3).
Dalam sambutannya, Wakil Presiden berharap kepada seluruh Kepala Daerah untuk mensosialisasikan SPBE ini kepada masyarakat. "Karena SPBE ini targetnya untuk masyarakat, supaya kita bisa lebih transparan dan akuntabel terkait sistem pemerintahan baik dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah," ungkap Jusuf Kalla.
Sementara itu, Syafruddin mengatakan, Penerapan SPBE atau yang lebih dikenal dengan e-government, berdampak pada integrasi sistem sehingga dapat meningkatkan efisiensi. Implementasi SPBE yang terpadu ini bertujuan untuk mencapai birokrasi dan pelayanan publik yang berkinerja tinggi. "SPBE ini untuk mensinkronkan semua infrastruktur yang sudah ada. K/L/pemda supaya terintegrasi sehingga menghasilkan sebuah efektifitas dan efisiensi dan berujung pada pelayanan publik," ujarnya.

Pada kesempatan itu, Bupati Bengkalis mengatakan kegiatan ini sangat penting untuk daerah dalam memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat, khususnya menginformasikan sistem pemerintah baik dari pusat maupun daerah. "Selain menyelaraskan program dan sistem pemerintah antara pusat dengan daerah, kegiatan ini juga menjadi ajang silaturahmi antara kabupaten/kota se-Indonesia," ujarnya.
Lebih lanjut Amril juga mengatakan SPBE juga dapat mewujudkan tata kelola pemerintah yang bersih, efektif, transparan dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya.
Dikatakan Kepala Daerah Bengkalis, Pedoman Evaluasi SPBE disusun untuk memberikan petunjuk dalam rangka melaksanakan evaluasi atas pelaksanaan SPBE di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah. "Pedoman evaluasi ini mengatur tentang perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan hasil evaluasi SPBE. Untuk itu, kami harap kepada instansi terkait untuk mulai menjalankan SPBE " tutur Amril Mukminin.
Karena, lanjut Kepala Daerah Bengkalis SPBE adalah salah satu wujud untuk menyamakan pandangan pusat dan daerah dalam pengelolaan sistem pemerintah di Pusat dan Daerah. "Artinya, setelah mulai melangsungkan SPBE ini, kita akan langsung terhubung dengan pemerintah pusat," tutur Amril Mukminin. Alif/Rls
Kegiatan tersebut dihadiri oleh Wakil Presiden Republik Indonesia Jusuf Kalla, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Syafruddin, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Gubernur serta Bupati Walikota se-Indonesia.
Dalam sambutannya, Wakil Presiden berharap kepada seluruh Kepala Daerah untuk mensosialisasikan SPBE ini kepada masyarakat. "Karena SPBE ini targetnya untuk masyarakat, supaya kita bisa lebih transparan dan akuntabel terkait sistem pemerintahan baik dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah," ungkap Jusuf Kalla.
Sementara itu, Syafruddin mengatakan, Penerapan SPBE atau yang lebih dikenal dengan e-government, berdampak pada integrasi sistem sehingga dapat meningkatkan efisiensi. Implementasi SPBE yang terpadu ini bertujuan untuk mencapai birokrasi dan pelayanan publik yang berkinerja tinggi. "SPBE ini untuk mensinkronkan semua infrastruktur yang sudah ada. K/L/pemda supaya terintegrasi sehingga menghasilkan sebuah efektifitas dan efisiensi dan berujung pada pelayanan publik," ujarnya.

Lebih lanjut Amril juga mengatakan SPBE juga dapat mewujudkan tata kelola pemerintah yang bersih, efektif, transparan dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya.
Dikatakan Kepala Daerah Bengkalis, Pedoman Evaluasi SPBE disusun untuk memberikan petunjuk dalam rangka melaksanakan evaluasi atas pelaksanaan SPBE di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah. "Pedoman evaluasi ini mengatur tentang perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan hasil evaluasi SPBE. Untuk itu, kami harap kepada instansi terkait untuk mulai menjalankan SPBE " tutur Amril Mukminin.
Karena, lanjut Kepala Daerah Bengkalis SPBE adalah salah satu wujud untuk menyamakan pandangan pusat dan daerah dalam pengelolaan sistem pemerintah di Pusat dan Daerah. "Artinya, setelah mulai melangsungkan SPBE ini, kita akan langsung terhubung dengan pemerintah pusat," tutur Amril Mukminin. Alif/Rls
Editor | : | Tis |
Kategori | : | Bengkalis |
Untuk saran dan pemberian informasi kepada katariau.com, silakan kontak ke email: redaksi riaumadain.com
Komentar Anda
Berita Terkait
Berita Pilihan
Internasional

Minggu 07 September 2025, 20:18 WIB
Timnas Indonesia U-23 Wajib Kalahkan Korea Selatan Untuk lolos ke Putaran Final Piala Asia U-23 2025
Rabu 09 Juli 2025
PKB Gelar Puncak Harlah 23 Juli, Undang Prabowo hingga Ketum Partai
Rabu 11 Juni 2025
Arab Saudi Tegur Indonesia soal Data Kesehatan Jemaah, Kuota Haji 2026 Terancam Dipotong
Kamis 08 Mei 2025
"Jelang Kedatangan Jemaah, Petugas Siapkan Layanan di Makkah"
Politik

Rabu 27 Agustus 2025, 22:19 WIB
Kejari Rohul Tahan LA Kepsek dan R Bendahara SMAN 1 Ujung Batu
Senin 25 Agustus 2025
Silaturahmi Akbar jamaah haji Rokan Hulu tahun 2025, Bupati Anton : jadikan sebagai wadah mempererat ukhuwah islamiah
Minggu 24 Agustus 2025
Bupati Bengkalis Resmikan Gedung Futsal dan Turnamen Kenji Cup I 2025.
Sabtu 16 Agustus 2025
Camat Sungai Apit Lepaskan 32 Regu Peserta Lomba Gerak Jalan, Dalam Rangka HUT RI yang Ke-80 Tahun 2025
Nasional

Rabu 24 September 2025, 18:46 WIB
Lintas Tengah Rusak, Elemen Masyarakat Sepakat, Truck Angkutan Batu Bara Bangun Jalan Alternatif
Rabu 24 September 2025
Lintas Tengah Rusak, Elemen Masyarakat Sepakat, Truck Angkutan Batu Bara Bangun Jalan Alternatif
Rabu 24 September 2025
Siti Aisyah Anggota MPR RI Fraksi PDI-P A-164 Sosialisasi 4 Pilar di Kampung Seberang, Rengat, Inhu, Riau
Selasa 23 September 2025
Abdul Azis & Wandri Sahputra Simbolon Protes Relokasi Serta Ketidakjelasan Status Lahan
Terpopuler
01
Minggu 07 Agustus 2016, 07:47 WIB
Ribuan Personel Keamanan Diterjunkan Kawal Kirab Api PON 2016 Selama 11 Har 02
Rabu 17 September 2014, 02:20 WIB
Pemkab Pelalawan Kembangkan Pembibitan Ikan Secara Modern 03
Sabtu 25 April 2015, 04:51 WIB
10 Pejabat Kedubes Asing Dipanggil ke Nusakambangan 04
Selasa 09 Februari 2016, 01:21 WIB
LSM Laporkan Satker SNVT.Dedi dan PPK, Rukun dan Irzami Ke KPK 05
Rabu 25 Juni 2014, 05:20 WIB
Capres-Cawapres Prabowo-Hatta Klarifikasi Harta ke KPK 


Pekanbaru

Rabu 01 Oktober 2025, 23:02 WIB
Dua Pelaku Pengoplos Gas LPG Bersubsidi Dibekuk Tim Ditreskrimsus Polda Riau
Rabu 01 Oktober 2025
Dua Pelaku Pengoplos Gas LPG Bersubsidi Dibekuk Tim Ditreskrimsus Polda Riau
Rabu 01 Oktober 2025
Video Viral di Mal Pekanbaru, Dr. Jeri Klarifikasi Ungkap Fakta Pernikahannya dengan Novi
Senin 11 Agustus 2025
Peringati HUT ke-13 IWO, Muridi Susandi: Jurnalisme Bukan Hanya Tentang Berita, Tapi Senjata Perubahan