PEKANBARU. RIAUMADANI. com - Aksi unjuk rasa ribuan guru sertifikasi se-Pekanbaru ternyata hingga saat ini masih berlanjut. Bahkan para guru ini mengancam bakal melakukan demo setiap hari hingga tuntutan mereka agar Perwako No 07 Tahun 2019 direvisi.

Pasalnya para guru ini menilai Perwako No 07 Tahun 2019 ini dinilai tidak memenuhi azaz keadilan. Dimana pada tahun-tahun sebelumnya guru berseritifikasi masih mendapat Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP)  namun setelah ada Perwako tersebut malah dihapus secara menyeluruh, sementara guru non sertifikasi dapat TPP dengan jumlah yang lebih besar.

"Kita akan lumpuhkan pendidikan Pekanbaru. Setiap hari kami akan di sini hingga Walikota merevisi Perwako yang sangat merugikan guru ini," ungkap salah seorang guru.

Ia mengatakan guru-guru ini akan tetap mengajar, namun mengajar di depan Kantor Walikota. "Kami akan tetap mengajar di sini dari jam 07.00 hingga jam 13.00 WIB. Namun kami di sini mengajar pejabat-pejabat di Kantor Walikota itu," tegasnya.

"Pejabat dan Walikota itu tidak pandai membaca Permendikbud. Apa dia dulu sekolah, jangan-jangan mereka dulu nyogok sekolahnya," timpal guru lainnya.

Menyikapi persoalan ini, Zulfan berharap Pemerintah Kota Pekanbaru bisa bersikap bijak dan tranparan, terutama terkait peraturan atau dasar tidak dibenarkannya para guru bersetifikasi ini mendapatkan hak TPP tersebut.

"Pemko turunkanlah ego kita, revisi kembali Perwako tersebut karena bagaimanapun mereka para guru ini mendidik anak-anak kita, supaya kembali fokus kembali ke sekolah dan anak-anak fokus mengahadapi UN," ungkap Zulfan.

Sementara terkait rencana aksi demo yang bakal dilakukan para guru se-Pekanbaru tersebut, Zulfan menilai langkah tersebut merupakan hal yang wajar dalam menyampaikan pendapat. Namun sebelum hal itu dilakukan Zulfan tetap berharap pemerintah segera memberikan keputusan.

"Saya rasa pemerintah segera punya solusi dan para guru tidak perlu lagi turun kejalan," pungkas Zulfan.(***)