BALI. Riaumadani.com - Pemerintah  Kabupaten Indragiri Hulu (Pemkab Inhu) menjadi satu-satunya kabupaten di Indonesia yang di undang langsung oleh Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP-PPP) untuk menghadiri Konferensi Open Government Partnership (OGP) tingkat Asia-Pasifik di Nusa Dua Bali, 6 hingga 7 Mei 2014 lalu. OGP yang diikuti 64 negara ini di buka Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dengan mengusung tema "Unlock Innovative Opennes: Impetus for Greater Citizen Engagement."

Konferensi ini bertujuan untuk menggali potensi-potensi baru dan menggiatkan upaya-upaya pemerintah bersama masyarakat di kawasan Asia-Pasifik dalam mewujudkan keterbukaan, tata kelola pemerintahan yang baik, serta partisipasi publik. Pada pelaksanaan Konferinsi OGP, Indonesia mengundang perwakilan pemerintah (pusat dan daerah) dan non pemerintah (termasuk organisasi kemasyarakatan, organisasi multilateral, sektor swasta, kaum muda, dan media) dari negara-negara anggota OGP maupun yang belum bergabung dalam OGP untuk hadir dalam konferensi.

Selain itu, OGP adalah gerakan inisiatif multilateral yang bertujuan untukmenjamin komitmen konkret pemerintah dalam meningkatkan transparansi, memberdayakan masyarakat, melawan korupsi, dan manfaatkan teknologi baru untuk memperkuat pemerintah. OGP resmi didirikan pada 20 September 2011 oleh 8 negara, yaitu Brasil, Indonesia, Meksiko, Norwegia, Filipina, Afrika Selatan, Inggiris dan Amerika Serikat. Negara-negara pendiri tersebut mendeklarasikan gerakan Open Govemment dan menyetujui serta mengumumkan rencana aksi yang dilakukan oleh masing-masing negara. Saat ini keanggotaan OGP menjadi enam puluh empat negara, termasuk ratusan organisasi kemasyarakatan didalamnya. Bahkan Indonesia sebagai salah satu Ketua Bersama OGP periode Oktober 2013 - September 2014.

Visi dari OGP adalah menciptakan lebih banyak pemerintahan yang lebih transparan, bertanggungjawab dan cepat tanggap kepada masyarakat secara berkesinambungan, dengan tujuan utamanya adalah meningkat kualitas pemerintah serta kualitas pelayanan publik yang diterima masyarakat. Hal tersebut membutuhkan sebuah upaya dalam mengubah norma dan kultur sehingga dapat memastikan kolaborasi antara pemerintah dengan masyarakat sipil.

Kini OGP telah semakin kokoh dan tumbuh secara signifikan selama 2 tahun terakhir dengan sasaran utamanya yaitu memastikan terjadinya perubahan nyata secara luas di negara-negara anggota OGP dan perubahan ini bermanfaat bagi masyarakat.

Konferensi OGP kawasan asia pasifik yang dilaksanakan pada 6-7 Mei 2014 di Bali melanjutkan Rapat Anggota Komite Pengarahan pada 4-5 Mei 2014 lalu. Dimana,konferensi ini sebagai wadah bagi negara-negara dan berbagai elemen dari komunitas terkait untuk berbagi dan saling mempelajari kelebihan dan keunggulan gerakan inisiatif open govemment dan solusi-solusi lintas sektor yang dilakukan oleh masing-masing negara. Dengan mengusung tema "Membuka Keterbukaan Yang Inovatif: Dorongan untuk Keterlibatan Masyarakat Yang Lebih Besar".

Pada pelaksanaan konferensi di hari pertama, berfokus pada menciptakan lingkungan untuk keterbukaan. Sementara pada hari kedua, menyoroti penyelesaian masalah-masalah keterbukaan secara inovatif yang berhasil dilakukan oleh pemerintah dan komunitas.

Kemudian, koferensi diawali dengan pidato pembukaan oleh Presiden SBY dan beberapa Kepala Negara atau Pemerintahan, negara-negara anggota OGP dan Asian OGP eligible countries. Sesi dalam konfrensi, banyak membahas renungan dan topik singkat oleh Pemimpin Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) yang paling menonjol, Techpreneurs, pelaku keterbukaan di berbagai daerah, serta difasilitasi dengan sesi yang membahas topik mengenai terobosan yang bertemakan Open Govemment.

Peserta yang hadir antara 400 - 500 peserta yang terdiri dari pemerintah, OMS, media, pemuda, pihak swasta, berbagai institut dan kementerian lembaga, serta akademi yang diharapkan terlibat di dalam Konferensi. Sebagai pelengkap, ada live steaming, tweet wall, video conferences, dan platfom mulitimedia lainnya yang diatur dan sediakan guna mengingkatkan kemampuan akses selama berlangsungnya acara.

Kepala Unit Kerja Presiden bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) Kuntoro Mangkusubroto dalam pidato sambutan "OGP CSO Day, " yang juga Ketua Pengarah Konferensi menyampaikan, OGP didesain untuk melakukan transformasi nilai-nilai keterbukaan, akuntabilitas, dan tata-kelola pemerintahan yang baik melalui partisipasi publik dan inovasi teknologi. "Kini permainan sudah berubah. Semangat mentransformasikan nilai-nilai itu telah mendorong pemerintahan atau lembaga multilateral untuk berkinerja lebih transparan dan akuntabel. Di situlah donor dan CSO dapat mengambil peran," kata Kepala UKP4 itu.

CSO, imbuh Kuntoro, bukanlah entitas yang monolitis. Melaluinya, suara warga dunia yang terkonsolidasi bukannya opini yang terseragamkan amat dibutuhkan pemerintah untuk membangun dan membenahi kapasitasnya, terutama untuk melayani warganya.

Berkenaan dengan OGP sendiri, Kuntoro menjelaskan bahwa OGP bukan multilateralisme dalam arti konvensional lagi, tapi sudah menjadi gerakan global dengan landasan yang kokoh hingga ke akar rumput di banyak daerah di dunia. Di sinilah CSO memainkan peran pentingnya. "Saya berharap bahwa penilaian saya tentang pentingnya ' OGP CSO Day' ini tidak keliru, begitu juga 'OGP CSO Day' bukan bermaksud memberikan ruang eksklusif bagi CSO, tapi memberikan kesempatan bagi para CSO untuk saling bertukar pandangan hingga mengonsolidasikan beragam suara dan isu di Asia-Pasifik," sebutnya.

Presiden SBY dalam pidato berhasa Inggris menyambut pelaksanaan konferensi ini sebagai pertemuan yang menunjukkan kekuatan dan meningkatkan relevansi Pemerintah Terbuka Partnership atau Kejaksaan Agung. Melihat ke belakang , Kejaksaan Agung mulai sebagai inisiatif multilateral seperti hati negara di seluruh dunia. Mereka termasuk Brazil, Indonesia, Meksiko, Norwegia, Filipina, Afrika Selatan, Inggris dan Amerika Serikat dan sejumlah organisasi masyarakat sipil.

Setelah dua tahun, Kejaksaan Agung telah mengubah dirinya menjadi gerakan global. Sekarang ada enam puluh empat negara dan sekitar 200 organisasi masyarakat sipil bergabung dengan Kejaksaan Agung. Hal ini dengan perkembangan yang menggembirakan ini, bahwa Indonesia bangga untuk bersama-kursi Kejaksaan Agung dengan Meksiko tahun ini. "Sebagai co-chairs, kami bertekad untuk memperkuat gerakan global ini sejalan dengan dinamika yang terus-menerus di wilayah kami," sebut SBY.**

Dianggap Berhasil Realisasikan Open Government Indonesia

Tampilnya Pemkab Inhu sebagai satu-satunya kabupaten di Indonesia pada Konferensi Open Government Partnership (OGP) tingkat Asia-Pasifik di Nusa Dua Bali tidak lepas dari keberhasilan Kabupaten Inhu sebagai pilot project Open Government Indonesia (OGI) tahun 2013 hingga 2014.

Dalam pemaparannya dihadapan perwakilan pemerintah dan non pemerintah dari 64 negara di dunia, Bupati Indragiri Hulu, H Yopi Arianto SE yang diwakili Sekretaris Daerah Drs H R Erisman Msi mengungkapkan bahwa terpilihnya Kabupaten Inhu sebagai pilot project OGI tahun 2013 hingga 2014 di latar belakangi atas Kepemimpinan Kepala Daerah yang progresif dan berkomitmen pada nilai-nilai transparansi dan akuntabilitas.

Pemkab Inhu berhasil memperbaiki kinerja dan mendapatkan opini wajar dengan pengecualian (WDP) atas audit Badan Pemeriksan Keuangan (BPK-RI) tahun 2011. Kemudian, berhasil memperoleh peringkat kedua pada investment award dari Badan Koordinasi Penanaman Modal Repebulik Indonesia (BPKPM-RI) untuk bidang kemudahan berinvestasi. "Prestasi ini menunjukkan keseriusan Pemkab Inhu dalam mengembangkan dan terus menjaga pelayanan publik yang efektif dan efesien," ujar Sekda Kab Inhu Drs H R Erisman Msi.

Disisi lain, Kabupaten Inhu telah membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). Hal ini dibuktikan dengan Surat Keputusan Bupati Inhu nomor 279 tahun 2011 tanggal 20 Agustus 2011 yang merespon amanat undang-undang nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP). Sementara pada tahun 2011 tersebut, sangat sedikit sekali pemerintah daerah, propinsi/kabupaten/kota se Indonesia yang membentuk PPID tepat waktu sesuai amanat UU KIP tersebut.

Sekda juga menyampaikan tentang program dan target OGI di Kabupaten Inhu diantaranya, aktivasi PPID yang berjalan sesuai dengan sistim dengan dilengkapi perangkat peraturan dan SDM terkait, transparansi layanan kesehatan yang terpublikasi dan anggaran kesehatan serta pengaktifan layanan pengaduan kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Inhu.

Penerapan open school pada Dinas Pendidikan dengan keterbukaan pengelolaan dana BOS melalui pengumuman manual dan via SIAP-ONLINE serta persiapan penerimaan siswa baru online. Selanjutnya, dibagian Humas Setda Kab Inhu juga telah tersedia layanan aspirasi dan pengaduan online rakyat (LAPOR) 1708 sebagai program tambahan setelah target 3 program tercapai. Bahkan didukung dengan komunikasi efektif dengan masyarakat melalui aspirasi pembangunan dan pengaduan penyelenggaran pemerintahan.

Capaian Program dan Taget OGI di Kabupaten Indaragiri Hulu

Pelaksanaan program dan target OGI di Kabupaten Inhu pada bidang aktivisi PPID dibuktikan dengan Intruksi Bupati nomor 2 tahun 2013 tentang manajemen layanan informasi publik dan terdapat 6 standar operasi dan prosedur (SOP) yang terdiri dari, penyusunan daftar informasi publik (DIP), pelayanan permintaan informasi, pengumuman informasi publik, pengelolaan keberatan atas layanan informasi, pengelolaan penyelesaian sengketa informasi dan penyusunan laporan pengelolaan pelayanan informasi publik.

Kemudian, SK Bupati nomor 391 tentang daftar informasi publik dari SKPD dan segera akan direvisi untuk melengkapi daftar informasi publik. Namun demikian ruangan pusat pelayanan informasi masyarakat Kabupaten Inhu sebagai desk peyalanan PPID kabupaten sudah mulai beroperasi semenjak bulan oktober 2013. Hal ini berfungsi sebagai layanan informasi data satu pintu PPID Kabupaten Inhu. Bahkan pada bulan Juli 2014, semua SKPD sudah memiliki website SKPD masing-masing.

Pada bidang transparansi pelayanan kesehatan, pada Rumah Sakit (RS) telah mempublikasikan informasi yang diwajibkan. Kemudian juga telah tersedia loket/akses pengaduan layanan kesehatan di 18 Puskesmas beserta SOP pelayanan. Terdapat 3 klinik kesehatan telah disosialisasikan untuk mempublikasikan informasi yang diwajibkan. Setiap keluhan/kritikan yang ditindaklanjuti tetap terpublikasi dan publikasi anggaran dan penggunaan dana BOK di 17 Puskesmas.

Open School pada Dinas Pendidikan Kabupaten Inhu, di tahun 2014 ini akan dilaksanakan penerimaan siswa baru secara online di 48 sekolah. Begitu juga dengan penggunaan dana BOS dipublikasikan serentak oleh sekolah secara manual.

Tantangan Dalam Peningkatkan Aspirasi dan Partisipasi Masyarakat

Tantangan mendasar dalam pelaksanaan OGI itu yakni, merubah paradigma sebagian aparatur pemerintah daerah dari pola tertutup menjadi terbuka. Selanjutnya, letak geografis Kabupaten Inhu yang berawa sering menjadi kendala masyarakat untuk menuju pusat-pusat admintrasi pemerintah. Untuk itu pola di rubah menjadi jemput bola, seperti dengan cara touring ke desa-desa terpencil oleh Kepala Daerah bersama SKPD.

Komitmen Kabupaten Inhu Dalam Rangka Implementasi OGI

Program OGI bukanlah suatu kegiatan temporer, namun kegiatan tersebut adalah suatu kewajiban bagi setiap aparatur pemerintah dalam rangka menuju pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Untuk itu, Pemerintah Daerah akan tetap berupaya memperkuat perangkat daerah dengan mengajukan Rancangan Peraturan Daeran (Ranperda) PPID Kabupaten Inhu kepada DPRD Kabupaten Inhu.

Dengan mengacu pada tiga bidang pilot projek tahun 2013, ditargetkan pada tahun 2015 mendatang, Kabupaten Inhu telah menerapkan OGI secara menyeluruh. Begitu juga dengan memaksimalkan layanan LAPOR 1708 sebagai upaya membangun partispasi masyarakat dalam membangun Kabupaten Inhu. ** [adv/Humas Setda Inhu]