PEKANBARU. RIAUMADANI. com -  Sekitar seribu lebih guru SD dan SMP yang tergabung dalam Forum Guru Sertifikasi se Kota Pekanbaru menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Walikota Pekanbaru. Mereka menuntut Peraturan Walikota Pekanbaru atau Perwako No. 7 tahun 2019 ditinjau kembali.
Satu pasal di perwako itu meniadakan tunjangan penghasilan bagi guru sertifikasi.

Kepala Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru, Abdul Jamal mengakui bahwa dinas tidak bisa memutuskan dalam masalah ini.

Jamal menyerahkan sanksi bagi guru kepada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Pekanbaru.

"Sanksi itu bukan dari kami, dinas tidak beri sanksi guru. Nanti sanksi dari BKPSDM sebab yang ikut aksi adalah para guru ASN," ulas Jamal kepada Tribunpekanbaru.com, Minggu (10/3/2019).

Jamal sudah berulang kali mengingatkan agar guru tidak menggelar aksi unjuk rasa.

Ia menyebut aksi para guru bisa menganggu proses belajar siswa. Jamal berharap proses belajar mengajar tetap berjalan saat aksi berlangsung.

"Guru tidak perlu aksi, nanti siswa terganggu jadwal belajarnya. Kan sebentar lagi mau UN," paparnya.

Ia menilai ada cara lebih baik membahas permasalahan ini. Satu cara terbaik dengan membuka ruang diskusi atau dialog. Permasalahan ini tidak bakal tuntas hanya dengan aksi unjuk rasa.

Sebelumnya, Sekretaris Daerah Kota Pekanbaru, Muhammad Noer MBS  menjelaskan bahwa perwako disusun ada dasarnya. Ia menampik perwako dibuat tidak berdasar.

Pemerintah kota belum berencana merevisi perwako tersebut.

Sekretaris Daerah Kota Pekanbaru, Muhammad Noer MBS, menyebut sejak awal sudah memberi pilihan kepada para guru, mereka bisa memilih tunjangan sertifikasi atau tunjangan penghasilan.
Pemerintah kota tidak mungkin memberikan tunjangan dua kali. "ujarnya

M. Noer berharap para guru tidak menggelar aksi. Ia menyarankan agar guru tetap mengajar.

Ia juga berharap PGRI bisa memberi penjelasan kepada para guru."Tapi kalau tetap aksi kita lihat nanti seperti apa. Para guru kan ASN, pasti ada regulasi tentang kepegawaian," ujarnya akhir pekan kemarin.

Ribuan guru sertifikasi di Pekanbaru memastikan bakal turun ke jalan, Senin (11/3/2019). Mereka menggelar aksi menuntut keadilan dari Pemerintah Kota Pekanbaru.

Aksi lanjutan adalah ketidakpuasan lantaran batal bertemu Walikota Pekanbaru, Jumat kemarin.

Tuntutan dalam aksi tersebut masih sama yakni memuntut pembayaran tunjangan penghasilan para guru sertifikasi tahun 2019 ini.

Para guru menuntut agar Peraturan Walikota atau Perwako Pekanbaru No.7 tahun 2019 direvisi.

Perwako itu pada satu pasalnya meniadakan tunjangan penghasilan bagi guri sertifikasi pada tahun 2019.

Mereka masih menerima tunjangan penghasilan pada tahun 2018 lalu sebesar Rp 1 Juta per bulan.

"Jadi kami sudah melakukan pertemuan kemarin. Hasilnya Senin kami bakal aksi lagi" papar Perwakilan Guru SD dan SMP Sertifikasi di Pekanbaru, Zulfikar kepada Tribunpekanbaru.com, Minggu (10/3/2019).

Menurutnya, aksi damai rencananya berlangsung di dua titik.  Mereka berencana menggelar aksi damai di Kantor Walikota Pekanbaru dan Kantor DPRD Kota Pekanbaru.

Pria berkacamata menegaskan bahwa aksi damai bakal berlanjut hingga pemerintah kota menerima tuntutan dari para guru.

Ia juga mengajak para guru untuk tidak takut dengan intimidasi dari berbagai pihak.

Zulfikar juga memastikan aksi damai sudah mendapat izin dari pihak Kepolisian Pekanbaru.

"Kami ajak seluruh guru untuk tidak khawatir dengan intimidasi oleh sejumlah pihak. Sebab aksi ini aksi damai," tegasnya. (Tis/TP)