Minggu, 12 Mei 2024

Breaking News

  • PT. RPI PORANDAKAN KEBUN KELAPA SAWIT DI DESA SIMPANG KOTA MEDAN, WARGA MENANGIS   ●   
  • Kompol. Sutarja. SH, Silaturahmi ke Kediaman ibu Hj. Ros Wirna Wahab, Usai Pulang Umroh   ●   
  • Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari: Caleg Terpilih di Pileg 2024 Tak Wajib Mundur Jika Maju Pilkada   ●   
  • Ribuan Warga Kampar Ramaikan Perayaan Bagholek Godang di Gelanggang Remaja Pekanbaru   ●   
  • Bupati Kasmarni Minta Kepala Perangkat Daerah Segera Tindaklanjuti Rekomendasi BPK   ●   
  1. Home
  2. Berita
  3. Nasional
Presiden JOKOWI
Jokowi Dinilai Tak Mampu Kontrol Partai Politik di KIH, Termasuk PDI-P
Selasa 09 Desember 2014, 09:19 WIB
Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi saat merilis hasil survei mengenai split ticket voting dan karakteristik personal capres memengaruhi massa pemilih, di kantor Indikator Jakarta Pusat, Selasa (13/5/2014). Hasil survei
JAKARTA, Riaumadani.com - Pengamat politik Burhanuddin Muhtadi menilai, Presiden Joko Widodo tak mampu mengontrol partai politik yang tergabung dalam koalisi pendukung pemerintahan, Koalisi Indonesia Hebat. Bahkan, menurut Burhanuddin, Jokowi juga tak mampu mengontrol partai asalnya, PDI Perjuangan.

"Tidak ada satu pun partai yang dapat dikontrol oleh Jokowi. Sekali pun PDI-P, yang ngontrol bukan Jokowi, tapi pemilik kontrakannya, Megawati. Kalau Jokowi cuma ngontrak saja," ujar Burhanuddin, seusai mengisi diskusi di Kantor Indonesia Corruption Watch [ICW], Kalibata, Jakarta Selatan, Senin [8/12/2014].

Ia mencontohkan, dalam pemilihan dan penempatan menteri-menteri dalam Kabinet Kerja. Dengan posisinya di PDI-P hanya sebagai kader biasa, hal ini memengaruhi ruang gerak Jokowi. Menurut Burhanuddin, realitas politik membuat Jokowi susah melakukan manuver.

"Placing menteri dalam kabinet, Presiden sesuci apa pun dia tidak bisa mengabaikan partai politik. Bidang hukum diisi orang parpol itu mengenaskan. Ini tantangan Jokowi, berhadapan dengan parpol, termasuk pendukungnya sendiri," kata Burhanuddin.

Di sisi lain, menurut Burhan, partai politik seringkali menjadi penyokong terjadinya praktek korupsi. Oleh karena itu, dia berharap Jokowi memiliki keberanian untuk melakukan kontrol terhadap partai politik, terutama partai-partai pendukung pemerintah. **


Editor : TIS-Kompas
Kategori : Nasional
Untuk saran dan pemberian informasi kepada katariau.com, silakan kontak ke email: redaksi riaumadain.com
Komentar Anda
Berita Terkait
 
 
Berita Pilihan
Copyrights © 2022 All Rights Reserved by Riaumadani.com
Scroll to top