Haryadi Sanjaya Minta Cek Legalitas Seluruh Federasi dan Serikat Mulai Pusat Sampai Daerah

Carut Marut Federasi dan Serikat di Inhu, Disarankan Disnaker Bentuk Team Indevenden

Jumat 18 Januari 2019, 16:29 WIB

Airmolek, Inhu, RIAUMADANI.com-"Kita minta Disnaker selaku pihak yg bertanggung jawab mengurus masalah pekerjaan dan mitra kerja dari serikat mau pun federasi yg ada di kab. Indragiri Hulu (Inhu) ini, membentuk team Investigasi Indevenden.

Mengecek legalitas seluruh federasi maupun serikat, mulai dari pusat sampai ke daerah," Demikian ucap Hariadi Sanjaya selaku pengurus IKSAN ( ikatan sarjana anak negeri.) Kab. Inhu dan pemerhati masalah tenaga kerja, Jumat (18/01/19), usai sholat jumat.

Dibeberkannya, ia cukup prihatin dengan kondisi carut marut nya pengelolaan manajemen serikat maupun federasi yang ada di inhu ini.

Coba banyangkan, tiap bulan mereka (buruh,red) di bebani dengan iuran wajib. Belum lagi uang chos dan uang lain-lain nya. Sementara perlindungan bagi mereka tidak ada sama sekali.

Dikala pekerja di PHK, serikat kadang tidak ambil peduli. Apa lagi, pekerja bongkar muat, malah lebih parah lagi,"bebernya.

Para pekerja ini diduga di jadikan sapi perahan oleh serikat mau pun federasi. Untuk mengurus KTA saja, mereka harus mengeluarkan sejumlah uang yang tidak sedikit. Belum lagi potongan persentase dari hasil bongkar muat,"sebutnya.

Miris kalau kita lihat, federasi dan serikat diduga hanya memperkaya diri pribadi, mereka tanpa ada tenggang rasa dan belas kasihan melihat para pekerja yang sudah seperti sapi perahan saja,"ungkapnya.

Dari pengamatan saya, tidak kurang dari lima ratus juta uang yang di tarik oleh serikat maupun federasi tiap bulan nya dari para pekerja yang mengatasnamakan iuran, dengan dalih iuran inilah dan iuran itu lah,"sindirnya.

Nah, uang ini kemana dan untuk apa ?. Sementara para pekerja jauh dari kata hidup layak.

Hal ini yang perlu Pemda Inhu maupun Dinas terkait tanggap. Kejadian seperti ini sudah berlangsung puluhan tahun, namun tak ada yang berani mengungkapkannya.

"Sekali lagi, tolong ditertibkan legalitas semua federasi maupun serikat yang ada di inhu ini,"pintanya.

"Kalau memang tak jelas ke-absahannya, tolong di bekukan serikat tersebut,"tegasnya.

Menurut hematnya, bagi APINDO yang ada di inhu ini, seharusnya juga berperan aktif untuk menertibkan federasi maupun serikat. Karena apindokan wadahnya para pengusaha yang ada di inhu.

"Buatlah senyaman mungkin investor yang di inhu ini agar nama daerah ini harum di luar sana," sarannya.

Tegur, dan jika perlu bubarkan saja serikat yang memakai pola premanisme di setiap perusahaan. Dan untuk mengatasi serikat seperti ini tidak perlu takut, karena negara ini negara hukum,"tandasnya.

Ditambahkannya, sepatutnya Inhu ini cukup malu, karena di antara kabupaten yang ada di riau ini, Kabupaten kita inilah yang paling terlambat menetapkan upah kabupaten," sindirnya.

Oleh karenanya, dalam hal ini, Bupati juga yang malu. Karena apa?, karena carut marut itu tadi,"sebutnya.

Seharus nya yang menetapkan upah itu adalah rapat Dewan Pengupah yang terdiri dari Apindo, Disnaker dan SPSI yang sah dari pusat sampai daerah.

Di inhu, menurut saya malah sesuka hati saja. Masak, federasi bongkar muat bicara tentang buruh atau karyawan tetap yang menerima upah atau gaji tetap perbulan. Hal inikan gak nyambung federasi itu.

Malu kita sama kabupaten lain,"ungkapnya.

Sebagai pemerhati tenaga kerja, saya sangat berharap di penghujung tugas bupati Yopi Arianto ini dan Kepala Dinas yang baru. Tolong hal ini ditertibkan, dan jangan ada lagi di inhu ini mafia didalam menajemen serikat maupun federasi,"harapnya.

Kasihan para pekerja atau buruh kita yang banting tulang, hanya untuk menyambung hidup dan demi masa depan keluarga mereka ,namun kehidupan mereka jauh dari kata layak," tandas dia.

Contoh nya, di PT. PAS. Masak satu perusahaan itu pekerja bongkar muat nya 213 orang. Sementara di PT. MAS, hampir 300 org.

Bagaimana mau kerja kalau sudah begini banyak nya. Untuk mengurus kta saja berkisar 500 ribu sampai 1 juta. Hal inikan sudah tidak manusiawi lagi, belum lagi potongan dan uang chos nya.

Tiap bulan mau 15 juta mereka keluarkan dana untuk serikat.

Bayangkan itu baru satu PT. Bagaimana Kalau 23 PT, berapa ratus juta dana yang bisa tersedot untuk serikat maupun federasi. Belum tentu organisasi itu sah keabsahannya,"ulas Haryadi Sanjaya.@Liputan: Arsad G.