Mukshon Ketua DPC- FSPTI- Inhu di Laporkan Ke Polda Riau

Diduga illegal dan Lakukan Pungli

Minggu 23 Desember 2018, 04:38 WIB

Berkas yang dilaporkan kepada Direktur Reskrimsus Polda RIAU, tanggal/ Airmolek, 23 November 2018, Nomor Surat: 012/ PC. FSPTD - K. SSPI/ LP/X/2018,

Airmolek, Inhu, RIAUMADANI. com - Dengan tegas, Ketum LP5SBI Banteng Yudha Pranoto akan melaporkan permasalahan Union Busting (pemberangusan serikat buruh,red) yang diduga dilakukan oleh oknum Aparatur Sipil Negara, RAJA SYAHRUDIN selaku KASI. PHI. DISNAKER Kabupaten Indragiri Hulu ( Inhu ), dan sdr MUKSHSON. BBA, ia mengaku sebagai Ketua FSPTI ( Federasi Serikat Pekerja Transportasi Indonesia), Kab.Inhu.

Untuk itu dirinya segera melaporkan kepada Kementerian Tenaga Kerja dan Bareskrimsus Mabes Polri tentang dugaan Union Busting sebagaimana yang telah dilaporkan sdr ZULFENDY dan RUDY KURNIAWAN NASUTION," tegasnya

Hal ini dilakukan demi tegaknya Law Enforcement (Penegakan Hukum, red), karena laporan Ketua FSPTD- K SPI, Kab Inhu yang sudah dilaporkan kepada Direktur Reskrimsus Polda RIAU, tanggal/ Airmolek, 23 November 2018, Nomor Surat: 012/ PC. FSPTD - K. SSPI/ LP/X/2018, namun hingga saat ini belum ada tindak lanjut dari Kepolisian,"sebutnya

Menurut saya, sambung Banteng, mungkin dikarenakan ini merupakan tahun politik sehingga persoalan ini belum menjadi prioritas, tapi perlu menjadi catatan, bahwa permasalahan tenaga kerja ini adalah masalah yang sangat krusial dan sensitif, yang mana apabila tidak ditangani secara proporsional dikhawatirkan akan menimbulkan konflik horizontal di Kab. Inhu,"ucapnya

Namun sangat disesalkan, karena hal ini telah dilaporkan ke Polda Riau, Bupati Inhu, DPRD Inhu, Polres Inhu, dan Dinas Terkait, tapi belum ada perhatian dan penyelesaian yang baik, sehingga apabila hal ini dibiarkan berlarut- larut, maka akan menimbulkan hal- hal yang tidak diinginkan dikemudian hari," ingatnya

Menyikapi ini, seyogianya, Bupati Inhu melalui Dinasker melakukan penyelesaian persoalan ini dengan arip dan bijaksana, atau setidaknya DPRD Inhu melakukan Hearing ( dengar pendapat,red ) dengan pihak terkait, sehingga apabila terdapat temuan perbuatan melawan hukum, maka hukum itu harus ditegakkan, bukan malah dibuat pembiaran,"sindirnya

Adapun akibat kejadian ini, Berdasarkan UU, Nomor: 21 Tahun 2000, Pasal 28, para pelaku dapat dikenakan sanksi penjara maksimal 5 tahun dan denda 500 juta, karena sifatnya kejahatan khusus tentang serikat tenaga kerja,"beber Banteng Yudha Pranoto, Minggu (24/12/18), pagi.

Selain itu, Warseno Ketua SPTSI, Kab. Inhu saat dikonfirmasi dilokasi yang berbeda menyebutkan, bahwasannya memang Benar, sdr MUKSHSON sudah tidak diakui dibarisan KSPSI pimpinan YORRYS RAWEYAI dan Sekjen H. RUDY PRAYETNO.,SE. Hal ini diperkuat Berdasarkan surat Nomor: 271/URG/DPP/ KSPSI/ II/2014, tanggal 15 Pebruari 2014," sebutnya

Ditambahkannya, Ketegasan sikap DPP - KSPSI, dengan ditolaknya SAUT SIALOHO dan MUKSHSON. BBA dikongres KSPSI/IX/ 2014, tanggal 8 sampai dengan 10/2014 dihotel Boro Budur Jakarta, melalui Surat Keputusan Nomor: 441/URG/ DPPKSPSI/XII/2014, tanggal 4 Desember 2014.

"Dalam hal ini diduga sdr MUKSHSON telah melakukan praktek illegal".

Kemudian, diperkuat lagi dengan himbauan ketua DPD. KSPSI.Prov.Riau. Nomor: 79/ DPD KSPSI/IX/2015, tanggal 19 September 2015, ditanda tangani Ketua: NURSAL TANJUNG, Sekretaris: SUPIANTO.,S.Sos.,MM," papar Warseno

Hal senada disampaikan ZULFENDY, Ketua SPTD yang juga Kabiro media online "KabarPolisi.com" Kab. Inhu.

Disebutkannya, bahwa, "Benar permasalahan Union Busting sudah saya laporkan, namun hingga saat ini belum ada tindak lanjutnya secara hukum oleh pihak penegak hukum, namun saya masih tetap menunggu proses penegakan hukumnya, karena persoalan ini menyangkut hajat hidup orang banyak,"sebutnya

Menurut dia, Sebagaimana dalam laporan itu, ada intimidasi, dan ada punglinya," bebernya

Untuk itu saya berharap, agar permasalahan ini segera diproses guna mencegah hal- hal yang tidak diinginkan dikemudian hari," harapnya

Disinggung adanya LSM LP5SBI yang juga turut melaporkan permasalahan ini ke Menteri Tenaga Kerja dan Mabes Polri, ia dengan lugas mengatakan itu hak mereka," kata Zulfendy, singkat.

Sampai berita ini dipublis, belum didapat keterangan dari Mukshson dan Raja Syahrudin terkait dugaan ini@ Liputan: BD4.