FHK2 Demo Kantor DPRD Pelalawan
			
			Ratusan Honorer K2 Datangi Kantor DPRD Tuntut Peningkatan Status PNS
			
					
										Ratusan Honorer K2 Datangi Kantor DPRD Tuntut Peningkatan Status PNS
			
        		Senin 24 September 2018, 23:37 WIB
        
			Ratusan Honorer K2 Datangi Kantor DPRD Tuntut Peningkatan Status PNS
     			Pelalawan. RIAUMADANI. com - Ratusan massa yang tergabung dalam forum honorer Kategori Dua (FHK2), Senin (24/9/2018) siang mendatangi Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pelalawan.
Kedatangan massa sebanyak 332 orang massa yang didominasi oleh para guru honorer K2 ini, guna meminta agar pihak legislatif (DPRD Pelalawan,red) serta Pemerintah kabupaten (Pemkab) Pelalawan, dapat memperjuangkan nasib mereka untuk diangkat menjadi pegawai negeri sipil (PNS). Sedangkan kedatangan massa ini, disambut langsung oleh Ketua DPRD Kabupaten Pelalawan H Nasarudin SH MH.
Dalam orasinya, Ketua forum honorer Kategori Dua (FHK2) Kabupaten Pelalawan Andri SPd mengatakan, aksi ini dilakukan pihaknya (FHK2,red) untuk menyampaikan aspirasi dan meminta dukungan ke KemenPAN-RB untuk diangkat menjadi PNS tanpa tes. Pasalnya, mereka mengabdi puluhan tahun kepada Negara, namun tidak memperoleh prioritas peningkatan status untuk menjadi PNS pada rekrukmen pegawai yang tengah dibuka oleh Kemenpan-RB pada tahun 2018 ini.
        
"Tujuan kami mendatangi kantor DPRD pagi hari ini, guna menyampaikan aspirasi serta meminta dukungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) dan juga DPRD Pelalawan untuk memperjuangkan nasib kami sebagai honorer K2 Pelalawan sehingga dapat diangkat menjadi PNS tanpa seleksi dan tes.
Dan tidak hanya menuntut diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) tanpa tes, kami juga meminta agar Pemkab Pelalawan dapat menunda atau memundurkan waktu pelaksanaan penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS)di Kabupaten Pelalawan pada Tahun 2018 ini. Serta mengutamakan dan prioritaskan pengangkatan honorer K2 khususnya tenaga pendidik menjadi PNS," ujarnya.
Lanjut Andri, sejak tahun 2003 silam hingga tahun 2018 ini, masih ada sebanyak 332 orang pegawai honorer K2 yang belum diangkat menjadi PNS.
Dimana dari jumlah ratusan honorer K2 ini, mayoritas adalah para tenaga pendidik atau guru yakni sebanyak 264 orang. Sedangkan sisanya sebanyak 72 orang honorer K2 lainnya, merupakan para tenaga kesehatan seperti bidan atau perawat, serta pegawai administrasi di instansi Pemkab Pelalawan.
"Tuntutan kami dari ratusan pegawai honorer K2 Kabupaten Pelalawan ini, sangatlah wajar. Pasalnya, kami sebagai honorer K2 telah mengabdi selama puluhan tahun, tanpa adanya kejelasan peningkatan status menjadi PNS. Dan alhamdulillah, Ketua DPRD Kabupaten Pelalawan H Nasaruddin SH MH berjanji siap untuk memperjuangkan nasib kami sebagai honorer K2 untuk diangkat menjadi PNS kepada Kemenpan-RB," katanya.
Menanggapi hal tersebut, Ketua DPRD Kabupaten Pelalawan H Nasaruddin SH MH mengatakan, DPRD Kabupaten Pelalawan berjanji akan menindaklanjuti aspirasi para honorer K2 di Kabupaten Pelalawan terkait penangakatan honorer menjadi PNS kepada Pemerintah pusat melalui Kemenpan-RB.
        
"Dua tahun yang lalu, kita telah mengirimkan surat kepada KemenPAN-RB terkait pengangkatan honorer K2 di Kabupaten Pelalawan menjadi PNS. Tapi, hingga saat ini masih belum dikabulkan, sehingga pada hari ini (Senin,24/9,red), kita akan mengirimkan surat lagi untuk lebih memperkuat.
Selain itu, pada Selasa (25/9) besok, kita juga akan menggelar pertemuan bersama DPR RI terkait honorer K2 ini. Apalagi, seluruh forum honorer K2 kabupaten se-Indonesia melalui Asosiasi DPRD Kabupaten Seluruh Indonesia (Adkasi) sepakat dan mendukung K2 untuk menjadi PNS tanpa tes. Jadi, kita berharap aspirasi honorer K2 ini nantinya dapat direstui dan disetujui Kemenpan-RB untuk diangkat PNS," pungkasnya. (MCR/sona)
     		
Kedatangan massa sebanyak 332 orang massa yang didominasi oleh para guru honorer K2 ini, guna meminta agar pihak legislatif (DPRD Pelalawan,red) serta Pemerintah kabupaten (Pemkab) Pelalawan, dapat memperjuangkan nasib mereka untuk diangkat menjadi pegawai negeri sipil (PNS). Sedangkan kedatangan massa ini, disambut langsung oleh Ketua DPRD Kabupaten Pelalawan H Nasarudin SH MH.
Dalam orasinya, Ketua forum honorer Kategori Dua (FHK2) Kabupaten Pelalawan Andri SPd mengatakan, aksi ini dilakukan pihaknya (FHK2,red) untuk menyampaikan aspirasi dan meminta dukungan ke KemenPAN-RB untuk diangkat menjadi PNS tanpa tes. Pasalnya, mereka mengabdi puluhan tahun kepada Negara, namun tidak memperoleh prioritas peningkatan status untuk menjadi PNS pada rekrukmen pegawai yang tengah dibuka oleh Kemenpan-RB pada tahun 2018 ini.
"Tujuan kami mendatangi kantor DPRD pagi hari ini, guna menyampaikan aspirasi serta meminta dukungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) dan juga DPRD Pelalawan untuk memperjuangkan nasib kami sebagai honorer K2 Pelalawan sehingga dapat diangkat menjadi PNS tanpa seleksi dan tes.
Dan tidak hanya menuntut diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) tanpa tes, kami juga meminta agar Pemkab Pelalawan dapat menunda atau memundurkan waktu pelaksanaan penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS)di Kabupaten Pelalawan pada Tahun 2018 ini. Serta mengutamakan dan prioritaskan pengangkatan honorer K2 khususnya tenaga pendidik menjadi PNS," ujarnya.
Lanjut Andri, sejak tahun 2003 silam hingga tahun 2018 ini, masih ada sebanyak 332 orang pegawai honorer K2 yang belum diangkat menjadi PNS.
Dimana dari jumlah ratusan honorer K2 ini, mayoritas adalah para tenaga pendidik atau guru yakni sebanyak 264 orang. Sedangkan sisanya sebanyak 72 orang honorer K2 lainnya, merupakan para tenaga kesehatan seperti bidan atau perawat, serta pegawai administrasi di instansi Pemkab Pelalawan.
"Tuntutan kami dari ratusan pegawai honorer K2 Kabupaten Pelalawan ini, sangatlah wajar. Pasalnya, kami sebagai honorer K2 telah mengabdi selama puluhan tahun, tanpa adanya kejelasan peningkatan status menjadi PNS. Dan alhamdulillah, Ketua DPRD Kabupaten Pelalawan H Nasaruddin SH MH berjanji siap untuk memperjuangkan nasib kami sebagai honorer K2 untuk diangkat menjadi PNS kepada Kemenpan-RB," katanya.
Menanggapi hal tersebut, Ketua DPRD Kabupaten Pelalawan H Nasaruddin SH MH mengatakan, DPRD Kabupaten Pelalawan berjanji akan menindaklanjuti aspirasi para honorer K2 di Kabupaten Pelalawan terkait penangakatan honorer menjadi PNS kepada Pemerintah pusat melalui Kemenpan-RB.
"Dua tahun yang lalu, kita telah mengirimkan surat kepada KemenPAN-RB terkait pengangkatan honorer K2 di Kabupaten Pelalawan menjadi PNS. Tapi, hingga saat ini masih belum dikabulkan, sehingga pada hari ini (Senin,24/9,red), kita akan mengirimkan surat lagi untuk lebih memperkuat.
Selain itu, pada Selasa (25/9) besok, kita juga akan menggelar pertemuan bersama DPR RI terkait honorer K2 ini. Apalagi, seluruh forum honorer K2 kabupaten se-Indonesia melalui Asosiasi DPRD Kabupaten Seluruh Indonesia (Adkasi) sepakat dan mendukung K2 untuk menjadi PNS tanpa tes. Jadi, kita berharap aspirasi honorer K2 ini nantinya dapat direstui dan disetujui Kemenpan-RB untuk diangkat PNS," pungkasnya. (MCR/sona)
| Editor | : | Tis | 
| Kategori | : | Pelalawan | 
							Untuk saran dan pemberian informasi kepada katariau.com, silakan kontak ke email: redaksi riaumadain.com						
											
	Komentar Anda
	Berita Terkait
  Berita Pilihan
  
        
                        Internasional
        

        		Minggu 07 September 2025, 20:18 WIB
        
			Timnas Indonesia U-23 Wajib Kalahkan Korea Selatan Untuk lolos ke Putaran Final Piala Asia U-23 2025   
        		Rabu 09 Juli 2025
            
PKB Gelar Puncak Harlah 23 Juli, Undang Prabowo hingga Ketum Partai
        		Rabu 11 Juni 2025
            
Arab Saudi Tegur Indonesia soal Data Kesehatan Jemaah, Kuota Haji 2026 Terancam Dipotong
        		Kamis 08 Mei 2025
            
"Jelang Kedatangan Jemaah, Petugas Siapkan Layanan di Makkah"
        
                        Politik
        

        		Rabu 29 Oktober 2025, 14:26 WIB
        
			Bertemu Menteri Imigrasi, Ketua IWO Riau Tegaskan Komitmen Jadi Mitra Strategis Imigrasi dan Lapas
        		Jumat 17 Oktober 2025
            
Rohul Catat Pertumbuhan Ekonomi Tertinggi di Riau, Bukti Kepemimpinan Visioner Bupati Anton dan Wabup Syafaruddin Poti
        		Minggu 05 Oktober 2025
            
Tim Gabungan Avsec dan Lanud RSN Gagalkan Penyelundupan Narkotika Jenis Sabu Seberat Hampir 1Kg
        		Rabu 27 Agustus 2025
            
Kejari Rohul Tahan LA Kepsek dan R Bendahara SMAN 1 Ujung Batu
         Nasional         
        

        		Senin 03 November 2025, 22:19 WIB
        
			Pemprov Riau Tegaskan Gubernur Abdul Wahid Tak Terjaring OTT KPK
        		Senin 03 November 2025
            
Pemprov Riau Tegaskan Gubernur Abdul Wahid Tak Terjaring OTT KPK
        		Senin 03 November 2025
            
PT. Tunggal Perkasa Plantations Giat Sosial, Fogging Permukiman Warga Cegah DBD
        		Jumat 24 Oktober 2025
            
Pemerintah Indonesia Resmi Bolehkan Umroh Mandiri Tanpa Biro Travel
  Terpopuler
01
            Minggu 07 Agustus 2016, 07:47 WIB
            
Ribuan Personel Keamanan Diterjunkan Kawal Kirab Api PON 2016 Selama 11 Har        02
            Rabu 17 September 2014, 02:20 WIB
            
Pemkab Pelalawan Kembangkan Pembibitan Ikan Secara Modern        03
            Sabtu 25 April 2015, 04:51 WIB
            
10 Pejabat Kedubes Asing Dipanggil ke Nusakambangan        04
            Selasa 09 Februari 2016, 01:21 WIB
            
LSM Laporkan Satker SNVT.Dedi dan PPK, Rukun dan Irzami Ke KPK        05
            Rabu 25 Juni 2014, 05:20 WIB
            
Capres-Cawapres Prabowo-Hatta  Klarifikasi Harta ke KPK        
  
         Pekanbaru         
        

        		Senin 20 Oktober 2025, 07:04 WIB
        
			Dani Nursalam Pimpin LKP DPW PKB Riau, Abdul Wahid: Kader Harus Jadi Penjaga Ideologi dan Aspirasi Masyarakat
        		Senin 20 Oktober 2025
            
Dani Nursalam Pimpin LKP DPW PKB Riau, Abdul Wahid: Kader Harus Jadi Penjaga Ideologi dan Aspirasi Masyarakat
        		Selasa 07 Oktober 2025
            
Dugaan Adanya SPPD fiktif di DPRD Kota Pekanbaru, Sekwan Hambali Diperiksa Kejari
        		Rabu 01 Oktober 2025
            
Dua Pelaku Pengoplos Gas LPG Bersubsidi Dibekuk Tim  Ditreskrimsus Polda Riau