Dalam “Kasus” Ansor, LAMR Tetap Inginkan Harmonisasi

Kamis 20 September 2018, 18:52 WIB

Ketua Umum Dewan Pimpinan Harian (DPH) LAMR, Datuk Seri Syahril Abubakar

Pekanbaru. RIAUMADANI. com — Lembaga Adat Melayu Riau (LAMR) tetap menginginkan terwujudnya harmonisasi di tengah masyarakat Riau menyusul penolakan berbagai komponen masyarakat Riau terhadap kegiatan Kirab Satu Negeri yang dilaksanakan Gerakan Pemuda (GP) Ansor di daerah ini, mulai Sabtu mendatang. Masing-masing pihak baik pelaksana kegiatan maupun penolak diharapkan dapat lebih mengedepankan ukhwah Islamiah dan rasa sebangsa maupun senegara.

“Jadi, tidak ada menang-menangan, tidak ada mentang-mentang,” kata Ketua Umum Dewan Pimpinan Harian (DPH) LAMR, Datuk Seri Syahril Abubakar, menanggapi makin meluasnya penolakan terhadap kegiatan GP Ansor di Riau, Kamis (20/9). Ia menambahkan, sampai saat ini, LAMR masih menampung aspirasi dari semua unsur baik dari penyelenggara maupun penolakan.

Syahril mengaku, penolakan terbaru terhadap kegiatan GP Ansor itu, dikeluarkan oleh LAMR Kabupaten Kepulauan Meranti Rabu malam. Ini menyusul penolakan dari LAMR Siak. Belum lagi dari berbagai belasan organisasi massa seperti Gerakan Masyarakat Menuntut Keadilan (GMMK), Pembela Tanah Air (Peta), Front Pembela Bumi Lancang Kuning, Jamiah Assholihin, Hulubalang Tapung, Lasykar Melayu Bersatu (LMB), dan Front Pembela Islam (FPI).

Menurut Syahril, penolakan itu intinya adalah dikaitkannya kegiatan GP Ansor tersebut dengan wacana Islam Nusantara dan perlakuan oknum Ansor terhadap Ustadz Abdul Somad di berbagai daerah di Jawa. Selain itu, penggunaan simbol Kerajaan Siak, sehingga kesannya, kerajaan yang membina peradaban Islam di Sumatera Timur itu adalah bagian dari kegiatan Ansor.

“Selain kelompok penolak, LAMR juga didatangi Ansor,” kata Syahril seraya menjelaskan bahwa Ketua GP Ansor Riau, Purwaji, mengatakan, acara Kirab Satu Negeri adalah untuk kesatuan bangsa. Siak dipilih antara lain karena patriotisme Sultan Siak Syarif Kasim II yang telah menyerahkan harta pribadi maupun kerajaannya kepada Indonesia. Ini harus diingatkan kepada seluruh warga negara Indonesia.

Tidak Intervensi

Kegiatan itu sendiri berlangsung secara nasional dengan sistem estafet. Misalnya, Riau khususnya Siak, Bantan-Bengkalis, dan Meranti, menerima kegiatan itu dari Sumut, kemudian melanjutkannya ke Kepulauan Riau. Mengenai Ketua GP Ansor Pusat H. Yaqut Cholil Qoumas yang disebut-sebut penolak selalu menghina UAS, tidak dijadwalkan hadir di Riau.

Memenuhi permintaan GP Ansor, kata Syahril, LAMR berusaha memediasi pelaksana kegiatan itu dengan berbagai pihak, apalagi dengan LAMR Siak dan LAMR Meranti. “Tapi organisasi LAMR ini bersifat konfederasi, sebagai bentuk demokrasi Melayu, jadi tidak ada garis komando. Juga tidak mungkin mengintervensi LAMR di kabupaten,” kata Syahril.

Meskipun demikian, sebagaimana kemasyarakatan dalam tunjuk ajar Melayu, begitu banyak hal yang bisa didudukkan bersama, karena itu pulalah LAMR bisa berperan. Hal ini tentu saja dilandasi dengan memperhatikan alur dan patut, berpihak kepada kepentingan yang lebih besar selain memperhatikan posisi fungsi kemasyarakatan itu sendiri.

Hal terakhir itu misalnya menyangkut degan apakah memungkinkan LAMR Siak dan LAMR Meranti mencabut pernyataan mereka yang telah menolak kegiatan GP Ansor itu. “LAMR tidak akan meminta mereka mencabut maupun mempertahankan sikap mereka, cuma bisa memberi pengertian dengan hal-hal yang bisa dibicarakan,” kata Syahril.

Sejalan dengan itu, Syahril teringat dengan pernyataan Ketua GP Ansor Riau yang bernada kesal menyatakan bahwa baru setelah ada penolakan, pihaknya bertemu dengan LAMR. Seiringan dengan itu pula, Purwaji sempat meminta maaf karena timbulnya kegaduhan ini. ( rls )