DPRD Kuansing Gelar Paripurna Pandangan Umum Praksi Terhadap LPJ Pemkab 2017

Paripurna DPRD Kuansing

Senin 13 Agustus 2018, 23:52 WIB

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kuantan Singingi (Kuansing) melaksanakan sidang paripurna tentang pandangan umum dari fraksi-fraksi DPRD Kuansing terhadap Ranperda tentang Laporan Pertanggung jawaban (LPJ) Anggaran pe

Teluk Kuantan, RIAUMADANI. com - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kuantan Singingi (Kuansing) melaksanakan sidang paripurna tentang pandangan umum dari fraksi-fraksi DPRD Kuansing terhadap Ranperda tentang Laporan Pertanggung jawaban (LPJ) Anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Kuansing tahun 2017, Dilaksakan Diruang Multimedia Sekretariat DPRD Senin, (13/8/2018).

Sidang paripurna yang di gelar secara terbuka untuk umum, yang dipimpin oleh wakil ketua I DPRD Kuansing, Sardiyono, A.Md. yang mempersilahkan masing-masing fraksi dari partai untuk menyampaikan pandanganya terhadap Ranperda LPJ APBD Kuansing tahun 2017.

Partai Golkar melalui juru bicaranya, H. Sutoyo, SH menyampaikan pandangannya terhadap Ranperda LPJ apbd kuansing tahun 2017, bahwa partail golkar mengucapkan terima kasih kepada bupati kuansing yang telah menyampaikan nota pengantar ranperda lpj apbd kuansing tahun 2017. Dalam pelaksanaan apbd 2017 yang masih terbatas, namun pemerintah daerah kabupaten kuansing mampu memperoleh pengghargaan wajar tanpa pengecualian (wtp) dari BPK RI.

Partai golkar mengharapkan kepada bupati kuantan singingi beberapa hal sebagai berikut.

1. Penghargaan WTP terus dipertahankan

2. Melaksanakan rekomendasi dari BPK RI terhadapa kelemahan administrasi keuangan dari pemda kuansing

3. Bupati diharapkan menilai kepala OPD yang lalai dan suka berbohong terkait undangan dari DPRD untuk hadir disidang paripurna, yang beralasan Dinas luar

Pembangunan tiga pilar. Golkar menyarankan ke Pemerintah untuk memfungsikan bangunan tiga pilar tersebut.

Kepada OPD menyusun anggaran memperhitungkan dampak yang akan terjadi atas anggaran yang digunakan. Serta lebih teliti terhadap penggunaan anggaran dan jangan sampai setelah dianggarkan dan akhirnya tidak bisa dibayarkan.

Selanjutnya partai Nasdem, melalui juru biacaranya Rustam Efendi menyampaikan saran kepada Bupati Kuansing sebagai berikut.

Fraksi Nasdem mengucapkan terima atas peroleh wtp dari bpk Ri

1. Masih ada ketidakkecermatan pemerintah dalam pengelolaan angaran

2. Apa penyebab rendahnya realisasi bantuan anggaran sosial

3. Perlunya pemberian saksi kepada asn yang lalai dan dalam bekerja supaya menghindarkan kerugian negara.

Fraksi gerindra, melaui ketua fraksinya solehudin.

Fraksi Gerindra meminta pimpinan sidang untuk menyampaikan pandangan fraksinya, dan Fraksi PBB, melalui juru bicaranya Agus samad mengucapkan terima kasih kepada bupati kuansing yang telah menympaikan ranperda LPJ APBD Kuansing tahun 2017.

Fraksi memberikan masukan dan catatan sbb

1. 91.22 persen atas pencapaian yang bagus

2. Kepastian sumber pad yang belum terpenuhi. Yang terendah adalah pencapaian retribusi yang hanya tercapai 4 persen lebih.

3. Melaksanakan rekomendasi BPK RI yang harus segera mungkin ditindaklanjuti.

Selanjutnya fraksi Demokrat, melaui juru bicaranya, Jontikal

Memberikan pandangan sbb

1.Dinas PUPR banyak melaksanakan pembayaran tunda bayar.

2. Rendahnya PAD dari Retribusi

3. Program jembatan yang realisasinya tidak tercapai

4. Ada Kelebihan bayar di dinas pupr 800 juta ke rekanan, mohon penjelasan

5. Gaji pegawai honor tidak sama setda dan opd yang jauh berbeda

6. Pendidikan, pembayaran guru bantu daerah 12 milyar sedangkan pemda tidak ada mengangkat guri bantu. Mohon penjelasannya

7. Dinas kesehatan belum bagus pelayanannya terhadap masyarakat.

Pandangan fraksi PAN, melalui juru bicaranya Masfar Makmur, SE

1. Potensi pad tahun 2017, melihat penurun kinerja pemerintah daerah, ada beberapa sektor yang mengalami penurunan secara siknifikan.

2. Lemahnya payung hukum untuk mengikat investor unntuk berinvestasi di kuansing.

Sedangkan Fraksi Perjuangan melalui jurubicaranya Rosi Atali mengharapkan:
Peningkatan mutu pendidikan, kesehatan, dan pelayanan terhadap masyarakat. OPD agar lebih bekerja keras sehingga dapat mensejahterakan masyarakat kuansing, kalau pimpinan OPD harus mampu mempertimbangkan hal-hal yang akan merugika pemerintah daerah.

Kedua, Bupati diminta melakukan evaluasi terhadap OPD yang terkesan lalai dan tidak frofesianal dalam bekerja. "Evaluasi ini untuk memperkuat kinerja pemerintah," katanya.

Ketiga, Pemerintah harus mampu meningkatkan fungsi bangunan tiga filar, apa lagi hotel Kuansing yang harus sudah bisa untuk menginap wisatawan pada saat pacu jalur 2018 mendatang ini
Pandangan fraksi PKB plus, mengharapkan hasil pencapaian penghargaan wtp harus dipertahankan, jangan terlena dan puas atas hasil tersebut.
Rls/MU