PEKANBARU. RIAUMADANI. com - Lembaga Adat Melayu Riau (LAMR) berharap agar pengelolaan ladang minyak Blok Rokan diserahkan kepada daerah melalui perusahaan di daerah. Hal ini dimaksudkan agar Riau memperoleh nilai tambah lebih dengan keberadaan ladang minyak tersebut.

Demikian salah satu benang hijau dari musyawarah Majelis Kerapatan Adat Lembaga Adat Melayu Riau (MKA LAMR), Rabu (25/7/2018).

"Kita bersama segenap komponen masyarakat Riau akan berjuang untuk itu," kata Ketua Umum (Ketum) MKA LAM Riau, Datuk Seri Al Azhar usai memimpin musyawarah tersebut.

Ladang minyak Blok Rokan merupakan ladang minyak terbesar di Indonesia yang terletak pada beberapa kabupaten di Riau. PT Caltex Pacific Indonesia (CPI) yang kini bernama PT Chevron Indonesia telah 50 tahun mengelolanya dan berakhir tahun 2021. Pada tahun 2017, ladang ini menghasilkan minyak sekitar 240 ribu barrel per hari. Cadangannya kini diperkirakan 1,17 juta barrel.

Diperoleh keterangan, Chevron berniat ingin tetap mengelola ladang minyak itu. Dengan demikian, Riau hanya memperoleh bagian 10 persen yang diatur undang-undang sebagai daerah penghasil. Padahal, daerah ini bisa dapat jauh lebih besar dari ketentuan itu kalau dikelola sendiri yang juga dibenarkan berdasarkan ketentuan.

Di sisi lain, Riau sudah mampu mengelola ladang minyak tersebut berkaitan tersedianya sumber daya manusia dan finansial. Apalagi Riau telah memiliki pengalaman untuk itu, misalnya melalui pengelolaan CPP Block di Siak yang melibatkan sejumlah kabupaten/ kota. Sekitar 85 sumber daya manusia di ladang tersebut berasal dari Riau.

"Oleh karena itu, tidak mustahil pula blok Rokan dikelola oleh daerah ini. Soal legalitas pengelolanya, seperti perusahaan mana di daerah yang patut, kita bicarakan kemudian," kata Al Azhar.

Ia mengatakan, keputusan mengelola blok Rokan yang diputuskan LAMR selain melihat kemampuan tempatan, juga merupakan aspirasi berbagai kalangan. Oleh karena itu pula, LAMR akan mengerahkan semua komponen masyarakat untuk perjuangan tersebut.

Dalam musyawarah itu pula, datuk-datuk dan datin-datin di MKA LAMR menghubungi Pemprov Riau untuk meminta keterangan sejauh mana Riau memperoleh keuntungan dari keberadaan blok Rokan terutama untuk masa depan. Suatu pertemuan untuk ini telah dirancang pada Jumat mendatang.

Tak sampai di situ saja, mulai Rabu semalam (25/7/2018) berbagai komponen dikontak untuk berhimpun dalam suatu momen tertentu. Termasuk juga diantaranya mulai menyusun studi akademis berkaitan dengan pengelolaan blok Rokan.

Menurut pengamatan, sejumlah tokoh yang terlibat perjuangan pengelolaan blok CPP yang juga anggota MKA LAMR terlibat di dalam usaha blok Rokan ini. Di antaranya terlihat Datin Azlaini Agus, Datuk Makmur Hendrik, Datuk Elmusian, bahkan Ketum MKA LAMR sendiri, Datuk Seri Al azhar. Pengalaman mereka dalam perjuangan Blok CPP akan banyak membantu dalam upaya daerah ini memperoleh hak mengelola blok Rokan. (Rls)