Lelang proyek PTPTN V
6 Proyek PT.Mega Mulya Mas di PTPN V Riau Dinilai Non Prosedural
Senin 20 Oktober 2014, 02:07 WIB
PTPN V RIAU
6 Paket Lelang di PTPN V Riau Dinilai Non Prosedural
PEKANBARU, Riaumadani. com - Direktur Eksekutif Indonesian Monitoring Development [IMD] R Adnan menilai 6 paket pekerjaan di PT Perkebunan Nusantara [PTPN] V Riau sebesar Rp19,53 miliar pada tahun 2013 tidak prosedural dalam proses lelang.
"Kita sudah mempertanyakan hal ini kepada Direktur Utama (Dirut) PTPN V tetapi tidak ada tanggapan. Kemarin terpaksa kita kirimkan surat somasi terbuka kepada pimpinan BUMN tersebut," ujar R Adnan pada wartawan, Sabtu [18/10/2014].
Menurut Adnan, surat somasi itu berisikan jika dalam tempo 3 kali 24 jam belum ada juga respon dari surat pertama yang mempertanyakan prosedural lelang 6 paket pekerjaan tadi, IMD terpaksa membawa persoalan itu ke ranah hukum, baik berupa gugatan pidana maupun perdata.
Dalam surat yang ditujukan kepada Dirut PTPN V, IMD mempertanyakan alasan dimenangkannya PT Mega Mulya Mas untuk mengerjakan 6 paket proyek senilai Rp19.535.294.697,- Karena perusahaan yang beralamat di Jalan Murni/Warga nomor 12 Medan, Sumatera Utara ini tidak memenuhi persyaratan.
Salah satunya, PT Mega Mulya Mas dianggap melanggar Fakta Integritas dengan mamasukkan dokumen yang tidak benar. Sebab, faktanya Sertifikat Badan Usaha [SBU] perusahaan ini sudah tidak berlaku lagi sejak 2013, sebagaimana yang dikuatkan oleh Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi [LPJK] Daerah Riau.
"Dalam SBU yang tidak berlaku lagi itu, di bagian depan asosiasinya tertera Gapensi, sedangkan di bagian belakang tercantum Gapeknas. Adalah hal yang tak lumrah, dalam satu SBU terdapat dua asosiasi jasa kontruksi di bidang yang sama,"" pungkasnya.
Menanggapi hal ini Kaur Humas PTPN 5 Friando Panjaitan saat di hubungi via ponselnya, Sabtu [18/10/2014] membantah tuduhan LSM IMD tersebut.
Ia mengatakan tudingan LSM yang dialamatkan kepada pihaknya tersebut tidak benar terjadi, dengan alasan permasalahan tersebut sudah pernah di jelaskan pihak manajemen kepada LSM dan media.
"Permasalahan ini sebenarnya sudah berulang kali kami jelaskan baik pada LSM atau pun Media. Bahwa tudingan tersebut tidak benar terjadi demikian, semuanya sudah sesuai prosedur dalam proses lelang," jawab Friando Panjaitan singkat seraya mengakhiri perbincangan.**
PEKANBARU, Riaumadani. com - Direktur Eksekutif Indonesian Monitoring Development [IMD] R Adnan menilai 6 paket pekerjaan di PT Perkebunan Nusantara [PTPN] V Riau sebesar Rp19,53 miliar pada tahun 2013 tidak prosedural dalam proses lelang.
"Kita sudah mempertanyakan hal ini kepada Direktur Utama (Dirut) PTPN V tetapi tidak ada tanggapan. Kemarin terpaksa kita kirimkan surat somasi terbuka kepada pimpinan BUMN tersebut," ujar R Adnan pada wartawan, Sabtu [18/10/2014].
Menurut Adnan, surat somasi itu berisikan jika dalam tempo 3 kali 24 jam belum ada juga respon dari surat pertama yang mempertanyakan prosedural lelang 6 paket pekerjaan tadi, IMD terpaksa membawa persoalan itu ke ranah hukum, baik berupa gugatan pidana maupun perdata.
Dalam surat yang ditujukan kepada Dirut PTPN V, IMD mempertanyakan alasan dimenangkannya PT Mega Mulya Mas untuk mengerjakan 6 paket proyek senilai Rp19.535.294.697,- Karena perusahaan yang beralamat di Jalan Murni/Warga nomor 12 Medan, Sumatera Utara ini tidak memenuhi persyaratan.
Salah satunya, PT Mega Mulya Mas dianggap melanggar Fakta Integritas dengan mamasukkan dokumen yang tidak benar. Sebab, faktanya Sertifikat Badan Usaha [SBU] perusahaan ini sudah tidak berlaku lagi sejak 2013, sebagaimana yang dikuatkan oleh Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi [LPJK] Daerah Riau.
"Dalam SBU yang tidak berlaku lagi itu, di bagian depan asosiasinya tertera Gapensi, sedangkan di bagian belakang tercantum Gapeknas. Adalah hal yang tak lumrah, dalam satu SBU terdapat dua asosiasi jasa kontruksi di bidang yang sama,"" pungkasnya.
Menanggapi hal ini Kaur Humas PTPN 5 Friando Panjaitan saat di hubungi via ponselnya, Sabtu [18/10/2014] membantah tuduhan LSM IMD tersebut.
Ia mengatakan tudingan LSM yang dialamatkan kepada pihaknya tersebut tidak benar terjadi, dengan alasan permasalahan tersebut sudah pernah di jelaskan pihak manajemen kepada LSM dan media.
"Permasalahan ini sebenarnya sudah berulang kali kami jelaskan baik pada LSM atau pun Media. Bahwa tudingan tersebut tidak benar terjadi demikian, semuanya sudah sesuai prosedur dalam proses lelang," jawab Friando Panjaitan singkat seraya mengakhiri perbincangan.**
Editor | : | TIS-RE |
Kategori | : | Hukum |
Untuk saran dan pemberian informasi kepada katariau.com, silakan kontak ke email: redaksi riaumadain.com
Komentar Anda
Berita Terkait
Berita Pilihan
Internasional
Jumat 26 Januari 2024, 22:52 WIB
Daftar Negara Lolos 16 Besar Piala Asia 2023, Ada Indonesia
Jumat 22 Desember 2023
Serangan Israel ke Gaza Palestina Telah Menelan Korban 20,000 Jiwa
Minggu 03 Desember 2023
Jerman Rebut Juara Piala Dunia U17 2023, Kalahkan Perancis Lewat Adu Punalti,
Sabtu 02 Desember 2023
Beberapa Menit Gencatan Senjata Usai, Militer Zionis Israel Bombardir Rumah Sakit Nasser
Politik
Selasa 07 Mei 2024, 06:14 WIB
Abdul Wahid Serahkan formulir pendaftaran calon Gubernur Riau 2024 ke PDIP
Rabu 17 April 2024
MK Tegaskan Putusan Sidang Sengketa Pilpres 2024 Diumumkan 22 April
Jumat 12 April 2024
Bupati Kasmarni Langsung Gelar Open House di Wisma Daerah Sri Mahkota Bengkalis
Senin 08 April 2024
Koperasi Bunsur Pesisir Cemerlang Salurkan Pinjaman ke Dua Kepada 476 Pemilik SHM Lahan TORA
Nasional
Rabu 15 Mei 2024, 06:40 WIB
Dewan Pers Tolak RUU Penyiaran, Ancaman Independensi dan Profesionalisme
Rabu 15 Mei 2024
Dewan Pers Tolak RUU Penyiaran, Ancaman Independensi dan Profesionalisme
Sabtu 11 Mei 2024
Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari: Caleg Terpilih di Pileg 2024 Tak Wajib Mundur Jika Maju Pilkada
Senin 06 Mei 2024
Miris! Mahkamah Agung Diduga Terindikasi Kuat sebagai Pasar Gelap Jual-beli Perkara
Terpopuler
01
Minggu 07 Agustus 2016, 07:47 WIB
Ribuan Personel Keamanan Diterjunkan Kawal Kirab Api PON 2016 Selama 11 Har 02
Rabu 17 September 2014, 02:20 WIB
Pemkab Pelalawan Kembangkan Pembibitan Ikan Secara Modern 03
Sabtu 25 April 2015, 04:51 WIB
10 Pejabat Kedubes Asing Dipanggil ke Nusakambangan 04
Selasa 09 Februari 2016, 01:21 WIB
LSM Laporkan Satker SNVT.Dedi dan PPK, Rukun dan Irzami Ke KPK 05
Rabu 25 Juni 2014, 05:20 WIB
Capres-Cawapres Prabowo-Hatta Klarifikasi Harta ke KPK
Pekanbaru
Rabu 15 Mei 2024, 06:11 WIB
Pj Gubri SF Hariyanto Lepas JCH Riau, Ini Pesan untuk Jemaah
Rabu 15 Mei 2024
Pj Gubri SF Hariyanto Lepas JCH Riau, Ini Pesan untuk Jemaah
Rabu 08 Mei 2024
H.Endang Sukarelawan dan Lahmuddin Rambe Kembalikan Berkas Pendaftaran ke Partai PKB
Rabu 08 Mei 2024
Rahmansyah Kembalikan Formulir Pendaftaran Bacalon Walikota Pekanbaru ke PKB dan Nasdem