BUMN
Presiden Jokowi bersama Ali Mochtar Ngabalin
Riza Patria: Zaman Jokowi Banyak Jabatan Strategis Diisi Pendukung dan Kerabat
Jumat 20 Juli 2018, 23:03 WIB
Presiden Jokowi bersama Ali Mochtar Ngabalin
Jakarta. RIAUMADANI. com - Ketua DPP Partai Gerindra Ahmad Riza Patria mengkritik pengangkatan Tenaga Ahli Utama Kedeputian IV Bidang Komunikasi Politik dan Diseminasi Informasi Kantor Staf Presiden (KSP), Ali Mochtar Ngabalin sebagai komisaris PT Angkasa Pura I.
Riza mengatakan, pemerintah memang memiliki hak untuk menempatkan siapa pun sebagai komisaris BUMN. Namun, seharusnya pemerintah menempatkan tenaga profesional yang mampu meningkatkan produktivitas badan usaha.
"BUMN ini kan menjadi perusahaan milik negara yang diharapkan memberi kontribusi positif, meningkatkan produktivitas," ujar Riza saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (20/7/2018).
"Nah di tengah masalah BUMN harusnya pemerintah menempatkan orang-orang yang terbaik di jajaran direksi dan jajaran komisaris," ucapnya.
Menurut Riza, jabatan komisaris di BUMN merupakan jabatan publik yang seharusnya diisi oleh kalangan profesional, bukan jabatan politik.
Ia menilai jika jabatan komisaris BUMNdijadikan sebagai sarana membagi kekuasaan, maka hal itu akan berdampak negatif pada produktivitas BUMN itu sendiri.
"Hendaknya jabatan-jabatan itu diisi oleh profesional bukan bagi-bagi kekuasaan, bukan bagi-bagi kue. Kalau yang dilakukan bagi-bagi kekuasaan karena teman, saudara, kerabat, kroni dan sebagainya, maka yang hancur bukan hanya BUMN, maka bangsa ini akan hancur," kata Riza.
Ia juga mengkritik banyaknya jabatan strategis, seperti komisaris dan jajaran direksi BUMN, yang diisi oleh orang-orang yang dianggap telah mendukung pemerintah.
Oleh sebab itu ia berharap pemerintah lebih mempertimbangkan faktor profesionalisme dalam mengisi jabatan-jabatan strategis.
"Kita coba lihat di zaman Jokowi ini, banyak sekali jabatan-jabatan strategis seperti itu diisi karena pendukung, kerabat, diisi karena pengamat yang selama ini mendukung pemerintah," tuturnya.
Ali Mochtar Ngabalin diangkat menjadi anggota Dewan Komisaris PT Angkasa Pura I menggantikan anggota yang lama, Selby Nugraha Rahman.
Keputusan itu dilakukan oleh Kementerian BUMN melalui pengumuman perubahan susunan Dewan Komisaris AP I, Kamis (19/7/2018). (*)RLS
Riza mengatakan, pemerintah memang memiliki hak untuk menempatkan siapa pun sebagai komisaris BUMN. Namun, seharusnya pemerintah menempatkan tenaga profesional yang mampu meningkatkan produktivitas badan usaha.
"BUMN ini kan menjadi perusahaan milik negara yang diharapkan memberi kontribusi positif, meningkatkan produktivitas," ujar Riza saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (20/7/2018).
"Nah di tengah masalah BUMN harusnya pemerintah menempatkan orang-orang yang terbaik di jajaran direksi dan jajaran komisaris," ucapnya.
Menurut Riza, jabatan komisaris di BUMN merupakan jabatan publik yang seharusnya diisi oleh kalangan profesional, bukan jabatan politik.
Ia menilai jika jabatan komisaris BUMNdijadikan sebagai sarana membagi kekuasaan, maka hal itu akan berdampak negatif pada produktivitas BUMN itu sendiri.
"Hendaknya jabatan-jabatan itu diisi oleh profesional bukan bagi-bagi kekuasaan, bukan bagi-bagi kue. Kalau yang dilakukan bagi-bagi kekuasaan karena teman, saudara, kerabat, kroni dan sebagainya, maka yang hancur bukan hanya BUMN, maka bangsa ini akan hancur," kata Riza.
Ia juga mengkritik banyaknya jabatan strategis, seperti komisaris dan jajaran direksi BUMN, yang diisi oleh orang-orang yang dianggap telah mendukung pemerintah.
Oleh sebab itu ia berharap pemerintah lebih mempertimbangkan faktor profesionalisme dalam mengisi jabatan-jabatan strategis.
"Kita coba lihat di zaman Jokowi ini, banyak sekali jabatan-jabatan strategis seperti itu diisi karena pendukung, kerabat, diisi karena pengamat yang selama ini mendukung pemerintah," tuturnya.
Ali Mochtar Ngabalin diangkat menjadi anggota Dewan Komisaris PT Angkasa Pura I menggantikan anggota yang lama, Selby Nugraha Rahman.
Keputusan itu dilakukan oleh Kementerian BUMN melalui pengumuman perubahan susunan Dewan Komisaris AP I, Kamis (19/7/2018). (*)RLS
| Editor | : | Tis/Rls |
| Kategori | : | Nasional |
Untuk saran dan pemberian informasi kepada Riaumadani.com, silakan kontak ke email: redaksi Riaumadani.com
Komentar Anda
Berita Terkait
Berita Pilihan
Internasional

Minggu 08 Februari 2026, 08:28 WIB
Timnas Indonesia Jadi Runner-up Piala Asia Futsal 2026, Kalah Adu Penalti Lawan Iran
Minggu 07 September 2025
Timnas Indonesia U-23 Wajib Kalahkan Korea Selatan Untuk lolos ke Putaran Final Piala Asia U-23 2025
Rabu 09 Juli 2025
PKB Gelar Puncak Harlah 23 Juli, Undang Prabowo hingga Ketum Partai
Rabu 11 Juni 2025
Arab Saudi Tegur Indonesia soal Data Kesehatan Jemaah, Kuota Haji 2026 Terancam Dipotong
Politik

Selasa 02 Juni 2026, 17:19 WIB
Wabup Bengkalis: Pancasila Bintang Penuntun Bangsa dan Fondasi Perdamaian Dunia
Senin 01 Juni 2026
Memaknai Hari Lahir Pancasila, Merawat Persatuan di Tengah Keberagaman Riau
Senin 18 Mei 2026
Marjeni, SE.MM: Badan Pekerja Pelestarian Cagar Budaya Membantu Pemerintah Kabupaten Rohul Menginventarisir Semua Kawasan Cagar Budaya se-Rokan Hulu Beserta Statusnya
Senin 09 Maret 2026
Siti Aisyah Anggota DPR RI Komisi III Sosialisasi 4 Pilar di Skip Hulu, Rengat. Ajak Ustadz. Fitter Kumpala. 
Nasional

Rabu 03 Juni 2026, 20:11 WIB
Profil Dadan Hindayana Mantan Kepala BGN yang Ditahan Kejagung
Rabu 03 Juni 2026
Profil Dadan Hindayana Mantan Kepala BGN yang Ditahan Kejagung
Rabu 03 Juni 2026
Profil Lodewyk Pusung, Sehari Setelah Dipecat Prabowo Sebagai Wakil Kepala BGN, Ditahan Kejagung
Rabu 03 Juni 2026
Profil Sony Sonjaya, Purnawirawan Polri Dicopot dari Wakil Kepala BGN, Ditahan Kejagung
Terpopuler
01
Minggu 07 Agustus 2016, 07:47 WIB
Ribuan Personel Keamanan Diterjunkan Kawal Kirab Api PON 2016 Selama 11 Har 02
Rabu 17 September 2014, 02:20 WIB
Pemkab Pelalawan Kembangkan Pembibitan Ikan Secara Modern 03
Sabtu 25 April 2015, 04:51 WIB
10 Pejabat Kedubes Asing Dipanggil ke Nusakambangan 04
Selasa 09 Februari 2016, 01:21 WIB
LSM Laporkan Satker SNVT.Dedi dan PPK, Rukun dan Irzami Ke KPK 05
Rabu 25 Juni 2014, 05:20 WIB
Capres-Cawapres Prabowo-Hatta Klarifikasi Harta ke KPK 

Pekanbaru

Kamis 28 Mei 2026, 06:45 WIB
Kabur dari Rutan Pekanbaru, Tahanan Ini Ditangkap Warga di Dapur Kurban
Kamis 28 Mei 2026
Kabur dari Rutan Pekanbaru, Tahanan Ini Ditangkap Warga di Dapur Kurban
Selasa 26 Mei 2026
Salat Idul Adha 1447H Akan Digelar di 349 Titik di Pekanbaru dan Dua Titik Lokasi Utama
Rabu 20 Mei 2026
Ketua PP Pekanbaru Iwan Pansa Akui Terima Rp50 Juta dari Kadis PUPR-PKPP Riau