Jakarta. RIAUMADANI. com  - Ketua DPP Partai Gerindra Ahmad Riza Patria mengkritik pengangkatan Tenaga Ahli Utama Kedeputian IV Bidang K" />
Rabu, 22 Juli 2026

Breaking News

  • DPD Waktu Indonesia Bangkit (WIB) Kabupaten Bengkalis Resmi Terbentuk   ●   
  • Arifudin Ahalik, "Jaga Aset Negara, FPAN Surati Dinas Perhubungan Provinsi Riau"   ●   
  • Pangdam Kodam XIX Tuanku Tambusai Semarakkan Penutupan Festival Rakyat Nusantara 2026 Dengan Nobar Final Piala Dunia Bersama Masyarakat   ●   
  • SMA N. 01.Sungai Apit Beri Penghargaan Kepada Dua Orang Siswanya yang Lolos mengikuti Paskibraka.  ini Harapan Kepsek   ●   
  • Usai Dugaan Gudang Solar Subsidi Terungkap, Pria Bernama Kasno Datangi Awak Media   ●   
  1. Home
  2. Berita
  3. Nasional
BUMN
Riza Patria: Zaman Jokowi Banyak Jabatan Strategis Diisi Pendukung dan Kerabat
Jumat 20 Juli 2018, 23:03 WIB
Presiden Jokowi bersama Ali Mochtar Ngabalin
Jakarta. RIAUMADANI. com  - Ketua DPP Partai Gerindra Ahmad Riza Patria mengkritik pengangkatan Tenaga Ahli Utama Kedeputian IV Bidang Komunikasi Politik dan Diseminasi Informasi Kantor Staf Presiden (KSP), Ali Mochtar Ngabalin sebagai komisaris PT Angkasa Pura I.

Riza mengatakan, pemerintah memang memiliki hak untuk menempatkan siapa pun sebagai komisaris BUMN. Namun, seharusnya pemerintah menempatkan tenaga profesional yang mampu meningkatkan produktivitas badan usaha.

"BUMN ini kan menjadi perusahaan milik negara yang diharapkan memberi kontribusi positif, meningkatkan produktivitas," ujar Riza saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (20/7/2018).

"Nah di tengah masalah BUMN harusnya pemerintah menempatkan orang-orang yang terbaik di jajaran direksi dan jajaran komisaris," ucapnya.

Menurut Riza, jabatan komisaris di BUMN merupakan jabatan publik yang seharusnya diisi oleh kalangan profesional, bukan jabatan politik.

Ia menilai jika jabatan komisaris BUMNdijadikan sebagai sarana membagi kekuasaan, maka hal itu akan berdampak negatif pada produktivitas BUMN itu sendiri.

"Hendaknya jabatan-jabatan itu diisi oleh profesional bukan bagi-bagi kekuasaan, bukan bagi-bagi kue. Kalau yang dilakukan bagi-bagi kekuasaan karena teman, saudara, kerabat, kroni dan sebagainya, maka yang hancur bukan hanya BUMN, maka bangsa ini akan hancur," kata Riza.

Ia juga mengkritik banyaknya jabatan strategis, seperti komisaris dan jajaran direksi BUMN, yang diisi oleh orang-orang yang dianggap telah mendukung pemerintah.

Oleh sebab itu ia berharap pemerintah lebih mempertimbangkan faktor profesionalisme dalam mengisi jabatan-jabatan strategis.

"Kita coba lihat di zaman Jokowi ini, banyak sekali jabatan-jabatan strategis seperti itu diisi karena pendukung, kerabat, diisi karena pengamat yang selama ini mendukung pemerintah," tuturnya.

Ali Mochtar Ngabalin diangkat menjadi anggota Dewan Komisaris PT Angkasa Pura I menggantikan anggota yang lama, Selby Nugraha Rahman.

Keputusan itu dilakukan oleh Kementerian BUMN melalui pengumuman perubahan susunan Dewan Komisaris AP I, Kamis (19/7/2018). (*)RLS


Editor : Tis/Rls
Kategori : Nasional
Untuk saran dan pemberian informasi kepada Riaumadani.com, silakan kontak ke email: redaksi Riaumadani.com
Komentar Anda
Berita Terkait
 
 
Berita Pilihan
Copyrights © 2022 All Rights Reserved by Riaumadani.com
Scroll to top