Nasib Tenaga RTK Belum ada Kejelasan, Pemkab Kampar Telah Berusaha

Tenaga RTK Kampar

Selasa 17 Juli 2018, 11:03 WIB

Tenaga RTK Kampar

Nasib Tenaga RTK Belum ada Kejelasan, Pemkab Kampar Telah Berusaha

BANGKINANG KOTA . RIAUMADANI. com – Polemik tenaga Rumah Tunggu Kelahiran (RTK) Kabupaten Kampar kembali mencuat, usai aksi demonstrasi yang berujung saling dorong antara tenaga RTK dengan pihak Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kampar, didepan Kantor Bupati Kampar, Senin (16/7/2018) kemarin.

Rentetan aksi demonstrasi yang dilakukan oleh tenaga RTK memang sudah sangat banyak. Aksi mereka juga telah diterima secara terbuka oleh Bupati Kampar, Azis Zaenal. Bupati Kampar, Azis Zaenal bahkan langsung memerintahkan dinas kesehatan Kabupaten Kampar untuk berkonsultasi dengan Kemeterian Kesehatan mencari solusi terkait persoalan RTK ini.

Tak hanya itu, Bupati Kampar juga menerima laporan adanya praktik suap dalam rekrutmen tenaga RTK. Karena itu Bupati Azis Zaenal meminta aparat penegak hukum untuk mengusut tuntas oknum penerima suap Rumah Tunggu Kelahiran (RTK) di Kabupaten Kampar.

Pada pertemuan tanggal 4 Juni 2018, diruang rapat Bupati Kampar yang dihadiri oleh, Bupati Kampar Azis Zaenal, Kapolres Kampar AKBP Andry Ananta SIk, Sekda Kampar Yusri MSi, Kadis Kesehatan Nurbit, perwakilan RTK dan Kordintor Aksi dari Mahasiswa, diminta kepada semua korban calo perekrutan tenaga RTK untuk membuat laporan resmi ke pihak kepolisian.

Sementara terkait solusi bagi tenaga RTK yang tercatat berjumlah 160 orang saat itu, Bupati melalui kepala dinas Kesehatan kabupaten Kampar berusaha untuk berjuang ke Kementerian Kesehatan mencari celah agar tetap bisa bekerja seperti biasa.

Kepala dinas kesehatan Kabupaten Kampar, Nurbit dihadapan tenaga RTK dan mahasiswa yang kembali berdemo pada Senin 9 Juli 2018 lalu, yang menanyakan perkembangan hasil konsultasi dengan kementerian kesehatan menjelaskan, Kemenkes menawarkan Tenaga RTK berubah status menjadi Fasilitator Kesehatan.

Menurut dia, Kementerian mengembalikan kepada Pemkab Kampar untuk membuat usulan pengangkatan Fasilitator. Usulan tersebut, jelas Nurbit sedang disusun. Yang kemudian nanti diserahkan kepada Bupati. Usulan yang telah diteken Bupati selanjutnya akan dikirim lagi ke Kementerian.

“Soal pengangkatan (Fasilitator) menjadi kewenangan daerah. Yang jelas, soal penganggarannya tidak diperkenankan menggunakan dana Jampersal,” ujar Nurbit.

Jaminan Persalinan (Jampersal) adalah program pemerintah pusat. RTK adalah subprogram turunan Jampersal. Nurbit menargetkan, formula Fasilitator akan diserahkan kepada Bupati dalam pekan ini untuk kemudian diteruskan ke Kementerian. Selanjutnya Pemkab menunggu jawaban resmi maupun arahan dari Kementerian Kesehatan.

Melihat upaya- upaya yang telah dilakukan oleh Pemkab Kampar, terlihat sudah sangat banyak kemajuan untuk penyelesaian terkait persoalan tenaga RTK ini. Adapun beberapa yang masih belum terselesaikan adalah seperti pengungkapan oknum- oknum yang diduga menjadi calo saat rekrutmen RTK dikarenakan belum ada pihak yang melaporkan, khususnya dari pihak RTK selaku korban.

Rls/dtc