Pelatihan Pengadaan Barang dan jasa
PembakMerantimdakan Pelathan Pengadaan barang dan jasa
Pemkab Meranti Kekurangan SDM Pengadaan Barang dan Jasa
Selasa 14 Oktober 2014, 04:54 WIB
PembakMerantimdakan Pelathan Pengadaan barang dan jasa
SELATPANJANG, Riaumadani.com - Pemerintah Kabupaten [Pemkab] Kepulauan Meranti mengalami keterbatasan dan kekurangan Sumber Daya Manusia [SDM] untuk melakukan pengadaan Barang dan Jasa. Kondisi itu juga yang menjadi alasan untuk dilakukan Bimbingan teknis dan ujian sertifikasi keahlian dilingkungan Pemkab Meranti senin [13/10/2014] kemarin di ballroom Grand Meranti Hotel Jalan Kartini Selatpanjang.
"Pengadaan Barang dan Jasa seperti menjadi momok bagi aparatur kita. Makanya tak heran setiap akhir tahun selalu banyak pengadaan barang dan jasa menumpuk dan belum di lelang. Untuk mengatasi itu kita berupaya untuk meningkatkan sumber daya manusia [SDM] yang terbatas di Meranti. Melalui bimtek ini menjadi salah satu upaya kita mengatasi keterbatasan SDM pengadaan barang dan jasa itu," ungkap Asisten III Setdakab Kepulauan Meranti, Tengku Akhrial saat membuka Bimtek yang dilaksanakan Bagian Pembangunan Setdakab kemarin.
Dia berharap Peserta yang mengikuti Bimtek dan ujian sertifikasi nantinya bisa lulus 100 persen. Untuk itu dia menginginkan seluruh peserta dapat mengikuti BImtek tersebut dengan baik dan maksimal. Apalagi pemateri yang dihadirkan cukup berkompeten di bidangnya.
Sejumlah pemateri yang dihadirkan untuk memberikan Bimtek bagi aparatur Pemkab Meranti diantaranya, Soepadyo Widyaswara dari Balai Diklat Wilayah VI Jakarta Kementrian PU dan Maulid Purnama dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan [BPKP] Perwakilan Provinsi Riau.
"Para pengelola pengadaan dan pelaku barang dan jasa tidak hanya dituntut untuk memiliki keahlian tentang prosedur dan peraturan yang terkait dengan pengadaan barang dan jasa, melainkan juga dituntut untuk menguasai teknologi informasi dan transaksi elektronik melalui aplikasi LPSE. Makanya tujuan diselenggarakannya kegiatan ini adalah untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman PNS, CPNS dan teknis ULP terhadap prinsip-prinsip dasar pengadaan yang harus menjadi acuan atau pedoman yang mesti dilakukan dalam hal mendapatkan barang dan jasa pemerintah dengan menggunakan pemikiran yang logis dan sistematis, mengikuti norma dan etika yang berlaku berdasarkan prinsip dasar pengadaan," terangnya.
Sebelumnya, Kepala Bagian Pembangunan Setdakab Kepulauan Meranti Eldy Saputra mengatakan peserta yang mengikuti Bimtek dan ujian sertifikasi nantinya sebanyak 100 orang yang terdiri dari sebanyak 40 PNS, 45 CPNS dan sebanyak 15 peserta dari Unit Layanan Pengadaan [ULP]. Sementara Bimtek akan dilaksanakan senin [13/10/2014] sampai dengan kamis [16/10/2014] dan ujian sertifikasi akan dilaksanakan pada Jumat [6/10/2014].
"Kita bekerjasama dengan dengan Badan Kepegawaian Pelatihan dan Pendidikan [BKPP]. Kegiatan ini kita lakukan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas Pegawai dilingkungan Pemkab Meranti. Kita ingin bagaimana nantinyabagaimana CPNS dan PNS memahami secara mendalam prosedur pengadaan barang dan jasa berdasarkan Perpres nomor 70 tahun 2012 tentang pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah," kata Eldy.**
"Pengadaan Barang dan Jasa seperti menjadi momok bagi aparatur kita. Makanya tak heran setiap akhir tahun selalu banyak pengadaan barang dan jasa menumpuk dan belum di lelang. Untuk mengatasi itu kita berupaya untuk meningkatkan sumber daya manusia [SDM] yang terbatas di Meranti. Melalui bimtek ini menjadi salah satu upaya kita mengatasi keterbatasan SDM pengadaan barang dan jasa itu," ungkap Asisten III Setdakab Kepulauan Meranti, Tengku Akhrial saat membuka Bimtek yang dilaksanakan Bagian Pembangunan Setdakab kemarin.
Dia berharap Peserta yang mengikuti Bimtek dan ujian sertifikasi nantinya bisa lulus 100 persen. Untuk itu dia menginginkan seluruh peserta dapat mengikuti BImtek tersebut dengan baik dan maksimal. Apalagi pemateri yang dihadirkan cukup berkompeten di bidangnya.
Sejumlah pemateri yang dihadirkan untuk memberikan Bimtek bagi aparatur Pemkab Meranti diantaranya, Soepadyo Widyaswara dari Balai Diklat Wilayah VI Jakarta Kementrian PU dan Maulid Purnama dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan [BPKP] Perwakilan Provinsi Riau.
"Para pengelola pengadaan dan pelaku barang dan jasa tidak hanya dituntut untuk memiliki keahlian tentang prosedur dan peraturan yang terkait dengan pengadaan barang dan jasa, melainkan juga dituntut untuk menguasai teknologi informasi dan transaksi elektronik melalui aplikasi LPSE. Makanya tujuan diselenggarakannya kegiatan ini adalah untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman PNS, CPNS dan teknis ULP terhadap prinsip-prinsip dasar pengadaan yang harus menjadi acuan atau pedoman yang mesti dilakukan dalam hal mendapatkan barang dan jasa pemerintah dengan menggunakan pemikiran yang logis dan sistematis, mengikuti norma dan etika yang berlaku berdasarkan prinsip dasar pengadaan," terangnya.
Sebelumnya, Kepala Bagian Pembangunan Setdakab Kepulauan Meranti Eldy Saputra mengatakan peserta yang mengikuti Bimtek dan ujian sertifikasi nantinya sebanyak 100 orang yang terdiri dari sebanyak 40 PNS, 45 CPNS dan sebanyak 15 peserta dari Unit Layanan Pengadaan [ULP]. Sementara Bimtek akan dilaksanakan senin [13/10/2014] sampai dengan kamis [16/10/2014] dan ujian sertifikasi akan dilaksanakan pada Jumat [6/10/2014].
"Kita bekerjasama dengan dengan Badan Kepegawaian Pelatihan dan Pendidikan [BKPP]. Kegiatan ini kita lakukan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas Pegawai dilingkungan Pemkab Meranti. Kita ingin bagaimana nantinyabagaimana CPNS dan PNS memahami secara mendalam prosedur pengadaan barang dan jasa berdasarkan Perpres nomor 70 tahun 2012 tentang pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah," kata Eldy.**
| Editor | : | TIS-GR |
| Kategori | : | Meranti |
Untuk saran dan pemberian informasi kepada Riaumadani.com, silakan kontak ke email: redaksi Riaumadani.com
Komentar Anda
Berita Terkait
Berita Pilihan
Internasional

Minggu 07 September 2025, 20:18 WIB
Timnas Indonesia U-23 Wajib Kalahkan Korea Selatan Untuk lolos ke Putaran Final Piala Asia U-23 2025
Rabu 09 Juli 2025
PKB Gelar Puncak Harlah 23 Juli, Undang Prabowo hingga Ketum Partai
Rabu 11 Juni 2025
Arab Saudi Tegur Indonesia soal Data Kesehatan Jemaah, Kuota Haji 2026 Terancam Dipotong
Kamis 08 Mei 2025
"Jelang Kedatangan Jemaah, Petugas Siapkan Layanan di Makkah"
Politik

Selasa 13 Januari 2026, 07:13 WIB
Penduduk Riau Berjumlah 6,81 Juta Jiwa, Kota Pekanbaru Wilayah Terpadat
Selasa 13 Januari 2026
Bupati Kasmarni: OPD Harus Transparan Dalam Menggnakan Anggaran dan Komitmen Dalam Pelayanan Publik
Selasa 06 Januari 2026
Bupati Siak Ajak ASN Tingkatkan Kinerja dan Pelayanan Publik Tahun 2026
Senin 05 Januari 2026
SF Hariyanto: Kami Minta PT. SPR Adakan RUPS LB Copot Direkturnya 
Nasional

Senin 12 Januari 2026, 14:27 WIB
Tari Zapin khas Desa Meskom Pecahkan Rekor MURI Tari Zapin Massal Berkebaya Laboh Kekek
Senin 12 Januari 2026
Tari Zapin khas Desa Meskom Pecahkan Rekor MURI Tari Zapin Massal Berkebaya Laboh Kekek
Sabtu 10 Januari 2026
KPK Penetapan Mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas Sebagai Tersangka Didasari Kecukupan Alat Bukti
Selasa 16 Desember 2025
Mafirion, "Apresiasi PN Tembilahan Kabulkan Tahanan Kota Datuk Bahar Kamil"
Terpopuler
01
Minggu 07 Agustus 2016, 07:47 WIB
Ribuan Personel Keamanan Diterjunkan Kawal Kirab Api PON 2016 Selama 11 Har 02
Rabu 17 September 2014, 02:20 WIB
Pemkab Pelalawan Kembangkan Pembibitan Ikan Secara Modern 03
Sabtu 25 April 2015, 04:51 WIB
10 Pejabat Kedubes Asing Dipanggil ke Nusakambangan 04
Selasa 09 Februari 2016, 01:21 WIB
LSM Laporkan Satker SNVT.Dedi dan PPK, Rukun dan Irzami Ke KPK 05
Rabu 25 Juni 2014, 05:20 WIB
Capres-Cawapres Prabowo-Hatta Klarifikasi Harta ke KPK 

Pekanbaru

Sabtu 24 Januari 2026, 07:04 WIB
Pemprov Riau Resmi Copot Ida Yulita dari Jabatan Direktur PT SPR Tunjuk Yan Darmadi Sebagai Pelaksana Tugas
Sabtu 24 Januari 2026
Pemprov Riau Resmi Copot Ida Yulita dari Jabatan Direktur PT SPR Tunjuk Yan Darmadi Sebagai Pelaksana Tugas
Sabtu 24 Januari 2026
RUPS-LB PT SPR Ricuh, Boby Rahmat Sebut Direktur PT. SPR Ida Yulita Susanti Rampas Dokumen dan Usir Peserta Rapat
Sabtu 24 Januari 2026
RUPS-LB PT SPR Ricuh, Jajaran Direksi Tolak Legalitas Surat Kuasa Pemegang Saham