KUNKER DPRD KUANSING
"Ini tentu memiliki kelebihan dan kekurangan, kelebihanya ya Setiap OPD kita akan lengkap semua sudah tertutup oleh PNS, namun kebijakan ini belum bisa diterapkan karena kita masih ingin memberi peluang kepada generasikita, ya setidaknya kita memberi kesempatan kepada mereka untuk berkarir" paparnya.
Komisi A DPRD Kuansing Gelar Kunker Ke BKPP dan DPRD Jokjakarta
Jumat 01 Juni 2018, 03:31 WIB
Teluk Kuantan, RIAUMADANI. com - Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kuantan Singingi (Kuansing) melakukan Kunjungan Kerja (Kunker) ke Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP), Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). yang dilakukan selama tiga hari mulai dari tanggal 21-23 Mei 2018.
Kunjungan kerja dipimpin langsung oleh ketua Komisi A Musliadi, Weri Naldi, Maruli Tamba, Fitri Fita, Jons Ade Nopendra, Darmizar, Solehudin, Maspar Mahmur, Mutiara, Andhy Manjauri, serta Erdizal serta didampingi Sudarmo Sebagai Kabag Umum DPRD Kuansing.
Terkait Kunker tersebut Ketua DPRD Musliadi melalui Kabag Umum DPRD Kuansing Sudarmo mengatakan kepada Riaumadani. com, "Tujuan Kunker Komisi A DPRD Kuansing ke Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP), Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), untuk mengetahui sistem penerimaan tenaga honorer di
Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP), Daerah Istimewa
Yogyakarta (DIY)", sebut Darmo
Rombongan Komisi A DPRD Kuansing dierima langsung Drs.Maryoto selaku Kepala Badan Kepegawaian Daerah DIY dan menyambut baik atas kunjungan Kerja DPRD Kabupaten Kuansing dari Komisi A dan berharap melalui kunjungan ini kedua daerah dapat saling sharing pengalamam dan kebijakan.
"Tujuan kedatangan kami ke kota Yogyakarta untuk membahas dan berbagi ilmu dengan Badan Kepegawaian Pelatihan Dan Pendidikan (BKPP) disana. Kita pilih Daerah DIY dikarenakan hampir samanya masalah tenga honorer di Kabupaten Kuansing dengan Yogyakarta, seperti penerimaan tenaga honorer," ujarnya Domo
"Hasil dari pertemuan kami dengan BKPP disana yaitu bagai mana mereka membuka lowongan kerja bagi masyarakat disana selalau terbuka, contohnya seperti ini jika ada PNS yang Bertugas di kabupaten Kuansing namun istrinya di Yogyakarta. PNS ini bisa pindah tugas kesana jika disana kekurangan di bagian tersebut tetapi juga akan dites kemampuannya, jika berkompeten langsung diterima bertugas disana" ungkapnya.
Namun Darmo Mengaku kebijakan ini belum akan dterapkan di kuansing, kaena dinilai tidak bisa membantu generasi, Jika ini juga di berlakukan di kuansing akan susah juga dan lagipula
Namun Darmo Mengaku kebijakan ini belum akan dterapkan di kuansing, kaena dinilai tidak bisa membantu generasi, Jika ini juga di berlakukan di kuansing akan susah juga dan lagipula
"Ini tentu memiliki kelebihan dan kekurangan, kelebihanya ya Setiap OPD kita akan lengkap semua sudah tertutup oleh PNS, namun kebijakan ini belum bisa diterapkan karena kita masih ingin memberi peluang kepada generasikita, ya setidaknya kita memberi kesempatan kepada mereka untuk berkarir" paparnya.
Darmo menambahkan kunker ini intinya berdiskusi bagaimana proses mekanisme penerimaan tenaga honorer yang baik dan benar sesuai peraturan perundang-undangan, usai melakukan kunjungan ke BKPP, rombongan berlanjut mengunjungi DPRD Kota DIY untuk membahas hal yang sama dan bersilaturrahmi" terangnya lagi.
"Dihari bulan baik ini kami juga melakukan kunjungan kerja Kerkantor DPRD Yogyakarta untuk melakukan silahturahmi dan juga melakukan pembahasan terhadap BKPP" tutupnya.
**ADV DPRD/MU
Untuk saran dan pemberian informasi kepada katariau.com, silakan kontak ke email: redaksi riaumadain.com
Komentar Anda
Berita Terkait
Berita Pilihan
Internasional
Jumat 26 Januari 2024, 22:52 WIB
Daftar Negara Lolos 16 Besar Piala Asia 2023, Ada Indonesia
Jumat 22 Desember 2023
Serangan Israel ke Gaza Palestina Telah Menelan Korban 20,000 Jiwa
Minggu 03 Desember 2023
Jerman Rebut Juara Piala Dunia U17 2023, Kalahkan Perancis Lewat Adu Punalti,
Sabtu 02 Desember 2023
Beberapa Menit Gencatan Senjata Usai, Militer Zionis Israel Bombardir Rumah Sakit Nasser
Politik
Rabu 17 April 2024, 07:50 WIB
MK Tegaskan Putusan Sidang Sengketa Pilpres 2024 Diumumkan 22 April
Jumat 12 April 2024
Bupati Kasmarni Langsung Gelar Open House di Wisma Daerah Sri Mahkota Bengkalis
Senin 08 April 2024
Koperasi Bunsur Pesisir Cemerlang Salurkan Pinjaman ke Dua Kepada 476 Pemilik SHM Lahan TORA
Kamis 28 Maret 2024
Sekda Meranti Ajak Seluruh Pihak Serius dan Jaga Konsentrsi Laksanakan Percepatan Penurunan Stunting
Nasional
Sabtu 20 April 2024, 09:46 WIB
Tindak Lanjuti Pelanggaran Internal, KPK Tahan 15 Tersangka Pemerasan di Rutan
Sabtu 20 April 2024
Tindak Lanjuti Pelanggaran Internal, KPK Tahan 15 Tersangka Pemerasan di Rutan
Sabtu 20 April 2024
KPK Catat 14.072 PN/WL Belum Lapor LHKPN Hingga Batas Akhir Maret 2024
Selasa 09 April 2024
Hasil Sidang Isbat: Pemerintah Tetapkan Idul Fitri 2024 Rabu 10 April
Terpopuler
01
Minggu 07 Agustus 2016, 07:47 WIB
Ribuan Personel Keamanan Diterjunkan Kawal Kirab Api PON 2016 Selama 11 Har 02
Rabu 17 September 2014, 02:20 WIB
Pemkab Pelalawan Kembangkan Pembibitan Ikan Secara Modern 03
Sabtu 25 April 2015, 04:51 WIB
10 Pejabat Kedubes Asing Dipanggil ke Nusakambangan 04
Selasa 09 Februari 2016, 01:21 WIB
LSM Laporkan Satker SNVT.Dedi dan PPK, Rukun dan Irzami Ke KPK 05
Rabu 25 Juni 2014, 05:20 WIB
Capres-Cawapres Prabowo-Hatta Klarifikasi Harta ke KPK
Pekanbaru
Jumat 03 Mei 2024, 10:00 WIB
STIH Persada Bunda Taja Seminar Nasional Hukum Pembaharuan Hukum Pidana “Tantangan dan Peluang”
Jumat 03 Mei 2024
STIH Persada Bunda Taja Seminar Nasional Hukum Pembaharuan Hukum Pidana “Tantangan dan Peluang”
Selasa 30 April 2024
Sekjen FKPMR H. Endang Sukarelawan Ambil Formulir Bacalon Walikota ke DPC PKB Kota Pekanbaru
Jumat 26 April 2024
Parisman Ikhwan Alias Bang Iwan Patah Ambil Formulir Balon Walikota Pekanbaru di DPC PKB