Merasa Diresahkan Anggota Polisi Bersenjata, Masyarakat kirim Surat Terbuka Buat Presiden dan Kapolr

PRESIDEN DAN KAPOLRI

Kamis 24 Mei 2018, 03:24 WIB

Masyarakat Desa Pulau Birandang Kecamatan Kampa Kabupaten Kampar Provinsi Riau saat melakukan aktifitas dan diawasi oknum aparat. (sumber photo warga Rahmad Yani)

KAMPA, RIAUMADANI.com - Sengketa lahan antara masyarakat Desa Pulau Birandang Kecamatan Kampa Kabupaten Kampar dengan PT Surya Palma Sejahtera (SPS) yang sudah berlangsung lama hingga saat ini masih belum terselesaikan.

Permasalahan ini pernah di hearingkan di DPRD Kampar pada akhir 2017 dengan hasil Dewan mengeluarkan rekomendasi ke Pemkab Kampar untuk penyelesaian sengketa lahan ini, namun hingga saat ini belum ada langkah nyata dari Pemkab Kampar.

"Kehadiran beberapa orang oknum Kepolisian (Brimob) bersenjata laras panjang dan beberapa orang bodyguard dari PT SPS di kawasan lahan yang disengketakan (100 Ha) satu bulan belakangan ini membuat masyarakat cemas serta ketakutan untuk memanen Sawit mereka," ujar Putra Petebe salah seorang warga Pulau Birandang, Rabu (23/5/2018).

Dikatakan Putra Petebe, saya mewakili masyarakat Desa Pulau Birandang telah mengirimkan Surat Terbuka kepada Presiden Joko Widodo dan Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Tito Karnavian. Surat tersebut berisi permohonan perlindungan atas adanya oknum aparat yang dikerahkan oleh PT SPS, "jelasnya.

"Anggota Polisi dari Brimob ini menggunakan senjata laras panjang yang di dampingi pihak PT SPS, mereka ingin merampas tanah kebun kami" ungkap Putra Petebe

"Besar harapan kami dari Persatuan Masyarakat Desa Pulau Birandang untuk mendapatkan perlindungan dari bapak Presiden dan Kapolri" harap Putra.

Sementara itu M Rais (47) tokoh masyarakat Desa Pulau Birandang yang juga Petani yang memiliki kebun di lahan tersebut menyampaikan," kita sudah dua kali mengajukan untuk audiensi dengan Pemda Kampar namun hingga saat ini tak ada tanggapan," tutur Rais.

" Kami masyarakat berharap kepada Pemda Kampar agar bisa serius menyelesaikan permasalahan ini sebelum terjadi hal - hal yang tidak kita ingini dan masyarakat menjadi korban nantinya," tegasnya.

(and)