
Korwilcam Bidang Pendidikan
Plt Bupati Rokan Hilir, Drs. Jamiludin kukuhkan Koordinator Wilayah Kecamatan (Korwilcam) Bidang
Pendidikan se Kabupaten Rohil di Aula Kantor Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan (Disdikbud) setempat, Jumat 23/03/2018
Plt Bupati Drs. Jamiludin Kukuhkan Korwilcam Bidang Pendidikan Se-Kabupaten Rohil
Jumat 23 Maret 2018, 23:14 WIB

BAGANSIAPIAPI. RIAUMADANI. com - Pelaksana Tugas Bupati Rokan Hilir, Drs. Jamiludin mengukuhkan Koordinator Wilayah Kecamatan atau Korwilcam Bidang Pendidikan se Kabupaten Rohil di Aula Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) setempat, Jumat 23/03/2018
Dalam sambutannya, Jamiludin menyampaikan bahwa dengan adanya perubahan nomenklatur ditubuh dunia pendidikan saat ini diharapkan agar semua pejabat dilingkungan Disdikbud Rohil, termasuk yang baru saja dikukuhkan dapat berinovasi dan termotivasi dalam meningkatkan kinerja pelayanan pendidikan.
"Saya berharap program yang sudah dibuat dapat dijalankan dengan baik," harap Jamiludin.
Plt Bupati juga menyinggung berbagai isu terkait dengan kebijakan terhadap kesejahteraan guru dan keberlangsungan pegawai honorer yang ada.
"Pemkab akan tetap memprioritaskan segala hal yang berkaitan dengan hak dan kebutuhan para guru dan tenaga kesehatan, begitu juga akan tetap memberdayakan tenaga honorer yang ada sesuai dengan kompensasi yang telah ditetapkan sebelumnya," ujarnya.
Ia mengatakan, meskipun anggaran dan keuangan daerah saat ini berada dalam kondisi yang kurang menggembirakan, namun guru, para medis serta perangkat kepenghuluan akan tetap menjadi perhatian prioritas pemerintah daerah setempat. Karena menurutnya tiga komponen tersebut merupakan ujung tombak dari pelaksanaan program Pemerintah Kabupaten Rohil, yakni program peningkatan kualitas sumber daya manusia, memperluas dan mempermudah jangkauan pelayanan kesehatan, serta mempermudah pelayanan administrasi bagi perangkat kepenghuluan.
"Jika pada kenyataannya penyampaian hak dan insentifnya terdapat keterlambatan, hal ini bukanlah disebabkan oleh aspek kebijakan. Akan tetapi lebih dikerenakan oleh faktor kondisi keuangan yang kurang memungkinkan," tuturnya.
Dia juga mengharapkan dalam menghadapi pesta demokrasi Pilkada Riau yang saat ini tahapannya sedang berlangsung, agar Aparatur Sipil Negara (ASN) maupun tenaga honorer didaerah itu untuk tidak terlibat pada politik praktis.
"Apalagi saat ini tingkat pengawasan pada setiap proses dan tahapan sangat ketat, jangan sampai kecerobohannya. Karena akan menjadi batu sandungan terhadap kesempatan dan perjalanan karir dari ASN itu sendiri," katanya mengingatkan.
Sementara Kepala Disdikbud Rohil, Muhammad Rusli Sarief mengatakan bahwa pengukuhan Pejabat Korwilcam Bidang Pendidikan ini didasarkan pada Peraturan Perundang-Undangan Nomor 23 Tahun 2014. Kemudian dilanjutkan dengan PP Nomor 18 Tahun 2016 dan Permendagri nomor 12 tahun 2017, serta surat edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 061 tertanggal 4 Desember 2017 yang antara lain menyebutkan bahwa UPTD Pendidikan sudah tidak digunakan lagi.
Atas dasar itulah, ujar Rusli Disdikbud Rohil menindaklanjutinya dengan Peraturan Bupati Rohil Nomor 73 Tahun 2017, serta penetapan pejabatnya yang dipertegas dengan Keputusan Bupati Rohil Nomor 166 Tahun 2017, tentang Pengangkatan Pejabat Koordinator Kecamatan Bidang Pendidikan se Kabupaten Rohil.
"Sejak diberlakukannya Surat Edaran tersebut tidak ada lagi UPT Pendidikan, tapi berubah menjadi koordinator wilayah kecamatan," katanya.
"Kami akan terus memantau pejabat yang telah ditempatkan tersebut, bagaimana kinerjanya kedepan kami akan tetap mengevaluasinya," kata Rusli mengakhiri. (Rls/antaraRiau)
Dalam sambutannya, Jamiludin menyampaikan bahwa dengan adanya perubahan nomenklatur ditubuh dunia pendidikan saat ini diharapkan agar semua pejabat dilingkungan Disdikbud Rohil, termasuk yang baru saja dikukuhkan dapat berinovasi dan termotivasi dalam meningkatkan kinerja pelayanan pendidikan.
"Saya berharap program yang sudah dibuat dapat dijalankan dengan baik," harap Jamiludin.
Plt Bupati juga menyinggung berbagai isu terkait dengan kebijakan terhadap kesejahteraan guru dan keberlangsungan pegawai honorer yang ada.
"Pemkab akan tetap memprioritaskan segala hal yang berkaitan dengan hak dan kebutuhan para guru dan tenaga kesehatan, begitu juga akan tetap memberdayakan tenaga honorer yang ada sesuai dengan kompensasi yang telah ditetapkan sebelumnya," ujarnya.
Ia mengatakan, meskipun anggaran dan keuangan daerah saat ini berada dalam kondisi yang kurang menggembirakan, namun guru, para medis serta perangkat kepenghuluan akan tetap menjadi perhatian prioritas pemerintah daerah setempat. Karena menurutnya tiga komponen tersebut merupakan ujung tombak dari pelaksanaan program Pemerintah Kabupaten Rohil, yakni program peningkatan kualitas sumber daya manusia, memperluas dan mempermudah jangkauan pelayanan kesehatan, serta mempermudah pelayanan administrasi bagi perangkat kepenghuluan.
"Jika pada kenyataannya penyampaian hak dan insentifnya terdapat keterlambatan, hal ini bukanlah disebabkan oleh aspek kebijakan. Akan tetapi lebih dikerenakan oleh faktor kondisi keuangan yang kurang memungkinkan," tuturnya.
Dia juga mengharapkan dalam menghadapi pesta demokrasi Pilkada Riau yang saat ini tahapannya sedang berlangsung, agar Aparatur Sipil Negara (ASN) maupun tenaga honorer didaerah itu untuk tidak terlibat pada politik praktis.
"Apalagi saat ini tingkat pengawasan pada setiap proses dan tahapan sangat ketat, jangan sampai kecerobohannya. Karena akan menjadi batu sandungan terhadap kesempatan dan perjalanan karir dari ASN itu sendiri," katanya mengingatkan.
Sementara Kepala Disdikbud Rohil, Muhammad Rusli Sarief mengatakan bahwa pengukuhan Pejabat Korwilcam Bidang Pendidikan ini didasarkan pada Peraturan Perundang-Undangan Nomor 23 Tahun 2014. Kemudian dilanjutkan dengan PP Nomor 18 Tahun 2016 dan Permendagri nomor 12 tahun 2017, serta surat edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 061 tertanggal 4 Desember 2017 yang antara lain menyebutkan bahwa UPTD Pendidikan sudah tidak digunakan lagi.
Atas dasar itulah, ujar Rusli Disdikbud Rohil menindaklanjutinya dengan Peraturan Bupati Rohil Nomor 73 Tahun 2017, serta penetapan pejabatnya yang dipertegas dengan Keputusan Bupati Rohil Nomor 166 Tahun 2017, tentang Pengangkatan Pejabat Koordinator Kecamatan Bidang Pendidikan se Kabupaten Rohil.
"Sejak diberlakukannya Surat Edaran tersebut tidak ada lagi UPT Pendidikan, tapi berubah menjadi koordinator wilayah kecamatan," katanya.
"Kami akan terus memantau pejabat yang telah ditempatkan tersebut, bagaimana kinerjanya kedepan kami akan tetap mengevaluasinya," kata Rusli mengakhiri. (Rls/antaraRiau)
Editor | : | Tis |
Kategori | : | Rohil |
Untuk saran dan pemberian informasi kepada katariau.com, silakan kontak ke email: redaksi riaumadain.com
Komentar Anda
Berita Terkait
Berita Pilihan
Internasional

Minggu 07 September 2025, 20:18 WIB
Timnas Indonesia U-23 Wajib Kalahkan Korea Selatan Untuk lolos ke Putaran Final Piala Asia U-23 2025
Rabu 09 Juli 2025
PKB Gelar Puncak Harlah 23 Juli, Undang Prabowo hingga Ketum Partai
Rabu 11 Juni 2025
Arab Saudi Tegur Indonesia soal Data Kesehatan Jemaah, Kuota Haji 2026 Terancam Dipotong
Kamis 08 Mei 2025
"Jelang Kedatangan Jemaah, Petugas Siapkan Layanan di Makkah"
Politik

Rabu 27 Agustus 2025, 22:19 WIB
Kejari Rohul Tahan LA Kepsek dan R Bendahara SMAN 1 Ujung Batu
Senin 25 Agustus 2025
Silaturahmi Akbar jamaah haji Rokan Hulu tahun 2025, Bupati Anton : jadikan sebagai wadah mempererat ukhuwah islamiah
Minggu 24 Agustus 2025
Bupati Bengkalis Resmikan Gedung Futsal dan Turnamen Kenji Cup I 2025.
Sabtu 16 Agustus 2025
Camat Sungai Apit Lepaskan 32 Regu Peserta Lomba Gerak Jalan, Dalam Rangka HUT RI yang Ke-80 Tahun 2025
Nasional

Rabu 24 September 2025, 18:46 WIB
Lintas Tengah Rusak, Elemen Masyarakat Sepakat, Truck Angkutan Batu Bara Bangun Jalan Alternatif
Rabu 24 September 2025
Lintas Tengah Rusak, Elemen Masyarakat Sepakat, Truck Angkutan Batu Bara Bangun Jalan Alternatif
Rabu 24 September 2025
Siti Aisyah Anggota MPR RI Fraksi PDI-P A-164 Sosialisasi 4 Pilar di Kampung Seberang, Rengat, Inhu, Riau
Selasa 23 September 2025
Abdul Azis & Wandri Sahputra Simbolon Protes Relokasi Serta Ketidakjelasan Status Lahan
Terpopuler
01
Minggu 07 Agustus 2016, 07:47 WIB
Ribuan Personel Keamanan Diterjunkan Kawal Kirab Api PON 2016 Selama 11 Har 02
Rabu 17 September 2014, 02:20 WIB
Pemkab Pelalawan Kembangkan Pembibitan Ikan Secara Modern 03
Sabtu 25 April 2015, 04:51 WIB
10 Pejabat Kedubes Asing Dipanggil ke Nusakambangan 04
Selasa 09 Februari 2016, 01:21 WIB
LSM Laporkan Satker SNVT.Dedi dan PPK, Rukun dan Irzami Ke KPK 05
Rabu 25 Juni 2014, 05:20 WIB
Capres-Cawapres Prabowo-Hatta Klarifikasi Harta ke KPK 


Pekanbaru

Rabu 01 Oktober 2025, 23:02 WIB
Dua Pelaku Pengoplos Gas LPG Bersubsidi Dibekuk Tim Ditreskrimsus Polda Riau
Rabu 01 Oktober 2025
Dua Pelaku Pengoplos Gas LPG Bersubsidi Dibekuk Tim Ditreskrimsus Polda Riau
Rabu 01 Oktober 2025
Video Viral di Mal Pekanbaru, Dr. Jeri Klarifikasi Ungkap Fakta Pernikahannya dengan Novi
Senin 11 Agustus 2025
Peringati HUT ke-13 IWO, Muridi Susandi: Jurnalisme Bukan Hanya Tentang Berita, Tapi Senjata Perubahan