Penerimaan Ratusan Anggota Satpol PP Pekanbaru Tidak Memiliki Juknis Dinilai Cacat Hukum

PENERIMAAN SATPOL PP PEKANBARU

Senin 12 Maret 2018, 23:33 WIB

Hearing Komisi I DPRD Kota Pekanbaru pada Jumat (9/3/2018)

PEKANBARU. RIAUMDANI. com - Berdasarkan hasil hearing Komisi I DPRD Kota Pekanbaru pada Jumat (9/3/2018), diketahui bahwa proses penerimaan ratusan anggota Satpol PP Pekanbaru beberapa waktu lalu cacat hukum. Karena tidak memenuhi syarat dan ketentuan yang ada, seperti tidak memiliki Petunjuk Teknis (Juknis) dan direkomendasikan agar segera dibatalkan.

"Proses rekrutmen Polisi Pamong Praja ini tidak melalui proses administrasi dari Pemko Pekanbaru. Kita minta ini dibatalkan karena cacat hukum," ungkap Ida usai Hearing dengan Satpol PP Pekanbaru.

Tidak hanya itu, Ida juga menilai rekrutmen Tenaga Harian Lepas (THL) Polisi Pamong Praja ini juga tidak melibatkan tim Panitia Seleksi (Pansel) dari Pemko Pekanbaru sesuai dengan amanat UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

"Ternyata tim itu melibatkan pihak Korem. Jadi tidak ada tim panitia yang berasal dari Pemko Kota Pekanbaru," terangnya.

Sebagaimana diketahui, dalam UU 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, rekrutmen proses administrasinya tetap dilakukan oleh Pemko Pekanbaru. Sementara, untuk pelatihan pendidikan bermitra dengan kepolisian.

"Karena kerja Satpol PP ini non yustisial. Seharusnya jika harus melibatkan pihak luar dari Pemko Pekanbaru, itu dari kepolisian dan kejaksaan," jelas Ida.

Mengacu ke proses peraturan UU bahwa rekrutmen Satpol PP ini cacat hukum dan batal demi hukum serta dibatalkan. Sebab, jika nantinya masuk usai tahapan wawancara, akan menghabiskan anggaran daerah.

"Ini bisa digugat orang ke pengadilan karena batal demi hukum dan tidak punya dasar juknis dari kepegawaian daerah," tegasnya.

Termasuk katanya, alasan tes kesehatan yang memungut uang hampir ratusan ribu rupiah, juga tidak memiliki dasar dan aturan yang jelas.

"Apa dasarnya (tes kesehatan,red) dilakukan di RS TNI, Kepala Satpol PP menjawab tidak punya dasar, terserah saya katanya. Secara aturan administrasi kita inikan punya Forkompinda. Mitra kita ini RS Pemerintah," paparnya.

Sementara itu, Sekretaris Komisi I DPRD Kota Pekanbaru, Puji Daryanto mengatakan, Banpol PP Kota Pekanbaru yang dikomandoi oleh Agus Pramono, tidak mau menandatangani berita acara Rapat Dengar Pendapat (RDP) dari DPRD Kota Pekanbaru.

"Kita menyerahkan kepada Pemerintah Kota untuk mengambil tindakan. Proses rekrutmen ini sudah cacat," pungkasnya.

Sebagai diberitakan sebelumnya, kejanggalan penerimaan anggota Satpol PP Pekabaru ini juga sempat disuarakan oleh Yose Saputra yang juga merupakan anggota Komisi I DPRD Kota Pekanbaru. Dimana Yose menilai selama ini pihak Satpol PP Pekanbaru tidak pernah berkoordinasi dengan pihak legislatif terkait penerimaan Satpol PP tersebut.

"Kita mempertanyakan penggunaan anggarannya. Apakah sesuai dengan aturan. Sebab kita dengar juga, Agus Pramono melibatkan personil Korem 031 WB, dan juga kerjasama dengan RS Bhayangkara. Padahal, Pemko punya mitra sejajar yakni Kodim dan RSUD Madani Pekanbaru. Kan kalau untuk kesehatannya bisa gratis," tegas Yose.

Dijelaskan Yose lagi, penggunaan anggaran penerimaan Satpol PP yang berasal dari uang rakyat (APBD Pekanbaru), tidak bisa semena-menanya digunakan. Harus ada pertanggungjawabannya secara sahih, dan sesuai aturan.* (Rls.hrc)