Sosialisasi Maturitas SPIP
Acara sosialisas Maturitas SPIP, Penandatangan Fakta
Integritas dan Penyusunan Peta Resiko Tahun 2018, yang ditaja oleh
Inspektorat Rohul, di Hotel Sapadia Pasir Pengaraian, Selasa
(16/1/2018).
Wabup Rohul Buka Sosialisasi Maturitas SPIP dan Penandatanganan Fakta Integritas
Rabu 17 Januari 2018, 22:58 WIB
Acara sosialisas Maturitas SPIP, Penandatangan Fakta
Integritas dan Penyusunan Peta Resiko Tahun 2018, yang ditaja oleh
Inspektorat Rohul, di Hotel Sapadia Pasir Pengaraian, Selasa
(16/1/2018).
PASIR PENGARAIAN. RIAUMADANI. com - Wakil Bupati Rokan Hulu (Rohul) H. Sukiman mengingatkan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang berada dilingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) agar meningkatkan pengawasan serta keselarasan antara visi misi tujuan dan sasaran kebijakan dalam mendukung terwujudnya misi Bupati Rohul.
Langkah untuk mewujudkan hal tersebut yang pertama, mengimplementasikan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di lingkungan masing-masing dengan membentuk satuan tugas pelaksana untuk mengidentifikasi dan menganalisa risiko. Yang kedua, penuhi seluruh dokumen yang dibutuhkan sebagaimana yang disampaikan oleh BPKP dalam rangka peningkatan level maturitas SPIP Pemerintah Kabupaten Rohul. Dan yang ketiga adalah, mempedomani dan mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Hal itu disampaikan Wakil Bupati Rohul, H. Sukiman, dalam sambutannya saat membuka acara sosialisas Maturitas SPIP, Penandatangan Fakta Integritas dan Penyusunan Peta Resiko Tahun 2018, yang ditaja oleh Inspektorat Rohul, di Hotel Sapadia Pasir Pengaraian, Selasa (16/1/2018). Ditegaskannya, dengan adanya penilaian resiko, diharapkan akan terdapat keselarasan vertikal dan dapat mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) dan optimis level maturitas SPIP Rohul akan meningkat.
“keselarasan dengan sistem perencanaan pembangunan nasional dan keselarasan horizontal yang dimaksud adalah keselarasan antara visi misi tujuan dan sasaran kebijakan serta program kegiatan yang mewujudkan atau mendukung terwujudnya misi Bupati Rohul, dalam hal penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat jelas dan terukur, serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme,â€tegas Sukimman.
Dalam rangka pelaksanaan kegiatan OPD diminta selalu konsultasi dan berkoordinasi, baik melalui inspektorat Kabupaten Rohul, maupun kepada BPKP Riau, untuk pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat jelas dan terukur demi terwujudnya dan terselenggaranya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih.
“Oleh sebab itu, saya sangat berterima kasih sekali atas terselenggaranya acara ini. Dimana, berdasarkan peraturan pemerintah nomor 60 tahun 2008 tentang sistem pengendalian intern Pemerintah yang mengamanatkan bahwa BPKP memberikan pembinaan kepada setiap Pemerintah Provinsi dan Kabupaten di dalam mengimplementasikannya,â€pungkasnya.
Pada kesempatan itu juga, Wabup Rohul H Sukiman, meminta kepada BPKP Riau, agar memberikan bimbingan dan pendampingan di dalam setiap proses pemenuhan dokumen-dokumen di instansi Pemkab Rohul, demi terwujudnya dan terselenggaranya tata kelola pemerintahan yang baik yang merupakan prasyaratan bagi setiap pemerintah untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai cita-cita bangsa.
Sementara itu, Kepala Perwakilan BPKP Riau Dikdik Sadikin dalam arahannya, berharap kepada seluruh OPD yang berada dilingkungan Pemkab Rohul agar berkontribusi dalam meningkatkan SPP ke level 3. Karena SPP Rohul, selama ini dinilai masih berada dibawah level 3.
“mohon partisipasi dari semua OPD. Jangan sampai ada OPD yang sudah bagus kemudian dirusak oleh DPD yang gak bagus. Karena kita bicaranya dalam kumulatif seluruh Pemda. Untuk itu saya berpesan, jangan jadi hilang dalam susu sebelanga hanya karena nila setitik,†tegasnya.
Pada kesempatan itu juga, Dikdik, menegaskan agar setiap kegiatan yang dilaksanakan dapat dipertanggungjawabkan secara jelas, serta bebas dari KKN.
Sosialisasi Maturitas SPIP, Penandatangan Fakta Integritas dan Penyusunan Peta Resiko Tahun 2018 yang digelar di Sapadia Hotel, tersebut dihadiri seluruh Kepala Dinas, Badan dan Kantor yang ada dilingkungan Pemkab Rohul, dan seluruh Camat se Rohul. humas/armen
Langkah untuk mewujudkan hal tersebut yang pertama, mengimplementasikan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di lingkungan masing-masing dengan membentuk satuan tugas pelaksana untuk mengidentifikasi dan menganalisa risiko. Yang kedua, penuhi seluruh dokumen yang dibutuhkan sebagaimana yang disampaikan oleh BPKP dalam rangka peningkatan level maturitas SPIP Pemerintah Kabupaten Rohul. Dan yang ketiga adalah, mempedomani dan mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Hal itu disampaikan Wakil Bupati Rohul, H. Sukiman, dalam sambutannya saat membuka acara sosialisas Maturitas SPIP, Penandatangan Fakta Integritas dan Penyusunan Peta Resiko Tahun 2018, yang ditaja oleh Inspektorat Rohul, di Hotel Sapadia Pasir Pengaraian, Selasa (16/1/2018). Ditegaskannya, dengan adanya penilaian resiko, diharapkan akan terdapat keselarasan vertikal dan dapat mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) dan optimis level maturitas SPIP Rohul akan meningkat.
“keselarasan dengan sistem perencanaan pembangunan nasional dan keselarasan horizontal yang dimaksud adalah keselarasan antara visi misi tujuan dan sasaran kebijakan serta program kegiatan yang mewujudkan atau mendukung terwujudnya misi Bupati Rohul, dalam hal penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat jelas dan terukur, serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme,â€tegas Sukimman.
Dalam rangka pelaksanaan kegiatan OPD diminta selalu konsultasi dan berkoordinasi, baik melalui inspektorat Kabupaten Rohul, maupun kepada BPKP Riau, untuk pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat jelas dan terukur demi terwujudnya dan terselenggaranya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih.
“Oleh sebab itu, saya sangat berterima kasih sekali atas terselenggaranya acara ini. Dimana, berdasarkan peraturan pemerintah nomor 60 tahun 2008 tentang sistem pengendalian intern Pemerintah yang mengamanatkan bahwa BPKP memberikan pembinaan kepada setiap Pemerintah Provinsi dan Kabupaten di dalam mengimplementasikannya,â€pungkasnya.
Pada kesempatan itu juga, Wabup Rohul H Sukiman, meminta kepada BPKP Riau, agar memberikan bimbingan dan pendampingan di dalam setiap proses pemenuhan dokumen-dokumen di instansi Pemkab Rohul, demi terwujudnya dan terselenggaranya tata kelola pemerintahan yang baik yang merupakan prasyaratan bagi setiap pemerintah untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai cita-cita bangsa.
Sementara itu, Kepala Perwakilan BPKP Riau Dikdik Sadikin dalam arahannya, berharap kepada seluruh OPD yang berada dilingkungan Pemkab Rohul agar berkontribusi dalam meningkatkan SPP ke level 3. Karena SPP Rohul, selama ini dinilai masih berada dibawah level 3.
“mohon partisipasi dari semua OPD. Jangan sampai ada OPD yang sudah bagus kemudian dirusak oleh DPD yang gak bagus. Karena kita bicaranya dalam kumulatif seluruh Pemda. Untuk itu saya berpesan, jangan jadi hilang dalam susu sebelanga hanya karena nila setitik,†tegasnya.
Pada kesempatan itu juga, Dikdik, menegaskan agar setiap kegiatan yang dilaksanakan dapat dipertanggungjawabkan secara jelas, serta bebas dari KKN.
Sosialisasi Maturitas SPIP, Penandatangan Fakta Integritas dan Penyusunan Peta Resiko Tahun 2018 yang digelar di Sapadia Hotel, tersebut dihadiri seluruh Kepala Dinas, Badan dan Kantor yang ada dilingkungan Pemkab Rohul, dan seluruh Camat se Rohul. humas/armen
| Editor | : | Tis |
| Kategori | : | Rohul |
Untuk saran dan pemberian informasi kepada Riaumadani.com, silakan kontak ke email: redaksi Riaumadani.com
Komentar Anda
Berita Terkait
Berita Pilihan
Internasional

Minggu 07 September 2025, 20:18 WIB
Timnas Indonesia U-23 Wajib Kalahkan Korea Selatan Untuk lolos ke Putaran Final Piala Asia U-23 2025
Rabu 09 Juli 2025
PKB Gelar Puncak Harlah 23 Juli, Undang Prabowo hingga Ketum Partai
Rabu 11 Juni 2025
Arab Saudi Tegur Indonesia soal Data Kesehatan Jemaah, Kuota Haji 2026 Terancam Dipotong
Kamis 08 Mei 2025
"Jelang Kedatangan Jemaah, Petugas Siapkan Layanan di Makkah"
Politik

Selasa 13 Januari 2026, 07:13 WIB
Penduduk Riau Berjumlah 6,81 Juta Jiwa, Kota Pekanbaru Wilayah Terpadat
Selasa 13 Januari 2026
Bupati Kasmarni: OPD Harus Transparan Dalam Menggnakan Anggaran dan Komitmen Dalam Pelayanan Publik
Selasa 06 Januari 2026
Bupati Siak Ajak ASN Tingkatkan Kinerja dan Pelayanan Publik Tahun 2026
Senin 05 Januari 2026
SF Hariyanto: Kami Minta PT. SPR Adakan RUPS LB Copot Direkturnya 
Nasional

Senin 12 Januari 2026, 14:27 WIB
Tari Zapin khas Desa Meskom Pecahkan Rekor MURI Tari Zapin Massal Berkebaya Laboh Kekek
Senin 12 Januari 2026
Tari Zapin khas Desa Meskom Pecahkan Rekor MURI Tari Zapin Massal Berkebaya Laboh Kekek
Sabtu 10 Januari 2026
KPK Penetapan Mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas Sebagai Tersangka Didasari Kecukupan Alat Bukti
Selasa 16 Desember 2025
Mafirion, "Apresiasi PN Tembilahan Kabulkan Tahanan Kota Datuk Bahar Kamil"
Terpopuler
01
Minggu 07 Agustus 2016, 07:47 WIB
Ribuan Personel Keamanan Diterjunkan Kawal Kirab Api PON 2016 Selama 11 Har 02
Rabu 17 September 2014, 02:20 WIB
Pemkab Pelalawan Kembangkan Pembibitan Ikan Secara Modern 03
Sabtu 25 April 2015, 04:51 WIB
10 Pejabat Kedubes Asing Dipanggil ke Nusakambangan 04
Selasa 09 Februari 2016, 01:21 WIB
LSM Laporkan Satker SNVT.Dedi dan PPK, Rukun dan Irzami Ke KPK 05
Rabu 25 Juni 2014, 05:20 WIB
Capres-Cawapres Prabowo-Hatta Klarifikasi Harta ke KPK 

Pekanbaru

Sabtu 24 Januari 2026, 07:04 WIB
Pemprov Riau Resmi Copot Ida Yulita dari Jabatan Direktur PT SPR Tunjuk Yan Darmadi Sebagai Pelaksana Tugas
Sabtu 24 Januari 2026
Pemprov Riau Resmi Copot Ida Yulita dari Jabatan Direktur PT SPR Tunjuk Yan Darmadi Sebagai Pelaksana Tugas
Sabtu 24 Januari 2026
RUPS-LB PT SPR Ricuh, Boby Rahmat Sebut Direktur PT. SPR Ida Yulita Susanti Rampas Dokumen dan Usir Peserta Rapat
Sabtu 24 Januari 2026
RUPS-LB PT SPR Ricuh, Jajaran Direksi Tolak Legalitas Surat Kuasa Pemegang Saham