Dua Terdakwa dugaan korupsi SPPD fiktif di Dispenda Riau jalani sidang perdana.

Dugaan Korupsi SPPD fiktif

Senin 04 Desember 2017, 23:14 WIB

Dua Terdakwa dugaan korupsi SPPD fiktif di Dispenda Riau jalani sidang Perdana di Pengadilan Tipikor Pekanbaru, Senin (04/12).

PEKANBARU, RIAUMADANI. com - Dua terdakwa kasus dugaan korupsi Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) fiktif tahun 2015-2016 di Dispenda Riau, Deliana dan Deyu SH, menjalani sidang perdananya di Pengadilan Tipikor Pekanbaru, Senin (04/12).

Dengan agenda mendengarkan surat dakwaan, keduanya juga terlihat kompak mengenakan jilbab berwarna ungu saat hadir di persidangan.

Sidang dakwaan yang dibacakan Jaksa Penuntut Umum Aprilita SH, di hadapan majelis hakim yang diketuai Kamazaro Waruwu SH, keduanya di dakwa telah melakukan tindak pidana korupsi penerbitan SPPD fiktif di instansi tersebut dan telah merugikan negara sebesar Rp1,323 miliar.

Dalam dakwaan yang dibacakan oleh JPU, korupsi ini dilakukan dengan beberapa modus oleh kedua terdakwa. Pemotongan dilakukan dengan jumlah bervariasi

Adapun total dana yang dipotong tersebut mencapai Rp1,323 miliar. Dana ini kemudian disimpan di dalam brankas dan dipergunakan untuk biaya operasional, seperti pembelian BBM, pembelian TV, pembelian tiket pesawat, hadiah, gaji honor, rumah Dinas Kadis, makan bersama dan lainnya.

Akibat pemotongan itu masing-masing bidang tidak bisa melaksanakan tugas sebagaimana mestinya dan tidak bisa mempertanggungjawabkan keuangan sehingga mengakalinya dengan membuat SPPD yang tidak sesuai peruntukan.

Atas perbuatan ini, JPU mendakwa kedua terdakwa sesuai dengan Pasal 2 dan Pasal 3 ayat UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Sebelumnya, penyidik Pidana Khusus Kejati Riau telah menetapkan dua tersangka dalam kasus dugaan korupsi Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) fiktif tahun 2015-2016 di Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau

Tersangka tersebut disebut-sebut sebagai pejabat berwenang dalam penerbitan SPPD di instansi tersebut.

Dari penyidikan yang dilakukan, tindakan kedua tersangka menyebabkan kerugian negara hingga Rp1,2 sampai Rp1,3 miliar. Kerugian tersebut terjadi di lima bidang di Bapenda Riau.

Korupsi tersebut dilakukan dengan beberapa modus oleh pejabat berwenang tersebut. Pemotongan dilakukan dengan jumlah bervariasi.

Pada tahun 2015, pemotongan sebesar 5 persen dan tahun 2016 sebesar 10 persen. Ada juga modus membuat SPPD fiktif.

Orang tidak jalan, tapi uang tetap dikeluarkan. Jalan dua orang tapi SPPD lima dan ada juga uang dicairkan akhir tahun tapi tak dikeluarkan.

Semua bukti-bukti korupsi tersebut didapat oleh penyidik setelah memeriksa 50 orang saksi sejak April 2017 lalu.

Atas perbuatannya, tersangka dijerat Pasal 2 jo Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Selain itu kedua tersangka juga diterapkan Pasal 8 tentang penggelapan dan Pasal 12 huruf e tentang pemerasan dalam jabatan.

Berdasarkan catatan pada Laporan Hasil Pemeriksan APBD Riau 2015 lalu diketahui beban perjalanan dinas Pemerintah Riau memiliki jumlah yang fantastis.

Total beban perjalanan dinas sesuai Laporan Operasional Pemprov Riau mencapai Rp275.999.581.336,00. RLS